Kader PAN Malah Membelot Dukung Jokowi Jelang Pilpres 2019: Fenomena yang Sulit Dihindari

Beberapa hari ini, panggung politik Indonesia dihebohkan dengan cerita pembelotan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN). Setelah DPW PAN Kalimantan Selatan yang memutuskan untuk mendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, kini sejumlah kader PAN di Sumatera Selatan dikabarkan juga melakukan hal serupa. Apa yang sebenarnya terjadi?

Untuk kasus DPW PAN Kalsel, PAN sempat menonaktifkan sampai akhirnya memutuskan memecat Ketua DPW Kalsel Muhidin. Keputusan itu diambil secara tegas lantaran Muhidin dan kader DPW PAN Kalsel membelot dengan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sementara di Sumatera Selatan, ada 25 orang yang mengaku sebagai kader PAN mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 mendatang. Mereka beralasan kinerja Jokowi di Sumsel sudah terasa dan terlihat secara nyata. Namun, DPW PAN Sumsel sendiri mengklaim bahwa mereka bukanlah kader PAN.

Apalagi, pengakuan dan deklarasi itu membuat seluruh calon anggota legislatif (caleg) PAN di Sumsel yang maju dalam Pileg 2019 terkena imbasnya. Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap PAN menjadi menurun sejak deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan pada Rabu, 12 Desember 2018 sore.

Jajaran DPW PAN Sumsel pun tak tinggal diam. Mereka bakal menempuh jalur hukum atas pencatutan nama partai yang dilakukan sejumlah oknum tersebut. DPW PAN Sumsel juga menuntut permintaan maaf dari para oknum itu karena deklarasi yang dilakukan itu menyebabkan beban moral terhadap pengurus, kader, dan caleg dari PAN Sumsel.

Pindah Dukungan Jadi Fenomena yang Sulit Dihindari

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A. Budiyono, melihat adanya perbedaan antara pembelotan yang dilakukan DPW PAN Kalsel dan DPW PAN Sumsel. Fenomena membelotnya sejumlah kader PAN untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Di Kalsel, masalahnya diselesaikan secara organisasi, sementara di Sumsel lewat jalur hukum.

“Kasus yang terjadi di DPW PAN Kalsel dan Sumsel berbeda, tidak bisa digeneralisir. Di Kalsel mekanisme organisasi dijalankan, sementara Sumsel dibawa ke ranah hukum. Menurut saya tidak ada yang salah yang dilakukan DPP PAN karena aturan organisasi memang seperti itu. Silakan saja itu dijalankan, dan pihak terlapor menyiapkan pembelaan,” kata Zaenal kepada Asumsi.co, Sabtu, 15 Desember 2018.

Baca Juga: Menanti Peran Ma’ruf Amin Saat Elektabilitas Jokowi Masih Stagnan

Menurut Zaenal, lebih jauh dari sekedar mekanisme organisasi, fenomena pergeseran dukungan dari partai koalisi Prabowo-Sandi ke calon lainnya, atau koalisi Jokowi-Maruf ke kandidat rivalnya, memang sulit untuk dinihilkan sama sekali. Pasalnya, lanjut Zaenal, penerimaan masyarakat (konstituen) di tiap daerah terhadap capres berbeda-beda. Hal itulah yang terjadi jelang Pilpres 2019 saat ini.

“Bila di daerah A capres yang cenderung diterima nomor urut 1, maka caleg atau pengurus partai koalisi Prabowo-Sandi akan menghadapi dilema. Dilema antara memenangkan capresnya, atau mengamankan kursi legislatifnya. Begitu juga bila di daerah B calon yang kuat nomor urut 2, maka caleg atau pengurus partai koalisi Jokowi-Maruf akan menghadapi dilema yang sama,” ujarnya.

Zaenal mengatakan bahwa situasi ini semua sudah terjadi, di mana beberapa waktu lalu banyak caleg yang ‘bermain aman’ dengan mengikuti ombak di lapangan. Menurutnya, pangkal masalah dari fenomena ini tak lain karena adanya pemilu serentak yang mengakibatkan parpol berpotensi tergerus, bahkan hilang karena tidak menyentuh parlimentary threshold.

“Efek ekor jas terbukti dibanyak survei hanya menguntungkan partai yang identik dengan capres, seperti PDIP dan Gerindra, sementara partai lainnya justru belum aman. Maka ketika Partai Demokrat menerapkan strategi “double tracks” dalam Pileg 2019 [membebaskan calegnya di daerah untuk mendukung capres yang dikehendaki masyarakat], meskipun awalnya dikecam, namun dengan realitas ini kita dapat memahaminya. Itulah akibat yang kita alami dari UU Pemilu yang tidak ideal,” ucapnya.

Soal Partai Demokrat yang Bebaskan Pilihan Politik Kadernya

Sekadar informasi, terkait Partai Demokrat yang membebaskan pilihan politik kadernya di Pilpres 2019, hal itu memang sudah ditegaskan pada November 2018 lalu. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Padahal, seperti diketahui, Demokrat sendiri secara resmi mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kita sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi,” katar Ibas pada acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 11 November 2018.

Baca Juga: Ambisi Kubu Prabowo-Sandi Pindah Markas ke Jateng, Bisa Dongkrak Elektabilitas?

Ibas mengatakan bahwa hal itu juga sebenarnya terjadi pada partai lain. Menurutnya, belum tentu seluruh kader parpol mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai. Maka dari itu, Ibas menegaskan bahwa Demokrat merupakan parpol yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurut Ibas merupakan urusan masing-masing kader sebagai individu. Maka dari itu, lanjut Ibas, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres. “Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa,” ujarnyaa.

Partai Perlu Konsolidasi Lebih Masif ke Kadernya

Melihat apa yang dilakukan Demokrat dalam membebaskan pilihan politik terhadap para kadernya, Zaenal pun melihat akhirnya pembelotan itu memang lumrah terjadi. Ia melihat hal itu muncul karena kurangnya konsolidasi dari partai-partai politik.

Maka dari itu, partai dalam hal ini PAN, perlu melakukan konsolidasi secara masif kepada para kadernya. Apalagi, menurut Zaenal, kader-kader di daerah terkesan jarang tersentuh isu-isu utama yang ramai dibicarakan di pusat.

“Kasus di Kalsel dan Sumsel bukan yang terakhir, ke depan seiring meningkatnya suhu politik, mungkin ada lagi “pembelotan” dari kedua kubu. Untuk mengantisipasi hal itu, partai-partai perlu melakukan konsolidasi internal secara lebih masif,” kata Zaenal.

“Juga berikan ruang yang sama kepada koalisi di daerah untuk mewarnai ruang publik. Ada kesan selama ini semua perdebatan di publik didominasi koalisi yang di pusat,” ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.

Menurut Zaenal, fenomena pembelotan dukungan seperti yang terjadi saat ini tentu menjadi tidak sehat, karena justru persoalan nyatanya ada di tiap dapil, tiap daerah. Zaenal mengatakan mereka perlu mendapat saluran yang proporsional juga. “Teorinya demikian, di mana ketika aspirasi terhambat, maka muncul letupan,” ucapnya.

Senada dengan Zaenal, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan bahwa kasus pembelotan DPW PAN Kalsel dan Sumsel seharusnya memang diselesaikan lewat mekanisme internal atau organisasi. Sehingga urusan tersebut biarlah menjadi urusan internal partai.

“Setiap organisasi memiliki mekanisme penyelesaian masalah di internal organisasinya, termasuk partai politik. Pilihan dukungan partai terhadap calon tertentu merupakan keputusan organisasi, sehingga apabila ada bagian dari organisasi yang menyimpang, maka perlu diambil tindakan sesuai aturan main organisasi tersebut. Di sinilah profesionalisme organisasi dipertaruhkan,” kata Bakir kepada Asumsi.co, Sabtu, 15 Desember 2018.