Berantem Terus, Bagaimana Asal Mula Konflik Fahri Hamzah dan PKS?

Perseteruan antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman masih berlanjut nih guys. Kabar terbarunya adalah Fahri melaporkan Sohibul ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Duh, kenapa lagi nih?

Selain melibatkan Fahri dan Sohibul, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Jufrie yang pada Rabu, 2 Mei kemarin juga ikut diperiksa atas laporan Fahri. Jufrie bilang bahwa kesaksiannya bukan untuk memperbesar masalah, namun  ia merasa pelaporan itu memang ada hubungan dengan dirinya.

Baca juga: Kalau Jadi “Berhijrah” Ke Golkar, Tiga Jabatan Ini Bakal Cocok Buat Fahri Hamzah

“Ketika Fahri melaporkan Presiden PKS pasti kaitannya sama saya juga. Kaitanya dengan Ketua Majelis Syuro, pasti itu,” ujar pada Rabu (2/5).

Fahri melaporkan Sohibul atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu terdaftar dalam laporan bernomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018. Fahri melaporkan Sohibul karena menyebut dirinya sebagai pembangkang dan pembohong.

Begitu panjangnya permasalahan antara Fahri Hamzah dan Sohibul Iman, lalu gimana sih, awal mula permasalah Fahri dengan partai kesayangannya itu?

Berawal dari Kasus Papa Minta Saham

Kisruh PKS dengan Fahri berawal dari evaluasi terhadap kinerja Fahri sebagai pimpinan DPR yang dilakukan oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Evaluasi itu dilakukan karena ada beberapa kader PKS yang mengaku keberatan atas sikap Fahri yang dinilai ngebelain politisi Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus ‘Papa minta saham’.

Kasus ‘Papa minta saham’ adalah kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta jatah saham pada PT Freeport Indonesia. Melihat dukungannya yang begitu kuat untuk Setya Novanto, akhirnya Fahri diminta mundur oleh para kader PKS.

Usaha Pemecatan Fahri Sejak 2016

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 udah pernah memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman juga udah menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Baca juga: “Kader Yang Tak Dianggap”, Kisah Drama Baru Dari PKS

Pemecatan itu tentu akan berpengaruh pada jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri mengakui, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya.

Oleh sebab itu, Fahri enggak terima atas keputusan PKS. Ia pun melawan lewat jalur hukum, sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Awal Kesalahan Fahri Menurut PKS

Siapa sih, yang enggak kenal sama Fahri Hamzah? Ya, mantan staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini memang jadi sangat dikenal di masyarakat karena ucapan-ucapannya yang kontroversial. Beberapa ucapan Fahri yang dianggap PKS merupakan kesalahan besar seperti dilansir dari Kompas.com di antaranya yaitu:

-Fahri menyebut anggota DPR “rada-rada belo’on” yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh MKD.

-Fahri dalam beberapa kesempatan dengan mengatasnamakan DPR sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh megaproyek DPR yang bukan merupakan arahan DPP PKS. Sikap ini, menurut Sohibul, berlawanan dengan sikap fraksi.

“FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK,” kata Sohibul ketika itu.