Setelah Nge-Tweet Masalah Hukum Rimba, SBY Lakukan Pertemuan Tertutup Dengan Wiranto

Biar enggak kudet alias kurang update sama kondisi perpolitikan saat ini, politisi jaman now biasanya enggak ketinggalan untuk turut aktif di media sosial. Contohnya nih, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terkenal sering bikin curhatan politik di akun Twitter-nya. Dan kemarin sore, tepatnya 17 April, SBY mengingatkan para netizen bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 20019 akan berlangsung tahun depan.

Hari ini, 17 April 2018, tepat satu tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Countdown Election 2019. *SBY*— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 17, 2018

Dari peringatan itu, SBY nge-tweet soal harapannya untuk Pemilu 2019 nanti, di antaranya adalah agar black campaign, hoax, hate speech, dan lainnya enggak terjadi lagi.

Selain soal harapan, yang bikin heboh juga adalah tweet SBY tentang hukum rimba. SBY berharap, agar hukum yang berlaku bukan hukum rimba, di mana yang kuatlah yang pasti akan menang, sehingga yang lemah udah jelas kalah, enggak peduli siapa yang salah dan benar.

Semoga yg berlaku bukan “hukum rimba”. Yg kuat pasti menang & yg lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar. *SBY*— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 17, 2018

Penjelasan Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat

Menanggapi cuitan SBY itu, Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ngingetin ke partai politik yang sedang berkuasa agar enggak menghalalkan berbagai cara untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Ferdinand menilai hukum rimba yang dimaksud SBY adalah untuk ngasih peringatan partai petahana yang sedang berkuasa agar enggak menghalalkan segala cara dalam memenangkan kontestasi Pemilu 2019, seperti menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki.

“Semua wajib menjalankan kontestasi secara jujur dan adil serta menggunakan cara-cara bermartabat,” kata Ferdinand dilansir dari CNNIndonesia.com pada Rabu, 18 April.

Ferdinand juga mebeberkan bahwa SBY sangat menginginkan netralitas seluruh jajaran aparatur negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga lembaga negara lain dan kementerian. Oleh sebab itu, partai yang saat ini berkuasa, kata Ferdinand, juga enggak boleh menggerakkan lembaga tertentu untuk kemenangan Pemilu 2019.

“Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menang. Itu yang dimaksud dengan hukum rimba, yang kuat menang dengan segala cara,” tuturnya.

Pertemuan SBY dengan Menkopolhukam Wiranto

Sehari setelah nge-tweet tentang hukum rimba itu, SBY menggelar pertemuan secara tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Pertemuan tertutup itu digelar di kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 April.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam itu sepertinya benar-benar rahasia, guys. Sebab, baik SBY maupun Wiranto, enggan ngasih pernyataan sedikit pun pada awak media yang udah menunggu di depan kediaman SBY.