Alasan Sebenarnya Mengapa Golkar Menolak Aziz Syamsuddin

Terbatasnya ruang gerak Setya Novanto yang saat ini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak membuat pengaruhnya terhenti, lho. Setnov justru masih luwes bermanuver, yang terbaru adalah “kuasa” beliau yang menunjuk ketua Badan Anggaran (Banggar), Aziz Syamsuddin untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPR RI cuma lewat secarik surat. Hebat betul!

Sayangnya nih, manuver Setnov itu justru langsung memunculkan reaksi keras dari Partai Golkar sendiri. Bahkan, Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR ramai-ramai menandatangani sebuah surat yang berisi penolakan terhadap penunjukan Aziz oleh ‘Papa’ Setnov. Wah, kok bisa? biasanya kan partai Golkar nurut banget sama titah Setnov?

Kubu Golkar sendiri ‘melawan’ sikap sepihak Setnov yang menunjuk Aziz untuk menggantikannya. Ya wajarlah, wong prosedur penunjukan Aziz oleh Setnov sendiri dianggap tak sesuai dengan mekanisme organisasi, bahkan melanggar AD/ART Partai. Berdasarkan laporan yang didapat Asumsi.co, ada total 58 dari 91 anggota fraksi partai berlambang pohon beringin itu yang menolak penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR dan menandatangani lembar surat penolakan. Duh, banyak banget yang nolak kan.

Bahkan kabar terbaru berdasarkan laporan Kompas.com, Senin (11/12) menyebutkan bahwa Badan Musyawarah (Bamus) Nasional DPR memutuskan untuk menunda pembahasan proses penggantian Ketua DPR, dalam hal ini Aziz yang ditunjuk Setnov. Jadi gini lho, FPG ini jelas bukan membenci sosok Aziz sampai menolaknya menggantikan Setnov untuk jadi Ketua DPR. Tapi, yang gak bisa diterima adalah karena mekanisme penunjukan Aziz tersebut yang dianggap cacat.

Sebenernya nih, penunjukkan Ketua DPR pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lah yang dinilai relevan dengan total suara 31 dari 34 DPD Golkar yang mendorong agar Munaslub segara dilakukan pada pertengahan Desember ini. Selain itu juga, proses penunjukan Ketua DPR menggantikan Setnov dinilai harus dibahas melalui mekanisme rapat pleno. Sebab, rapat pleno adalah forum untuk menggelar berbagai kebijakan stategis partai, gitu.

Ya intinya, mbok dirembukin bareng-bareng gitu lho kalau ada urusan genting, jangan asal ngambil keputusan sendiri. Apalagi urusan pengganti Setnov sebagai Ketua DPR ini memang sepenuhnya jadi wewenang Partai Golkar, bukan wewenang pribadi.

Well, penunjukan Aziz oleh Setnov untuk jadi Ketua DPR emang terbukti menimbulkan ‘ribut-ribut kecil’ di internal Golkar. Skema politik macam apa yang bakal terjadi selanjutnya? Menarik dinanti.