Rencana Pindah Ibu Kota: Dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Rencana memindahkan ibu kota negara kembali mengemuka. Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Terkait rencana ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa sebenarnya ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi terkait rencana pindah ibu kota tersebut. Nah, Jokowi sendiri sudah memilih salah satu dari alternatif tersebut.

Alternatif-alternatif tersebut di antaranya, pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah. Lalu alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia “Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan rapat terbatas berikutnya,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Nantinya diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah Indonesia. Meski begitu, sejauh ini pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi ibu kota baru.

Jokowi Optimistis soal Rencana Pindah Ibu Kota

Presiden Jokowi sendiri mengajak sejumlah menteri dalam membahas rencana pemindahan ibu kota hari ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta itu bahkan sudah dibahas sejak era Presiden Soekarno.

“Gagasan pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Setiap rapat presiden muncul gagasan ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 April 2019.

“Wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah dijalankan secara terencana dengan matang,” ujarnya.

Menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota tersebut harus memikirkan kepentingan jangka panjang serta kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan yang direncanakan pun harus terukur dan matang.

“Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus? Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, dan sekaligus pusat bisnis?” kata Jokowi.

Sebagai contoh, Jokowi juga mengatakan bahwa sudah ada beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota seperti Malaysia, Korea Selatan, Brasil hingga Kazakhstan. “Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun yakin bahwa pemindahan ibu kota ini bisa terwujud jika benar-benar direncanakan secara matang. Terutama perencanaan itu harus dipikirkan dari sisi pemilihan lokasi dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, hingga kesiapan infrastruktur pendukung hingga pembiayaan. “Tapi saya meyakini, kalau dari awal disiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” katanya.

Perlu diketahui bahwa, rencana pindah Ibu Kota ini sendiri sebenarnya merupakan wacana lama. Bahkan, rencana tersebut sudah ada sejak era Presiden pertama RI Soekarno hingga Jokowi saat ini. Seperti apa rencana-rencana pemindahan Ibu Kota itu?

Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Soekarno ke Jokowi

Perlu diketahui bahwa usulan pemindahan Ibu kota sendiri sebenarnya sudah pernah disuarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Kala itu, Soekarno ingin memindahkan ibu kota yang terletak di Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kota tersebut dipilih lantaran memiliki wilayah yang cukup luas, strategis dan relatif aman dari bencana alam.

Namun, rencana besar itu pun akhirnya urung terwujud lantaran Indonesia saat itu belum lama meraih kemerdekaan, ditambah lagi kondisi perekonomian masih belum stabil. Sehingga tidak bisa menopang rencana besar yang tentu butuh dana yang tidak sedikit tersebut.

Berlanjut ke era Presiden kedua RI Soeharto, yang juga pernah merencanakan ide yang tak jauh berbeda. Namun, Soeharto saat itu hanya ingin memindahkan pusat pemerintahan baru ke Jonggol, Jawa Barat. Wilayah tersebut dipilih karena dianggap paling realistis untuk menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari ibu kota Jakarta yang hanya berjarak sekitar 40 km saja.

Lalu, wacana besar lainnya muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, muncul rencana untuk memperluas wilayah cakupan Jakarta sebagai ibu kota menjadi The Greater Jakarta. Rencananya pemerintah akan memperluas wilayah Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta.

Sayangnya, rencana itu sama sekali tak terwujud. Di sisi lain, SBY juga pernah merencanakan 3 skenario terkait ibu kota. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibukota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Namun, konsekuensi dari opsi pertama ini adalah pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah.

Sementara skenario kedua adalah membangun ibu kota yang benar-benar baru. Ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain. Tapi, lagi-lagi rencana itu hanya sebatas wacana saja dan tidak pernah terealisasi.

Pada 2017, Presiden Jokowi pun pernah melemparkan rencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Saat itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pemerintah saat ini serius untuk merealisasikan rencana itu. Terlebih, proses kajian di Bappenas sedang berjalan.

“Ini lebih serius, makanya kajiannya dimulai. Political will-nya dari Pak Presiden juga kuat. Tapi pemindahaan Ibu Kota tidak bisa seperti pindah rumah. Harus dihitung, dikaji secara matang,” kata Bambang, di Gedung Bappenas, Selasa, 11 April 2017 lalu.