Perempuan Uyghur di Cina Dipaksa Menenggak Pil KB, Sterilisasi, hingga Aborsi Kehamilan

Pemerintah Cina memaksa perempuan Uyghur dan kelompok minoritas lain untuk mensterilisasi diri. Sebuah laporan yang disusun oleh Adrian Zenz mengumpulkan bukti-bukti yang diambil dari data pemerintah, dokumen negara, dan wawancara dengan sejumlah bekas tahanan, anggota keluarga, dan mantan instruktur kamp pengasingan di Xinjiang.

Laporan ini menunjukkan bahwa perempuan minoritas Uyghur diwajibkan untuk menjalankan  tes kehamilan dan dipaksa untuk memasang alat kontrasepsi IUD, menjalankan operasi sterilisasi, atau melakukan aborsi. Walaupun angka penggunaan IUD dan operasi sterilisasi telah berkurang secara nasional, angkanya justru meningkat tajam di Xinjiang.

Pada 2014, lebih dari 200 ribu IUD dipasangkan kepada perempuan di Xinjiang. Jumlahnya meningkat tajam menjadi 330 ribu IUD pada 2018. Sementara itu, angka pemakaian IUD telah menurun di wilayah-wilayah lain di Cina—dan mulai banyak perempuan yang melepaskan IUD dari rahimnya.

Berdasarkan analisisnya, angka kelahiran di Xinjiang telah berkurang drastis selama beberapa tahun terakhir—yaitu berkurang sebesar 60% sepanjang tahun 2015-2018. Angkanya dikatakan kembali menurun hingga 24% sepanjang 2019. Padahal, secara nasional, penurunan angka kelahiran rata-rata adalah sebesar 4,2%. “Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah bagian dari upaya kontrol lebih luas untuk menundukkan Uyghur,” ujar Zenz dikutip dari apnews.com.

Jika menolak melakukannya, perempuan Uyghur diancam akan dikirim ke kamp penahanan. Laporan ini juga menemukan memiliki banyak anak jadi alasan utama seseorang dikirim ke kamp penahanan. Dari 484 kamp penahanan di Karakax, Xinjiang, 149 di antaranya jadi tempat khusus penahanan bagi orang-orang yang memiliki lebih dari dua anak. Pemerintah Cina  menamakan kamp ini sebagai “tempat edukasi dan pelatihan”.

Orang tua yang memiliki tiga anak atau lebih dipisahkan dari keluarganya—kecuali mereka bisa membayarkan denda. Polisi pun kerap merazia rumah untuk mencari anak-anak yang disembunyikan. Pada 2017, pemerintah Xinjiang menetapkan besaran denda atas pelanggaran kebijakan keluarga berencana ini menjadi tiga kali lipat. Hanya kelompok minoritas pula yang dikatakan dikirim ke kamp penahanan jika mereka tak bisa membayar.

Salah satu korban mengatakan dirinya diperintahkan untuk memasang IUD karena telah memiliki tiga anak. Dua tahun kemudian, empat anggota militer menghampiri rumahnya dan menagih denda sebesar US$2.685 karena memiliki lebih dari dua anak. Jika tidak memenuhinya dalam tiga hari, ia diancam akan ikut suaminya ke kamp penahanan bersama sejuta kelompok etnis minoritas lain. “Melarang orang untuk memiliki anak adalah hal salah. Mereka mau menghancurkan kami,” ungkap Gulnar Omirzakh kepada apnews.com.

Di kamp tahanan, perlakuannya pun sama. Sejumlah bekas tahanan mengungkapkan bahwa mereka secara paksa dipasangkan IUD, dipaksa untuk menelan pil birth control, atau diinjeksi cairan yang mereka tidak ketahui fungsinya. Efek samping dari injeksi ini adalah pusing, kelelahan, mual-mual, dan berhenti menstruasi. Setelah dilepaskan dan pergi dari Cina, sejumlah bekas tahanan memeriksakan diri ke dokter, dan mengetahui bahwa mereka sudah steril.

Di kamp penahanan, mereka juga mesti mengikuti kelas yang secara khusus mengajarkan tentang keluarga berencana. Dalam kelas, film propaganda yang menggambarkan perempuan yang memiliki banyak anak kesulitan untuk mencari makanan diputarkan. Salah seorang pelatih atau guru mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang ketahuan hamil akan dipaksa untuk melakukan aborsi.

Seorang perempuan Uyghur dikatakan mesti memberikan pengakuan bahwa dirinya telah melakukan tindakan kriminal. Ia mesti bersaksi bahwa dirinya telah, “melahirkan terlalu banyak anak. Bahwa saya tidak berpendidikan dan tak mengerti hukum.”

Kementerian Luar Negeri Cina menyanggah informasi ini dan menyebutnya sebagai “berita palsu” dan “dibuat-buat”. “Setiap orang, terlepas dari apakah mereka etnis minoritas atau Han Chinese, wajib mematuhi hukum yang berlaku,” ujar juru bicara kementerian Zhao Lijian.

Sebelumnya, PBB telah mengestimasikan lebih dari satu juta kelompok Uyghur ditahan secarra ilegal di Xinjiang. Banyak dari mereka juga ditransfer dari kamp ke pabrik-pabrik penyuplai produk brand terkenal.

Berdasarkan laporan “Uyghurs for Sale” yang dikeluarkan oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI), diketahui bahwa pekerja di 27 pabrik di Cina adalah tahanan kamp yang berasal dari Xinjiang. Brand-brand terkenal yang unsur produknya dibuat di pabrik tersebut termasuk Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony, dan Volkswagen.

“Dalam kondisi yang secara kuat mengindikasikan terjadinya kerja paksa, tahanan Uyghur bekerja di pabrik-pabrik yang termasuk dalam rantai pasokan setidak 83 brand global terkenal di sektor teknologi, pakaian, dan otomotif,” ujar laporan tersebut.

Para pekerja di sana dikatakan kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan, seperti secara terus-menerus diawasi, dilarang untuk beribadah, dan dipaksa untuk mengambil kelas Mandarin yang sarat propaganda.

Kementerian Luar Negeri Cina juga menyanggah hasil laporan ini dan menganggapnya tidak punya basis fakta. “Laporan ini hanya bagian dari gerakan anti-Cina di Amerika Serikat yang mencoba untuk mencoreng upaya menumpas terorisme di Xinjiang,” ujar juru bicara Zhao Lijian.