PKS Ancam Tidak Totalitas Dukung Prabowo Karena Konflik Jatah Kursi Wagub DKI

Empat bulan lamanya Ibu Kota DKI Jakarta tak memiliki Wakil Gubernur (Wagub). Hal ini terjadi sejak mantan Wagub DKI Sandiaga Salahuddin Uno yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 10 Agustus 2018 lalu, untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Lamanya pemilihan Wagub itu sendiri, kabarnya, disebabkan karena adanya perseteruan antara partai pengusung saat Pilkada  DKI Jakarta 2017 kemarin. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing saling lempar klaim atas pihak yang harusnya lebih berhak menduduki posisi Wagub DKI yang baru.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan antara partainya dengan Partai Gerindra. Perlu diketahui, saat Pilkada 2017 lalu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung oleh tiga partai, yaitu Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, hingga saat ini partai pengusung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu belum juga melakukan pembahasan uji kelayakan atau fit and proper test lanjutan untuk penisian kursi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Jadi artinya kita (PKS dan Gerindra-Red) belum memiliki kesamapaham dalam fit and proper test,” kata Agung saat diskusi publik bertajuk Menanti Akhir Kompromi Politik Gerindra-PKS di restoran di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.

PKS sebagai partai pengusung, kata Agung, telah menyodorkan dua nama untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI kepada Gerindra. Kedua nama tersebut di antaranya mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulian. “Dari PKS sudah final. Memang tidak bisa ditambang dan dikurangi juga, maupun digantikan,” kata Agung.

PKS Ancam Gerindra di Pilpres

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi merasa pihaknya dijegal Gerindra dalam memantapkan proses pencalonan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, PKS merasa dipersulit lantaran undangan pertemuan yang dijadwalkan pada 4 Desember 2018 dibatalkan begitu saja oleh pihak Gerindra.

“Langkah pertamanya aja diserimpet (dipersulit). Kita sudah kirim surat dan kemudian kita minta tanggal 4 Desember, ternyata ada beberapa kegiatan jadi ditunda. Sampai sekarang kita masih menunggu konfirmasi Gerindra kapan dia sanggup,” ujar Suhaimi.

Gerindra pun memberikan alasan mengapa partainya membatalkan pertemuan dengan PKS, kabarnya partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu tengah menjalani kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Semarang, Jawa Tengah.

Suhaimi dalam kesempatan yang berbeda mengatakan kalu proses penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta memiliki kaitannya dengan Pilpres 2019. Suhaimi mengingatkan bahwa saat ini keberadaan PKS memiliki sekitar 11 persen kursi di tingkat DPRD DKI. Hal itu pun akan berkaitan dengan kemenangan dalam Pilpres, di mana PKS masih berkoalisi dengan Gerindra.

“Kaitannya sebenarnya di pilpres juga kan ya, karena itu komunikasi pada tingkat koalisi di pilpres. Kalau itu tidak diproses dengan baik, maknanya berarti kan 11 persen (kursi) DKI itu nggak penting buat Gerindra,” ungkap Suhaimi dikutip dari Republika.co.id, pada Rabu, 12 Desember 2018.

Penentuan Wagub yang berlangsung alot, kata Suhaimi, akan mengganggu koalisi ke depannya. Perasaan tidak dihargai dan anggapan komunikasi yang tidak berjalan lancar akan menambah kerumitan untuk bekerja sama di Pilpres 2019 mendatang.

“Bisa jadi (mengganggu koalisi Pilpres). Kalau kader-kadernya (PKS) merasa tidak dihargai gitu kan, merasa komunikasi buntu, dan seterusnya. Bisa jadi sebuah kekecewaan kerjaan di masyarakat, di bawah PKS khususnya,” kata Suhaimi.

Senada dengan Suhaimi, Agung Setiarso juga mengancam pihaknya tidak akan totalitas dalam berkoalisi di Pilpres. Hal ini dikarenakan Prabowo, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres telah berjanji kepada PKS akan memberi jatah kursi Wagub DKI setelah ditinggal Sandiaga.

“Cuma memang yang jadi masalah adalah bagaimana seberapa all-out kader ini bisa memperjuangkan dukungannya, bisa memperjuangkan Prabowo, karena memang kalau ini belum jawaban dan kemudian PKS masih terus belum pasti bahwa wagub itu PKS,” kata Agung.

“Kita enggak bisa mengharapkan hasil yang optimal ketika kerja-kerja yang dilakukan oleh kader-kader PKS itu adalah kerja-kerja yang dilakukan dalam kondisi kecewa dan ini yang memang menjadi tugas kita sebenarnya, terutama dengan Gerindra, yang sudah menjadi mitra koalisi, kita harapkan untuk bisa solid,” lanjutnya.

Jika PKS nantinya benar-benar tidak memberikan kinerja optimal dalam mendukung pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2019, itu artinya dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan semakin berkurang. Mengingat kader-kader partai pengusungnya seperti Partai Demokrat dan PAN yang juga tidak kompak.