Bahas Pilpres Dengan PSI di Istana, Presiden Jokowi Dikritik
Di sela-sela agenda kerja pada Kamis, 1 Maret, sore kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kedatangan tamu dari pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Dalam pertemuan itu, PSI dikabarkan membahas tentang upaya yang perlu dilakukan agar bisa ikut mengambil andil dalam memenangkan kembali Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Ya, PSI merupakan salah satu partai baru yang lolos jadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2019 nanti. Partai yang didirikan oleh mantan reporter Grace Natalie itu udah secara langsung mendeklarasikan dukunggan untuk Jokowi.
“Jadi hari ini kita lebih ke silaturahmi, sekaligus Pak Jokowi memberikan tips-tips agar PSI bisa mencapai target menang pemilu 2019,” ujar Grace, dikutip Republika.co.id pada Kamis, 1 Maret.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany bahkan mengungkapkan bahwa partainya akan ngebantu mengampanyekan Jokowi lewat media sosial.
“Peran-peran media sosial dalam mengampanyekan gagasan-gagasan program-program. Apalagi Pak Jokowi memiliki kinerja sangat baik, banyak prestasi, tinggal bagaimana kita mengemas ke media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar,” kata Tsamara.
Namun, kedatangan para pengurus PSI yang terdiri dari Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, dan Tsamara di Istana pada pukul 15:00 WIB itu dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitas. Sebagai Presiden, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Jokowi tidak semestinya menggunakan fasilitas negara untuk keperluan Pilpres.
“Ini aneh. Masih jam kerja. Di Istana Negara pula, dan bicara pemenangan Pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara,” ujar Mardani dikutip dari Kompas.com pada Jumat, 2 Maret.
Ia juga bilang kalau Jokowi harusnya bisa memisahkan jabatannya sebagai presiden dan sebagai calon presiden petahana. Dengan begitu, kata Mardani, enggak bakalan ada fasilitas negara yang disalahgunakan.
Mardani yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengaku merasa aneh. Sebab sebelumnya, menurut Mardani, Jokowi selalu bikin kegiatan di luar Istana kalau pembahasannya tentang partai.
“Biasanya Pak Jokowi aware dengan masalah ini,” ungkap Mardani.
Senada dengan Mardani, Deputi Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi juga bilang kalau ngebahas tentang kepentingan pribadi atau suatu golongan di Istana merupakan tindakan yang enggak tepat, apalagi dilakukan oleh seorang Presiden.
“Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power,” ujar Apung.
