Razia Hewan Domestik Tuai Polemik, Anies Revisi Kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menggelar sosialisasi penanganan Hewan Penular Rabies (HPR) pada tanggal 7-9 Januari 2019. Ketika dilaksanakan di hari pertama, ternyata menimbulkan polemik dari masyarakat. Sebagian dari masyarakat menolak hal tersebut. Apa yang sekiranya terjadi?
Cegah Kasus Gigitan, Pemprov DKI Jakarta Gelar Sosialisasi dan Razia
Sosialiasi HPR tersebut dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai hari Senin, 7 Januari 2019. Dalam sosialisasi tersebut, direncanakan akan ada sosialisasi sekaligus razia untuk kucing dan anjing liar. Sri Hartati, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, mengungkapkan kalau sosialisasi yang didalamnya termasuk razia ini dilakukan untuk mencegah gigitan. “Dilakukan serentak lima wilayah. Hal ini untuk mencegah kasus gigitan,” ungkap Tati, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (4/1).
Lima wilayah yang disebutkan tersebut pun meliputi lima kelurahan di lima kota yang berbeda. Lima wilayah yang dimaksud adalah pertama, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat. Kedua, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Ketiga, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat. Keempat, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Kelima, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara.
Tati pun menyebutkan kalau di pagi hari, masyarakat akan diberikan sosialisasi terkait pemeliharaan anjing dan kucing agar tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kemudian, setelah sosialisasi, akan dicari kucing dan anjing liar di sekitar wilayah tersebut untuk ditangkap oleh Dinas KPKP. “Jika ada yang diliarkan ya kita tangkap. Jadi pagi kita sosialisasi dulu,” lanjut Tati. Ia sendiri tak mempermasalahkan jika ada warga yang mau menampung anjing dan kucing liar agar tidak ditangkap.
Banyak Masyarakat Sipil yang Mengecam
Ternyata, sosialisasi dan razia yang dilakukan oleh Dinas KPKP tersebut menuai kecaman banyak pihak. Sebagian besar dari mereka menyesalkan razia kucing dan anjing yang dinilainya justru membahayakan kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Di berbagai platform media sosial, kecaman ini ditujukan pada Pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya contohnya adalah cuitan dari pengguna Twitter @aerpleione.
WOEEEEEE PEMERINTAH JAKARTA SIAPA SEH YG NGASIH IDE BUAT NGADAIN RAZIA KUCING?????????????????????????— aerpleione (@aerpleione) January 7, 2019
Anies Dengan Cepat Tanggapi Keluhan Warganya
Sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, Anies ternyata tidak tinggal diam ketika warganya mengeluhkan kebijakannya tersebut. Di hari kedua pelaksanaan, Selasa, tanggal 8 Januari 2019, ia langsung menginstruksikan dinas terkait melakukan tiga hal yang sesuai dengan permintaan warga. Pertama, instruksi untuk seluruh dinas terkait menunda kegiatan penangkapan. Kedua, instruksi untuk mengajak berbicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang. Ketiga, instruksi untuk dinas terkait melakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas. Instruksi ini ia kirimkan melalui Twitter resmi miliknya, @aniesbaswedan.
Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar :
1. Tunda kegiatan penangkapan;
2. Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang;
3. Lakukan kegiatan pengendalian bersama dgn komunitas.— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) January 8, 2019
Pemprov DKI Jakarta Harus Lebih Sering Minta Usul Warga
Berangkat dari kejadian razia kucing dan anjing ini, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mulai memikirkan kembali proses pengambilan kebijakannya. Sudah ada beberapa kebijakan yang memicu kontroversi di masyarakat dan akhirnya harus dikaji kembali. Salah satu contohnya adalah ketika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan jaring untuk mengurangi bau Kali Item saat Asian Games 2018 yang lalu.
Terus, apa ya solusinya? Kalau biasanya diprotes warga, jelas ke depannya Pemprov DKI harus minta suara warga dahulu sebelum menerapkan suatu kebijakan. Caranya pun gampang, bisa melalui media sosial milik pemprov. Dengan begitu, kebijakan yang menuai kontroversi pun dapat diminimalisir.
