Petisi Menuntut Edy Rahmayadi Mundur dari Jabatan Ketum PSSI, Begini Tanggapan Bobotoh dan The Jakmania

Permasalahan sepak bola di Indonesia seakan tak pernah habis. Setidaknya sejak 2007, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai sebagai pemegang otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia, kerap kali dirundung konflik. Ketika masa kepemimpinan Nurdin Halid misalnya, PSSI pernah diancam akan diberikan sanksi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) karena Ketua Umumnya terpidana korupsi. Belum lagi ketika La Nyalla Mattalitti menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Waktu itu, tepatnya pada 17 April 2015 lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bahkan sempat membekukan PSSI karena tak mematuhi larangan keikutsertaan dalam ajang QNB League.

Ada pula permasalahan seperti kericuhan antar supporter bola yang tak kunjung usai. Semua kerumitan itu seakan dibiarkan tatkala Ketua Umum PSSI saat ini, yaitu Edy Rahmayadi memilih rangkap jabatan jadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Begitu juga dengan jajaran pengurus PSSI yang punya kepentingan masing-masing sebagai pemilik klub sepak bola di beberapa daerah. Padahal, ada persoalan antar klub yang harusnya dibenahi, seperti membuat sanksi tegas secara bersama bagi pelanggar aturan tanpa pandang bulu.

Berangkat dari problem tersebut, muncullah petisi agar Edy bersedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Surat permohonan online yang tertera di situs Change.org itu muncul sejak Edy menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumut.

Petisi yang berjudul Edy harus mundur sebagai Ketua Umum PSSI itu diinisiasi dan didukung secara pribadi oleh beberapa orang, salah satunya Emerson Yuntho. Ia menuliskan bahwa rangkap jabatan yang sedang diemban oleh Edy membuat PSSI sulit berbenah diri.

“Apalagi PSSI masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti: pengembangan organisasi, pelaksanaan kompetisi, komitmen memberantas pengaturan skor, memberantas kerusuhan suporter, menggalakkan pembinaan usia muda, melakukan transparansi keuangan, dan persiapan Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional,” tulisnya.

Belum lagi memang adanya peraturan yang melarang Kepala Daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Seperti dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

“Melalui petisi ini dan demi masa depan Sepak Bola Indonesia kami meminta Bapak Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” tuntut petisi yang pada 29 September 2018 telah ditandatangani lebih dari 80 ribu.

Menanggapi hal itu, Nandang Suganda, salah satu supporter Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) pun menyetujui dengan adanya petisi agar Edy bersedia mundur di kepengurusan PSSI. Sebab bagi Nandang, siapapun Ketua PSSI haruslah fokus karena tugasnya yang banyak.

“Pengembangan organisasi, pengembangan pemain, pelatih, dan tim, pengelolaan kompetisi, menjaga nama Indonesia di hadapan dunia melalui FIFA, dan banyak lainnya, bagaimana tugas itu bisa dicampuradukan dengan tugas gubernur yang lebih banyak,” tanya Nandang saat berdiskusi dengan Asumsi.co pada 28 September 2018.

Pria kelahiran Bandung ini mengatakan bahwa jabatan Ketua Umum PSSI harusnya bisa netral dalam mengambil keputusan. Sebab klub sepak bola di Indonesia berhubungan erat dengan ragam daerah yang bermacam-macam. Setidaknya ada 34 provinsi yang masuk dalam asosiasi di PSSI, belum lagi Klub Liga 1 dan 2 Indonesia, serta Klub Liga 3 Nusantara. Mesti sensitif, namun keanekaragaman, kata Nandang, harusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun prestasi secara nasional.

“Pemain muda kita bagus-bagus, tapi nyampe di senior jadi melempem. Makanya, jaring sebanyak-banyaknya pemain sejak dini di setiap daerah, didik dan tempa jangan kenalkan ketenaran, kemewahan, apalagi kemaksiatan, jadi pas udah senior udah bener-bener kebentuk,” saran Nandang.

Bagi Nandang, sebenarnya ketegasan PSSI saat ini berangsung-angsur membaik. Hanya saja, perlu adanya pembenahan agar tiap aturan bisa dipatuhi oleh seluruh anggota PSSI, anggota asosiasi Provinsi dan Kabupaten, ofisial, lembaga terafiliasi PSSI, pemain, perangkat pertandingan, perantara pemain berlisensi, dan juga pengurus, seperti yang ditulis dalam Kode Disiplin PSSI 2018.

“Kalo saya liat, PSSI udah cukup tegas dalam beberapa hal kok, di kompetisi komite disiplin selalu berperan, kalo ada pelanggaran pasti ada hukuman, entah itu buat tim, pemain atau supporter, itu udah bagus. Tapi kadang suka tebang pilih dalam ambil keputusannya, maka selain ketegasan, keadilan juga penting,” tandasnya.

Pendapat Bobotoh itu pun ternyata senada dengan Ketua Bidang Litbang The Jakmania, Muhammad Fayyad. The Jakmania sendiri adalah nama untuk pendukung klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija). Bagi Fayyad, selain tuntutan agar Edy bersedia mundur, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa pengganti untuk jabatan Ketua Umum PSSI harus jelas program kerjanya.

“Kalo soal mundur harus jelas dulu jaminannya. Siapa penggantinya, gimana kelanjutan programnya. Jangan sampe asal mundur-mundur aja, terus yang ada malah berantem-berantem lagi kayak jaman PSSI-KPSI itu,” ujar Fayyad.

Sekedar informasi, pada 2011 silam Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) sempat dibentuk dengan maksud untuk menyelamatkan prestasi dan sistem kompetisi sepak bola di Indonesia yang dianggap gagal diperbaiki oleh PSSI. Kehadiran KPSI membuat kerumitan baru dalam penetapan Ketua Umum PSSI yang baru.

Maka dari itu, melihat beberapa pengurus PSSI yang ternyata juga menjadi pemilik saham di klub bola, Fayyad menyadari bahwa yang perlu dibenahi adalah pengelolaan organisasi agar lebih profesional.

“Kalo apa yang mesti dibenahi ya gimana organisasi PSSI ini bisa dikelola secara sehat dan profesional. Sekarang banyak kepentingan di PSSI. Harus ada kesamaan tujuan dulu sih menurut gua, pertama. Kalo udah gitu masalah-masalah kaya penegakan aturan, pembentukan Timnas [Tim Nasional] yang kuat dan program-program lainnya akan ikut bagus,” ujarnya.

Lagi-lagi, ketegasan menjadi hal salah satu hal yang utama dalam menjalankan sebuah organisasi. “Jangan karena ada kepentingan, peraturan jadi bisa dikompromikan. Makanya, sebelum tegas ke anggota, PSSI harus bisa tegas negakin aturan buat dianya sendiri,” terang Fayyad.