Sejumlah Isu Penting yang Dibahas Saat Pertemuan Golkar dan PDIP

Dua partai besar, Partai Golkar dan PDI Perjuangan akhirnya menggelar pertemuan. Para petinggi kedua partai tersebut bertemu di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa 20 Maret. Isu apa aja ya guys yang dibahas?

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto  mengatakan bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan formal pertama kedua partai. Meski sebelumnya Golkar juga sudah sering menggelar pertemuan informal dengan PDIP.

Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilangsungkan terkait kerja sama kedua partai dalam Pilkada 2018 dan pengusungan Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Selain itu, ada isu-isu penting lainnya yang juga dibahas.

“Golkar dan PDI-P punya usulan yang sama mendukung Pak Presiden Jokowi untuk Pemilu 2019,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, dinukil dari Kompas.com, Selasa 20 Maret.

Bahas Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

Pada pertemuan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Golkar dan PDIP juga membahas soal koalisi keduanya baik itu di Pilkada 2018 maupun di Pilpres 2019. Golkar dan PDIP ingin menyelaraskan langkah sebelum dua kontestasi politik tersebut.

“Tentunya ke depan, kita melihat 2019, PDIP dan Golkar mengusung Pak Presiden, Pak Jokowi. Tentu kita menyikronkan langkah-langah ke depan. Di samping juga melakukan konsolidasi pilkada dalam mengusung bersama, antara Golkar dan PDIP. Antara lain di Riau, Sumsel, Jateng. Ini yang akan dibahas,” ujar Airlangga Hartarto.

Bahas Cuti Presiden

Isu penting lain yang juga jadi pokok pembahasan pada pertemuan Golkar dan PDIP adalah soal cuti presiden. Ya, masalah cuti presiden sendiri sempat jadi polemik dalam beberapa waktu terakhir.

Terkait hal ini, Airlangga mengatakan bahwa baik Golkar maupun PDIP memiliki pandangan yang sama. Menurut Airlangga, di Indonesia tidak dikenal istilah cuti presiden. Sebab, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden tidak mungkin mengambil cuti untuk ikut pilpres.

“Kami bersepakat serah terima kekuasaan presiden akan terjadi saat pelantikan, pengambilan sumpah. Dengan demikian tentunya peraturan di bawah itu perlu menyesuaikan,” kata Airlangga seperti dilansir dari Liputan6.com.

Sebelumnya, KPU menyatakan tak akan ada kekosongan jabatan meski seorang presiden yang kembali mengikuti Pilpres mengajukan cuti untuk berkampanye. Cuti bagi capres petahana hanya dilakukan pada hari tertentu.

Airlangga mengatakan bahwa nantinya Golkar bakal melakukan kunjungan balasan ke kantor DPP PDIP. Menurutnya, kunjungan itu juga sekaligus melanjutkan safari ke partai-partai politik lainnya. Dia mengklaim sebelumnya telah menemui Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

“Kita terus menjalin komunikasi yang mempunyai potensi berkoalisi dengan kita,” katanya.

Bahas Sosok Cawapres Pendamping Jokowi

Selain itu, Airlangga mengatakan bakal mendengarkan PDIP terkait nama-nama yang berpotensi menjadi cawapres Jokowi. Dalam hal ini, Airlangga memposisikan Golkar sebagai pihak yang mendengarkan aspirasi PDIP.

“Itu kita mendengar dari PDIP,” ujar politisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada 1 Oktober 1962 silam tersebut.

Airlangga menampik jika dirinya atau Golkar menyodorkan nama-nama untuk dipertimbangkan menjadi cawapres pemdamping Jokowi. Sosok berusia 55 tahun itu menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kandidat cawapres kepada Jokowi dengan menyerap aspirasi dari PDIP.

Pasca pertemuan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya menginginkan cawapres yang menjadi kesatupaduan dengan Jokowi.

“Cawapres yang kami cari sosok pemimpin untuk rakyat dan negara. Setelah Pilkada Serentak momentum terbaik Jokowi-JK bersama ketum partai untuk bicarakan ke depan,” kata Hasto Kristiyanto.