PKB Ingin Tambah Menteri, Pengamat: Watak Kekuasaan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus melakukan manuver politik terkait jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Jika sebelumnya PKB dikabarkan menginginkan 10 kursi menteri, kini partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berharap bisa dapat jatah menteri lebih banyak. PKB merasa berkontribusi besar pada pemenangan Pilpres 2019.
“Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka,” kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/07).
Baca Juga: Proyeksi Kabinet dan Calon-calon Menteri Jokowi
Tak hanya soal harapan tambahan kursi menteri, Jazilul juga tak menampik bahwa PKB ingin mendapatkan pos strategis di kabinet Jokowi-Ma’ruf nanti. Menurut Jazilul, PKB memiliki kader-kader terbaik yang bisa membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun mendatang.
“PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan, itu juga katakanlah mendapat posisi strategis dan tambahan, itu yang diharapkan,” ujarnya.
Sekadar informasi, pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama 2014-2019, PKB mendapat tiga kursi menteri. Ketiga menteri dari PKB itu adalah Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga) serta Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
Permintaan PKB Masih Wajar
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan tak ada yang aneh dalam permintaan jatah menteri yang sering dikemukakan PKB ke publik. Hal itu masih dalam batas wajar. Apalagi, politik memang tak jauh-jauh bicara kekuasaan.
“Nggak lah biasa aja itu. Memang watak dasar politik itu ya kekuasaan, mengakumulasi kekuasaan. Jadi justru agak aneh kalau PKB ini nggak minta banyak (jatah menteri),” kata Adi saat dihubungi Asumsi.co, Kamis (18/07/19).
Adi melihat nyaris semua partai politik dipastikan ingin menambah jatah menterinya karena merasa jasa mereka memenangkan Jokowi juga cukup luar biasa. Hanya, cara menyampaikan keinginan itu berbeda. Saat ini, partai-partai pengusung Jokowi tentu ingin menampakkan diri sebagai partai yang punya peran penting selama Pilpres 2019 kemarin.
“Jadi wajar kalau parpol-parpol ini merasa jerih payahnya harus diimbangi dengan naiknya kursi mereka di kabinet. Hal itu wajar. Cuma memang polanya saja yang berbeda, ada yang terus terang, ada yang malu-malu, dan ada yang diam-diam. Bohong kalau partai nggak mau nambah jumlah menteri,” ucap Adi.
Meski begitu, permintaan terbuka PKB soal keinginan menambah jatah menteri itu tak akan sampai menganggu stabilitas koalisi partai pengusung Jokowi. “Sepertinya partai-partai pengusung lain nggak terganggu, toh pada akhirnya yang akan memberikan jatah kursi menteri itu ya presiden, bukan PKB atau siapa-siapa.
Adi melihat justru ada hal lain yang bisa membuat gaduh koalisi partai pengusung Jokowi. “Kalau ada pos-pos tertentu yang diperebutkan, misalnya ketua MPR, ataupun pimpinan-pimpinan komisi nantinya, atau sejumlah posisi menteri yang dianggap ‘basah’. Kalau itu jadi rebutan, baru akan menimbulkan keributan. Kalau cuma minta tambah menteri sih masih dalam tahap wajar.”
Sekali lagi, Adi menyebut mau PKB bersikap seperti apapun, misalnya sampai jungkir balik, lobi-lobi, hingga setiap hari bicara minta tambah menteri, keputusan soal menteri tetap ada di tangan Presiden Jokowi. “Kalau presiden nggak menghendaki ya nggak ada gunanya, intinya hak prerogatif itu ada di tangan presiden,” kata Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
“Biarkanlah presiden memutuskan berapa menteri untuk partai-partai pengusungnya. Yang jelas di periode keduanya ini, Presiden Jokowi sudah cukup sangat matang dan independen dalam menentukan pembantunya di kabinet.”
