Kenapa Pemilu di Indonesia Lebih Asyik Daripada Malaysia

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) adalah sandi utama penopang atmosfir politik yang sehat. “Bukan negara demokrasi namanya kalau enggak ada pemilu,” begitu kira-kira yang sering dikatakan guru mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah dulu.

Begitu sentralnya peran pemilu, sehingga dalam negara di mana demokrasi hanya sebatas “tempelan” pun, pemilu tetap dilaksanakan. Contohnya, kita bisa berkaca pada Indonesia sebelum 1998.

Di bawah rezim Orde Baru, tercatat sudah enam kali Indonesia menggelar pemilu. Partai yang ikut pun itu-itu saja—dan yang menang pun cuma partai itu saja. Banyak praktisi pemilu yang menilai pemilu pra-Reformasi itu cuma main-main karena semuanya diorkestrai oleh Presiden Soeharto.

Namun tentunya, esensi dari demokrasi adalah terus bergerak mencari sistem terbaik untuk bernegara. Karenanya pascareformasi, demokrasi di Indonesia mulai berbenah; mulai dari aturan pemilu yang terus disempurnakan hingga penyelenggara yang independen. Sampai di sini kita setuju bahwa seberapa jauh pun kita dari kata sempurna, tren demokrasi Indonesia terus bergerak ke arah yang menggembirakan.

Nah, di kawasan Asia Tenggara, demokrasi Indonesia ini terbilang cukup maju. Bandingkan dengan Singapura yang sudah puluhan tahun dipimpin bapak-anak, atau Thailand yang berada di bawah junta militer, bahkan Filipina yang sekarang presidennya hobi “nge-dor-in” rakyatnya sendiri yang diduga pengguna dan pengedar narkoba tanpa proses hukum di pengadilan.

Bagaimana dengan negara tetangga, Malaysia? Sama saja. Negeri Jiran ini besok, 9 Mei, bakal menggelar pemilu ke-14 sejak independen tahun 1957 lalu. Pemilu ini akan jadi momen pemilihan perdana menteri (PM) Malaysia yang ketujuh. Selain itu, juga untuk memperebutkan 222 kursi di Dewan Rakyat.

Ada dua kandidat calon PM yang akan bertarung, yakni petahana Najib Razak yang didukung oleh koalisi pemerintah Barisan Nasional dan Mahathir Muhammad yang diusung oleh kubu oposisi, Pakatan Harapan.

Apapun hasilnya, ini akan menjadi momen bersejarah secara pemerintahan PM Najib saat ini merupakan pemimpin koalisi terlama di dunia.

Sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kita bersyukur karena masih bisa menghirup udara demokrasi di Indonesia, meski masih belum sempurna, tapi setidaknya lebih dewasa dibanding Malaysia. Enggak percaya? Simak argumen-argumen di bawah ini:

1. Hari Pemilu Diliburkan, Tapi …

Meskipun belum menyoblos pada Hari-H, warga Malaysia udah dibuat skeptis duluan. Pasalnya, sejak 20 tahun lalu, pemilu di Malaysia selalu digelar pada akhir pekan agar seluruh rakyat bisa memilih.

Namun kali ini, komisi pemilihan umum Malaysia mengubahnya menjadi hari Rabu. Memang sih diliburkan, tapi akibatnya, bagi pelajar atau pekerja yang di luar daerah pemilihan, mereka enggak bisa pulang untuk nyoblos. Koalisi oposisi menuding keputusan ini sebagai upaya meminimalisir jumlah voters turnout oleh pemerintah yang berkuasa. Bahkan di sana muncul gerakan yang digalang oposisi untuk pulang kampung bagi mereka yang di luar tempat pemilihan asli.

Di Indonesia, hari pemilu biasa diadakan pada hari Rabu juga. Tapi bagi perantau, mereka bisa memberikan hak suara disertai surat keterangan dari daerah asal. Hal ini yang enggak bisa dilakukan di Malaysia.

Pada pemilu ke-13 sebelumnya, voter turnout di Malaysia angkanya cukup tinggi, yaitu 84,84%—yang tertinggi sepanjang sejarah.

Saat itu, koalisi penguasa, Barisan Nasional, kalah popular vote dari pihak oposisi. Namun demikian, BN tetap membentuk pemerintah mayoritas yang mengantarkan Najib menjadi perdana menteri untuk dua periode berturut-turut.

2. Aktor Politik yang Lo Lagi-Lo Lagi

Dahulu kala, saat Indonesia dipimpin oleh seorang bapak pembangunan selama 32 tahun bernama Pak Harto, pada saat yang sama, Malaysia juga dipimpin oleh seorang perdana menteri bernama Mahathir Mohammad. Usia keduanya cuma terpaut empat tahun, maka tak heran kalau keduanya sering tertangkap kamera tampak mesra di berbagai kesempatan.

Tahun 2018 ini, kala generasi kedua Pak Harto sudah bikin partai baru dan lagi sibuk persiapan pemilu legislatif pertamanya, Mahathir justru maju jadi calon perdana menteri (lagi). Yes, you read it right: Mahathir Muhammad-nya. Bukan anaknya, bukan cucunya.

Selain Mahathir yang kalau menang bakal jadi pemimpin tertua di dunia di usianya yang ke-92, petahana Najib Razak juga enggak bisa dibilang muda karena usianya yang sudah menginjak 64 tahun.

Kalau sudah begini, jadi bersyukur kan saat kita lihat di Indonesia justru ada parpol yang semua pengurusnya justru anak muda? Bahkan ada politisi muda Indonesia yang udah siap jadi cawapres. *Dadah-dadah sama Cak Imin*.

3. Persaingan Politik yang Membahayakan

Semuanya pasti udah tahu bahwa berpolitik itu memang risikonya lahir batin. Tapi di Malaysia, melawan pemerintah bisa berarti penjara.

Adalah Anwar Ibrahim, mantan pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dipenjara karena didakwa melakukan aksi sodomi pada 1999. Dakwaan ini tak pernah diakui Anwar. Politisi asal Penang itu justru menyebut bahwa penangkapannya adalah karena motif politik semata.

Pada tahun 2015 di era Najib, Anwar kembali dijebloskan ke penjara dengan sangkaan yang sama, dan baru akan dibebaskan pada 8 Juni mendatang.

Selain kesimpangsiuran soal kasus hukumnya, yang menarik adalah karena saat dipenjara pertama kali, perdana menteri yang menjebloskan Anwar ke jeruji besi adalah Mahathir Muhammad. Kini, Mahathir justru didukung oleh koalisi oposisi pimpinan Anwar untuk maju kembali sebagai pesaing Najib, yang notabene adalah kandidat dari mantan partainya selama puluhan tahun. Drama banget enggak, sih?

Yang lebih bikin kita enggak paham lagi adalah, bahwa baik Anwar Ibrahim maupun Najib Razak, keduanya adalah sama-sama anak didiknya Mahathir Muhammad di parpol United Malays National Organization (UMNO) dulu. UMNO adalah partai penguasa konservatif yang saat ini memimpin koalisi pendukung pemerintah di Barisan Nasional.

Nah, kalau Anwar sempat jadi wakil perdana menterinya Mahathir, Najib pernah jadi Menteri Pertahanan.

Di Indonesia, model pengkaderan begini mungkin bisa dibandingkan dengan pengkaderan Golkar di era Orde Baru. Wajah-wajah politisi yang sering banget kita lihat sekarang, mulai dari Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, hingga Prabowo Subianto adalah semua sama-sama didikannya “eyang” Soeharto. Ketika Orde Baru runtuh, masing-masing dari tokoh ini kemudian bersaing menuju kekuasaan dengan menjalankan prosedur yang sesuai aturan, yaitu dengan membangun partai sendiri dan mengikuti proses demokrasi melalui pemilu.