Survei Charta Politika: Ridwan Kamil, Ganjar, dan Anies Kepala Daerah Terbaik Tangani COVID-19

Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei bertajuk “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19”, Rabu (22/7/20). Survei ini mengukur, salah satunya, persepsi publik tentang kinerja kepala daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Hasilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi pertama.

Survei ini dilaksanakan pada 6-12 Juli 2020, melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, margin of error (toleransi kesalahan) survei sebesar 2,19 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Sementara kriteria responden minimal 17 tahun atau memenuhi syarat menjadi pemilih di pemilu.

Dalam pengumuman berbentuk webinar tersebut, hadir juga sebagai pembicara: Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013-2014), Meutya Hafid (Partai Golkar), Aria Bima (PDI Perjuangan), Willy Aditya (Partai NasDem) dan M. Nasir Djamil (PKS).

Pada pertanyaan terbuka kepada 2.000 responden, secara keseluruhan muncul 14 nama gubernur dan bupati/wali kota yang dianggap publik memiliki kinerja paling baik dalam penanganan pandemi COVID-19. Di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) berada di posisi paling atas dengan 15,6 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan 13,4 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,1 persen.

“Tiga nama itu (Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan) memang mendominasi, sebab kepala daerah lain memiliki presentase yang jauh lebih rendah. Sementara untuk bupati/wali kota, ada nama-nama seperti Bu Risma, Bima Arya,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Rabu (22/7).

Hasil lengkap survei tentang kepala daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam penangananan COVID-19 adalah sebagai berikut:

Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat): 15,6 persen
Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah): 13,4 persen
Anies Baswedan (Gubernur DKI): 11,8 persen
Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur): 5,1 persen
Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya): 2,2 persen
Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor): 1,3 persen
Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi): 1,1 persen
Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan): 1,0 persen
Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara): 1,0 persen
Edy Rahmayadi (Gubenernur Sumatera Utara): 1,0 persen
Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan): 0,9 persen
Wahidin Halim (Gubernur Banten): 0,7 persen
Ade Yasin (Bupati Bogor): 0,5 persen
Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo): 0,5 persen
Lainnya: 7,8 persen
Tidak Jawab/Tidak Jawab: 36,4 persen

“Kita uji juga by perception. Secara persepsi kepala daerah yang dianggap berkinerja terbaik, kita sengaja terbuka, tidak dibatasi harus wali kota dengan kategorinya, bupati atau gubernur saja. Silahkan mereka jawab karena terbuka undecided-nya. Angka tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) sangat besar, memang, di angka 34,6 persen,” ujarnya.

Yunarto menjelaskan bahwa kepala-kepala daerah memang mendapatkan panggung besar selama pandemi COVID-19 ini. Namun, hal itu justru jadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri. Semasa pandemi, pekerjaan mereka disorot berkali-kali lipat lebih intens oleh media.

Tak hanya kepala daerah, kinerja pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kota juga diukur terkait penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Dalam jawaban ‘sangat puas’, terdapat 7,1 persen publik yang merasa sangat puas dengan kinerja pemerintah pusat, sementara sebanyak 6,2 persen sangat puas dengan pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi hanya mendapatkan 5,0 persen kepuasan publik.

Sedangkan pada jawaban ‘cukup puas’, pemerintah kabupaten/kota melejit dengan mendapatkan total 63,6 persen kepuasan publik dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah pusat menyusul setelahnya dengan tingkat kepuasan publik mencapai 56,3 persen dan pemerintah provinsi 52,5 persen.

Sementara pada jawaban ‘tidak puas’, pemerintah provinsi menjadi yang tertinggi dengan angka ketidapuasan publik yakni mencapai 37,3 persen, disusul pemerintah pusat 32,2 persen dan pemerintah kabupaten/kota 24,8.