Prabowo Sebut BIN Awasi Oposisi, Apa Sebenarnya Kerja Utama BIN?

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sempat menyinggung kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) saat menyampaikan pidato kenegaraan berjudul “Indonesia Menang” di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin, 14 Januari 2019. Menurut Prabowo, BIN lebih sibuk mengawasi kubu oposisi daripada ancaman terhadap negara.

“Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan inteli mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan berjudul Indonesia Menang di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Tak hanya itu saja, Prabowo berkelakar dan mempersilahkan intel untuk memantau mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) saja. “Kalau mau intelin mantan Pangkostrad enggak apa-apa,” ujarnya sambil disambut riuh tepuk tangan para pendukung.

Seperti diketahui, Pangkostrad sendiri merupakan jabatan yang pernah diemban Prabowo saat masih aktif berkarier di militer.

Prabowo Pernah Diikuti Intel di Pilpres 2009

Tak hanya itu saja, soal aparat intelijen yang dinilai berpihak kepada penguasa ini ternyata bukan dikeluhkan Prabowo di saat era Jokowi saja. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, Prabowo berkali-kali melontarkan kritik yang bernada guyonan soal pergerakan intelijen di tanah air.

Baca Juga: Soal Luhut Akan Cium Kaki Prabowo dan Hoaks yang Buat Para Politisi Berselisih

Ketika itu pada Pilpres 2009, Prabowo maju menjadi cawapres berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri yang menjadi capres. Saat itu, Prabowo mengatakan gerakan intelijen sudah tidak zamannya lagi dalam pemilu sekarang ini. Akan tetapi, menurutnya, banyak intel-intel yang juga pro kepada pasangan Megawati-Prabowo.

“Jangan-jangan sekarang ada intel yang mencatat siapa saya yang hadir di sini,” ucap Prabowo di hadapan 2.150 kader PDIP dari 17 kabupaten se-Jawa Barat dalam kampanye yang diadakan di Hotel Khatulistiwa, Jl Raya Jatinangor, Sumedang, Jabar, seperti dikutip dari Detikcom, Kamis, 2 Juli 2009 silam.

“Tapi kita lawan dengan kekuatan rakyat, kita punya kekuatan rakyat,” ujar mantan Pangkostrad tersebut saat itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa banyak anggota intelijen yang berpihak kepada pasangan Megawati-Prabowo. Bahkan di antara intel-intel itu ada yang merupakan anak buahnya sendiri. “Katanya, ‘Pak ini atas perintah, tapi sebetulnya hati saya ikut bapak. Terus ada juga yang sudah dicopot,” ujarnya.

Apa Tugas dan Tanggung Jawab BIN?

BIN sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen dan mendukung kekuatan negara. Dengan fungsi intelijen, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Lebih jauh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Indonesia memiliki intelijen negara seperti BIN, intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan, dan intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.

Baca Juga: Debat Capres, Enak Jadi Petahana atau Penantang?

Khusus BIN, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara, BIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

BIN menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen, pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen dalam dan luar negeri, pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen. Hal itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN dan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

Tak hanya itu saja, BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. Termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Bantahan Pihak Istana Terhadap Tudingan Prabowo

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, membantah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah memanfaatkan keberadaan BIN untuk memata-matai oposisi. Ali pun mengingatkan Prabowo agar jangan sampai menjadi bapak hoax karena kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak valid.

Baca Juga: Blunder Prabowo Saat Debat: Emang Jawa Tengah Lebih Gede dari Malaysia?

“Sudah ratu hoaks, jangan dibikin jadi bapak raja hoax lagi,” kata Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Lebih lanjut, Ali pun mengatakan bahwa cukup Andi Arief saja yang melontarkan pernyataan tak sesuai data dan fakta, sehingga Prabowo tak perlu ikut-ikutan. “Cukup Andi Arief, lah. Jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Istana lainnya juga menyanggah pernyataan Prabowo tersebut. Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardhani meminta Ketum Partai Gerindra itu untuk membuktikan tudingannya mengenai BIN.

“Tuduhan Pak Prabowo itu saya rasa perlu dibuktikan dulu. Apakah benar intel kita memata-matai itu?” kata Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardhani di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Jaleswari yakin kalau intelijen Indonesia selama ini bekerja dalam koridur hukum yang ditetapkan. Mereka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Menurutnya, setiap pernyataan perlu disertakan dengan bukti. Alasannya jelang Pilpres 2019, informasi-informasi bohong kerap kali datang dan menyerang.

“Dalam konteks politik seperti ini, saya rasa tuduhan itu berseliweran di ruang publik kita. Jadi kita perlu mengecek balik apa alasan tuduhan itu?” ujarnya.