Wisata Ramah Muslim, Nasib Minoritas dan Ekonomi Kreatif

Danau Toba dan Bali direncanakan menjadi destinasi wisata yang ramah muslim. Wishnutama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan tempat-tempat wisata yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim akan disiapkan supaya dapat mengakomodasi kebutuhan wisatawan muslim.

“Banyak wilayah Indonesia yang bukan muslim. Misalnya Toba dan Bali. Itu kita siapkan tempat ibadah dan wudhu agar mereka nyaman,” kata Wishnutama dilansir oleh Sindo News.

Destinasi wisata ramah muslim sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah sempat melempar wacana untuk menjadikan Danau Toba dan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata halal. Namun, wacana ini menerima banyak penolakan dari warga setempat.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, menolak menerapkan wisata halal dan syariah di Kabupaten Samosir. “Tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir,” tegas Rapidin, dilansir Tagar.id.

Pemerintah Provinsi NTT juga menyatakan penolakannya terhadap wacana wisata halal di Labuan Bajo. “Mana ada wisata di NTT pakai halal. Kalau ada wisata halal, berarti yang lain haram dong,” kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Ia khawatir pelabelan ini akan menyebabkan konflik sosial lain di NTT.

Ketua DPD ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Solahuddin Nasution, berpendapat makna wisata halal dipersepsikan secara keliru. “Bukan mengubah yang non-halal jadi halal. Bukan juga semua aspek diatur berdasarkan syariat Islam. Tapi ketersediaan restoran halal dan non-halal yang repsresentatif bagi wisatawan,” kata Solahuddin, dilansir Detik.com.

Menurutnya, mispersepsi ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke penduduk setempat dan belum adanya payung hukum yang meregulasi wisata halal.

Kebutuhan Pariwisata Ramah Muslim

Persentase populasi muslim di dunia diproyeksi mencapai 26% dari total populasi manusia pada 2030, yang berarti satu dari tiga orang di dunia pada 1990-2030 adalah seorang muslim.

Pada 2020 mendatang, jumlah wisatawan muslim diproyeksikan meningkat menjadi 156 juta orang, dari yang sebelumnya berjumlah 131 juta. Peningkatan ini berarti bertambahnya pula expenditure pariwisata, yaitu diproyeksikan menjadi sebesar sebesar 220 milyar USD, atau sekitar 3.000 triliun rupiah (berdasarkan konversi USD ke rupiah pada 11 November 2019) pada 2020.

Crescent Rating dan Mastercard dalam laporannya Indonesia Muslim Travel Index 2018 mencatat beberapa faktor lain yang membuat semakin banyaknya jumlah wisatawan muslim: meningkatnya jumlah muslim kelas menengah ke atas, semakin banyaknya muslim millennial, dan semakin banyaknya fasilitas dan layanan wisata yang ramah muslim.

Laporan ini merumuskan enam kebutuhan dasar muslim: makanan halal, fasilitas ibadah, kamar mandi ramah air, layanan Ramadhan, terbebas dari aktivitas non-halal, fasilitas rekreasi yang memisahkan perempuan dan laki-laki.

Kebutuhan-kebutuhan ini juga punya tingkatannya, dari yang benar-benar dibutuhkan (layanan makanan halal dan tempat ibadah), baik jika ada (kamar mandi ramah air dan fasilitas Ramadan), dan bonus (terbebas dari lingkungan non-halal dan fasilitas rekreasi yang menjunjung privasi).

Pemerintah Indonesia pun memanfaatkan potensi tersebut. Tahun ini, Indonesia menargetkan kedatangan wisatawan luar negeri sebesar 20 juta orang. Pemerintah juga hendak merevitalisasi 10 daerah di Indonesia untuk menjadi “Bali Baru”. Daerah-daerah tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Pulau Seribu (Jakarta), Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Maluku (Morotai).

Pada 2018, Indonesia telah menempati peringkat 2 dunia sebagai negara yang ramah wisatawan muslim, meningkat dari tahun 2015 yang menduduki peringkat 6. Laporan Indonesia Muslim Travel Index 2018 juga menyusun tiga daerah paling ramah wisatawan muslim, yaitu Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, dan Jakarta—dengan parameter penilaian antara lain kemudahan akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Arief Yahya, mantan menteri pariwisata 2014-2019 lalu, mengatakan bahwa Indonesia sedang berambisi untuk menjadi destinasi utama bagi wisatawan muslim di dunia. “Indonesia telah mengembangkan wisata halal berstandar global, berlayanan dan produk inovatif, dan dengan tujuan-tujuan ramah keluarga,” kata Arief. Misi Arief ini pun dilanjutkan oleh Wishnutama.

Dengan sepuluh daerah yang hendak disulap menjadi “Bali Baru” ini, Kemenparekraf menetapkan target wisatawan muslim yang datang ke Indonesia pada 2024 adalah sebesar 6 juta orang—meningkat sekitar 2 juta orang dari jumlah wisatawan muslim pada 2019 ini, yaitu sebanyak 3,6 juta orang.

Diskriminasi Non-muslim dan Nasib Ekonomi Kreatif

Mengingat muslim adalah kelompok mayoritas di Indonesia, wisata halal atau wisata ramah muslim yang sedang digencarkan di daerah-daerah berpenduduk mayoritas non-muslim jadi menerima banyak penolakan. Penduduk khawatir wacana ini akan memunculkan kebijakan-kebijakan diskriminatif kepada warga non-muslim—mengingat kekerasan atau diskriminasi berbasis agama seringkali terjadi di Indonesia.

Halasan Simangunsong, seorang muslim dan pemilik restoran halal di dekat Danau Toba, misalnya, telah melarang turis-turis asing untuk memakan babi dan menggunakan pakaian renang terbuka di tempat-tempat umum. “Ada tempat khusus bagi orang yang ingin makan babi,” kata Halasan, dilansir NY Times. Para penduduk yang kebanyakan beragama Kristen khawatir peraturan tersebut juga akan diberlakukan ke mereka.

Untuk memprotes wacana label wisata halal ini, warga Sumatera Utara menggelar Festival Babi Danau Toba. Festival ini mengadakan lomba swafoto dengan babi, lomba memanggil babi, lomba lari dengan babi, dan kuliner babi. Togu Simorangkir selaku aktivis dan inisiatif festival ikut menyampaikan sikapnya. “Nggak usah pakai label-label, lah. Semua hotel di Danau Toba itu sudah ada arah kiblatnya. Azan di masjid Prapat yang megah itu juga tidak pernah diprotes orang Batak,” kata Togu, dilansir DW.com.

Selain kekhawatiran tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang begitu fokus pada meningkatkan pariwisata juga dikhawatirkan akan meredupkan nasib ekonomi kreatif itu sendiri. Amelia Hapsari, direktur program In-Docs, sebuah institusi non-profit film dokumenter, menyatakan kekhawatirannya akan penggabungan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu program utama In-Docs adalah Docs By The Sea, sebuah forum dokumenter berskala internasional yang diadakan setiap tahun di Bali. Program ini mengakomodasi pembuat-pembuat film dokumenter Asia Tenggara untuk melakukan pitching film mereka kepada mentor-mentor internasional. Bekraf ikut mendukung dan mendanai program ini.

“Ada kekhawatiran ketika tujuan akhirnya adalah pariwisata. Ketika end goal-nya adalah angka turis atau kemajuan sektor pariwisata, nanti banyak nilai ekonomi kreatif yang tidak dikembangkan semestinya,” kata Amelia kepada Asumsi.co (11/11).

Kekhawatiran Amel tidak berlebihan. Wishnutama menyatakan dalam konferensi pers (5/11) bahwa penggabungan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan memudahkan pencapaian target kedua sektor tersebut. Sektor pariwisata akan lebih kuat karena didukung oleh ekonomi kreatif, dan sebaliknya.

Menurut Amel, menaikkan angka wisatawan bukan tugas utama ekonomi kreatif. “Turis itu pasti bisa sebagai efek samping. Pariwisata Jogja naik setelah film Ada Apa dengan Cinta 2, pariwisata Belitung naik setelah film Laskar Pelangi. Namun, harapannya, efek samping ini nggak jadi tujuan utama,” katanya.

Amel juga mengatakan pemerintah mesti melihat ekonomi kreatif sebagai sebuah ekosistem yang berdiri sendiri. “Potensi ekonomi kreatif lebih dari sekadar mendatangkan turis. Tujuan utamanya seharusnya tetap memberdayakan masyarakat Indonesia, menjadikan kreatifitas sebagai motor, dan sebagai penggerak masyarakat Indonesia menuju ke depan.” lanjutnya.