Titiek Soeharto dan Pernyataannya untuk Kembali pada Era Orde Baru Jika Prabowo Menang

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia kembali ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Hal itu disampaikan Titiek lantaran prihatin dengan situasi politik saat ini. Ia menilai bahwa pemerintah saat ini tak berpihak kepada rakyat kecil. Ia pun mengungkit keberhasilan Soeharto dalam swasembada pangan.

“Sudah cukup, dan sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia,” kata Titiek di hadapan relawan pendukung Prabowo-Sandi di Cilegon Creative Centre, Rabu, 14 November 2018.

Menurut Titiek, keberhasilan swasembada pangan di era Soeharto itu sampai mendapat penghargaan internasional. Maka dari itu, Titiek mengatakan bahwa pencapaian dan keberhasilan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto disebut akan kembali tercapai jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019 mendatang.

“Kita dulu pernah swasembada zamannya Pak Harto dan diberi penghargaan oleh internasional. Sebenarnya kita bisa swasembada asal mau, jadi kita berkampanye bahwa kita akan meneruskan program Pak Harto yang berhasil untuk menyejahterakan rakyat,” ujar mantan politisi Partai Golkar itu.

Maka dari itu, Titiek pun meminta kepada para relawan agar tak segan-segan untuk mengampanyekan hal tersebut. Perempuan kelahiran Semarang, pada 14 April 1959 tersebut sangat yakin jika keberhasilan Orde Baru akan bisa dicapai kembali jika Prabowo terpilih sebagai presiden.

“Jadi kita jangan segan-segan untuk menyampaikan keberhasilan yang pernah dicapai Orde Baru akan kita capai kembali,” kata perempuan berusia 59 tahun tersebut.

Titiek juga menyampaikan bahwa masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas. Mereka tidak lagi terbuai dengan janji yang tidak terealisasi, seperti memajukan sektor pertanian. Menurutnya, pemerintah terlalu banyak janji misalnya saja soal tak akan ada impor, tapi malah mengimpor sampai hari ini.

“Contoh nyata, janji ingin memajukan sektor pertanian yakni padi, jagung, kedelai atau pajale, namun kenyataannya malah mengimpor, para petani tercekik,” ujarnya.

Merespon pernyataan Titiek terkait kesuksesannya ayahnya memimpin Indonesia, pro-kontra terjadi. Memang, seperti apa pertumbuhan ekonomi di era Presiden Soeharto? Apakah Indonesia benar-benar berhasil dalam swasembada pangan?

Perekonomian di Masa Soeharto

Rezim Orde Baru kepemimpinan Soeharto yang diinginkan Titiek untuk muncul kembali jika Prabowo menang dan jadi Presiden RI, diketahui memang menekankan pada aspek pembangunan ekonomi. Maka dari itu, selama 32 tahun, Orde Baru dianggap sebagai antitesa dari rezim Orde Lama era Soekarno.

Saat menjabat sebagai Presiden RI, Soeharto memang bergerak cepat dalam menggenjot perekonomian Indonesia. Sayangnya, kebijakan pembangunan tersebut jadi dalih Soeharto untuk melakukan berbagai kebijakan represif, atas nama ‘stabilitas’ demi pembangunan.

BPS mencatat pada 1965 saat Soeharto naik menjadi presiden dalam kondisi ekonomi dan politik yang sedang tidak baik, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,08 persen. Ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1960-1965 hanya tumbuh rata-rata dua persen.

Kemudian, periode 1966-1973 bisa dianggap sebagai tahun transisi ekonomi. Pada tahun-tahun tersebut, Soeharto mengambil kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang tengah merosot. Salah satunya mengatasi hiperinflasi. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi.

Pada 1966, ekonomi hanya tumbuh sebesar 2,79 persen, lalu setahun berikutnya turun di angka 1,38 persen. Namun, perbaikan ekonomi terlihat jelas pada tahun 1968 di mana pertumbuhan ekonomi melambung ke angka 10,91 persen. Di masa ini, pengendalian inflasi juga berjalan baik. BPS mencatat inflasi turun drastis menjadi 9,86 persen pada awal Pelita I pada 1969.

Perkembangan berikutnya, pertumbuhan ekonomi era Presiden Soeharto konsisten di kisaran lima hingga sembilan persen. Pertumbuhan di bawah lima persen hanya terjadi pada 1982 dan 1983 yakni pada angka 2,2 persen dan 4,2 persen. Menariknya, pada momen krisis minyak dunia (oil boom) yang mulai terjadi pada 1973 ternyata menguntungkan Indonesia, di mana momen itu berhasil memasok pundi-pundi untuk membiayai pemerintahan dan kebijakan pembangun Soeharto.

Naiknya harga minyak dunia berhasil membuat ekspor migas Indonesia meningkat dari US$1,61 miliar pada 1973 menjadi US$7,44 miliar pada 1978. Dampak lain, sektor pertambangan dan penggalian lantas menjadi lapangan usaha ketiga penyumbang PDB pada 1973.

Sektor pertambangan dan penggalian pun terus tumbuh seiring ditemukannya ladang minyak baru dan naiknya permintaan minyak dunia. Puncaknya pada 1983, nilai ekspor migas mencapai US$16,14 miliar. Angka tersebut menjadikan sektor ini menguasai lebih dari 70 persen ekspor Indonesia saat itu.

Pada saat yang sama, pembangunan yang menghadirkan kemajuan juga mulai memunculkan sisi lain berupa ketimpangan dan pelanggaran hak, termasuk persoalan lingkungan hidup dan penggusuran. Kemudian, menurunnya harga minyak dunia membuat pemerintahan Soeharto mengubah arah ekonomi.

Memasuki pertengahan 1983, kebijakan untuk mengembangkan sektor ekspor non migas pun dilakukan. Selain itu, pemerintah juga mendevaluasi rupiah sebesar 38 persen. Langkah itu diambil untuk meningkatkan daya saing perekonomian, sehingga penyokong perekonomian pun secara perlahan beralih ke sektor non migas.

Berlalunya era oil boom, aliran kas ke dalam negeri pun ikut, tetapi kebijakan ekonomi yang bertumpu pada subsidi dan birokrasi tak berubah. Di masa-masa inilah, korupsi dan nepotisme semakin terlihat jelas.

Swasembada Pangan tapi Masih Impor Beras

Terkait swasembada pangan yang diharapkan Titiek muncul lagi jika Prabowo jadi Presiden RI, memang Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada 1984. Namun, situasi itu tak bertahan lama dan Indonesia ternyata masih saja mengimpor beras dari negara lain.

Di era Presiden Soeharto, petani Indonesia dianggap mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk kelaparan dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Seperti dikutip dari buku otobiografi ‘Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya’, Soeharto mengungkapkan bahwa petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Berdasarkan penuturan Soeharto, para petani Indonesia memintanya menyerahkan gabah itu ke Food and Agricultural Organization (FAO) untuk kemudian diteruskan ke saudara-saudaranya dengan keluarga yang mengalami kelaparan di berbagai negara, terutamanya di benua Afrika.

“Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,” kata Soeharto dalam sambutannya di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985.

Atas prestasi dan kerja keras petani tersebut, Soeharto pun merasa gembira lantaran program swasembada pangan miliknya berjalan dengan baik. Padahal, sebelum berswasembada, Soeharto mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar yakni sekitar 2 juta ton per tahun.

Namun, memasuki dekade 1990-an, Indonesia terpaksa kembali mengimpor beras dari negara lain. Bahkan, pada 1995, ketergantungan terhadap impor beras melambung hingga mencapai angka sekitar 3 juta ton. Ternyata situasi semakin parah lantaran kala itu krisis ekonomi mulai memasuki kawasan Asia, yang kemudian benar-benar melanda Indonesia pada 1997 dan 1998.

Seperti data BPS dan Kementerian Pertanian, produksi beras nasional tahun 1998 hanya sekitar 33 juta ton, sedangkan konsumsinya mencapai lebih dari 36 juta ton. Lalu, situasi inilah yang menyebabkan pemerintah harus mengimpor lebih banyak beras dari luar negeri. Pada 1999, berdasarkan data FAO, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Astuti (2011), impor beras Indonesia nyaris menembus angka 5 juta ton.

Soeharto Masuk Daftar Pemimpin Terkorup di Dunia

Meski gencar melakukan pembangunan ekonomi sampai mencapai swasembada pangan, Soeharto justru tampil sebagai pemimpin yang korup. Bahkan ia ditempatkan sebagai Presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-35 miliar dolar AS.

Salah satu kasus korupsi besar yang dilakukan Soeharto yakni penggunaan Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Seperti diketahui, dana tersebut digunakan untuk membiayai tujuh yayasan milik Soeharto, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Kemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 2896 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010, memutuskan Yayasan Supersemar dihukum mengganti kerugian negara sebesar 315.002.183 US dolar dan Rp 139.229.178 atau sekitar Rp 3,07 triliun. Namun, hingga kini putusan itu ternyata belum dieksekusi lantaran aset Yayasan Supersemar tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi.

Jumlah korupsi tersebut diduga kuat merupakan hasil jarahan Soeharto selama berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Bahkan, nama Soeharto menduduki puncak daftar koruptor sedunia, di atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos (posisi kedua) dan bekas diktator Zaire Mobutu Sese Seko (posisi ketiga), dengan nilai korupsi terpaut cukup jauh dari Soeharto.

Berikut daftar lengkap 10 pemimpin terkorup di dunia kala itu dari data Transparency International:

Soeharto: $15-35 miliar (Indonesia, 1967-98)
Ferdinand Marcos: $5-10 miliar (Filipina, 1972-86)
Mobutu Sese Seko: $5 miliar (Zaire, 1965-97)
Sani Abacha: $2-5 miliar (Nigeria, 1993-98)
Slobodan Milosevic: $1 miliar (Yugoslavia, 1989-2000)
Duvalier: $300-800 juta (Haiti, 1971-86)
Alberto Fujimori: $600 juta (Peru, 1990-2000)
Pavlo Lazarenko: $114-200 juta (Ukraina, 1996-7)
Arnoldo Aleman: $100 juta (Nikaragua, 1997-2002)
Joseph Estrada: $78-80 juta (Filipina, 1998-2001)