Untung-Rugi Wacana Penghapusan Pajak Motor PKS

Kalau biasanya berita-berita politik lebih sering mewartakan ulah ‘iseng’ para kandidat yang akan bertarung di Pemilu 2019, kali ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih untuk tidak mengeluarkan ulah dan justru mengeluarkan gagasan politis yang jelas. Ya meskipun isinya masih cukup hangat diperdebatkan.

Kali ini, PKS mengeluarkan gagasan politik untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup. Berikut cuitan di Twitter PKS.

Bagi masyarakat, sepeda motor bukan hanya sebagai alat transportasi tapi juga sudah menjadi alat produksi.

Dengan RUU penghapusan pajak tahunan sepeda motor dan SIM seumur hidup ini akan mengurangi beban masyarakat yang ada. #ProgramKampanyePKS pic.twitter.com/1mU8cQsDyS— DPP PKS (@PKSejahtera) November 22, 2018

Menurut PKS, cara-cara ini akan mengurangi beban hidup masyarakat. “Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup,” ungkap Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzamil Yusuf, di DPP PKS, Kamis (22/11) kemarin. Ia melanjutkan, “Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik. Pengurangan beban sekecil apapun termasuk misalnya pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira.”

Dalam pajak yang dipotong ini, pajak yang dimaksud PKS adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Seluruh pajak yang disebutkan ini akan dipotong untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Dari kebijakan ini, tentu akan menimbulkan perdebatan yang begitu hangat. Seperti apa sebenarnya keuntungan dan kerugian di balik kebijakan ini jika benar-benar diimplementasikan?

Keuntungan Kalau Pajak Motor Dihapus

Tentu di setiap kebijakan ada kelompok yang diuntungkan, ada kelompok yang dirugikan. Pertama, kelompok yang diuntungkan adalah investasi para pengusaha sepeda motor akan semakin giat. Mengingat naiknya insentif pasar untuk membeli motor, tentu para pengusaha sepeda motor akan semakin giat untuk memberikan variasi harga sepeda motor, dan menyediakan motor-motor sesuai yang dibutuhkan oleh pasar.

Kedua, dari penghapusan pajak sepeda motor ini, masyarakat pun akan memiliki ‘lebih’ uang untuk berinvestasi di sektor lain. Seperti argumentasi para pendukung kebijakan tax cuts, kebijakan ini akan memberikan kesempatan tiap individu menabung atau berinvestasi, tidak hanya dihabiskan untuk keperluan negara saja. Geliat pasar pun akan semakin kuat dengan berkurangnya uang yang diambil oleh negara dari sektor privat.

Akankah Jumlah Pengguna Motor Makin Meningkat?

Meskipun ada beberapa keuntungan yang diprediksi tercipta akibat hilangnya pajak kendaraan bermotor, ada juga kerugian-kerugian yang juga diprediksi terjadi. Pertama, penerimaan negara yang semakin berkurang akan membuat negara semakin kesulitan memberikan welfare policy yang seharusnya diberikan negara pada rakyatnya, seperti BPJS Kesehatan atau pendidikan gratis 12 tahun. Selama ini saja, negara sudah cukup kesulitan untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan welfare policy seperti BPJS Kesehatan yang masih berhutang. Apalagi jika pajak motor yang jumlahnya ada 105 juta kendaraan dihapuskan semua. Mau dari mana pembiayaan-pembiayaan welfare policy tersebut?

Kemudian, jika pajak motor dihapuskan, insentif membeli motor di masyarakat tentu akan meningkat. Khusus untuk kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, nampaknya kebijakan ini akan justru mempersulit kondisi lalu lintas di dua kota tersebut. Selama ini saja, Jakarta dan Surabaya sudah kesulitan mengatur pengguna motor yang seringkali melanggar aturan. Apalagi jika motor tambah banyak? Alih-alih menahan arus bertambahnya jumlah motor, justru kebijakan ini akan menambah sepeda motor di jalanan.