Menjadi Difabel Netra dan Tuli Semasa Pandemi

“Biasanya sehari-hari saya berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Sejak Jakarta darurat COVID-19, pergerakan mulai dibatasi, termasuk transportasi umum. Nggak ada lagi yang menuntun kami [di halte atau stasiun].”

Yudhi Hermawan bekerja di sebuah bank di kawasan Kuningan, Jakarta. Ia yang adalah seorang difabel netra sering kali banyak bergantung pada bantuan orang lain untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika ia menggunakan transportasi umum. Namun, sejak pemerintah DKI Jakarta menerapkan aturan social distancing, Yudhi tidak bisa lagi meminta bantuan petugas atau penumpang lain untuk naik turun kendaraan.

Aturan itu awalnya bisa Yudhi siasati dengan menggunakan ojek online. Namun, setelah PSBB resmi diberlakukan, tantangannya lebih berat lagi. Ojek online tidak lagi bisa membawa penumpang. Perusahaan tempatnya bekerja juga telah secara resmi melarang pegawai difabel netra menggunakan transportasi umum untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Jika ada yang ketahuan menggunakan transportasi umum, si pegawai diwajibkan untuk pulang ke rumah dan mengisolasi diri.

“Mungkin perusahaan berpikir teman-teman difabel netra ini rentan tertular. Walaupun tidak bersentuhan fisik, kami pasti akan menyentuh benda. Makanya kami cuma boleh menggunakan taksi atau mungkin antar jemput pakai ojek langganan. Masalahnya, ini kan nggak bisa jauh-jauh. Kalau yang rumahnya di perbatasan Jakarta seperti saya ini, kan, nggak memungkinkan,” kata Yudhi kepada Asumsi.co (30/4).

Kini, Yudhi yang tinggal di Tangerang Selatan mesti memutar otak lagi agar bisa berangkat ke kantor tanpa mengeluarkan biaya besar karena pulang pergi menggunakan taksi. Tak hanya boros, pemasukannya pun telah berkurang karena jam kerja kantor ikut dikurangi mengikuti aturan PSBB. Untungnya, ada kerabat di rumah yang mau mengantarkannya ke kantor menggunakan mobil pribadi.

“Tapi teman-teman saya yang lain tidak seberuntung itu. Mereka mau nggak mau harus naik taksi,” katanya.

Sama seperti Yudhi, Siti Rodiah yang merupakan orang tuli juga tetap harus bekerja sebagai juru bahasa isyarat di sebuah stasiun televisi. Dia pun masih berkuliah di Universitas Terbuka. Sebagai orang tuli, banyak kosakata baru terkait COVID-19 yang tidak ia mengerti. “Awalnya, saya memang mengalami kesulitan. Saya tidak memahami berbagai kosakata terkait COVID-19. Tapi karena saya bekerja di stasiun televisi, saya otomatis jadi mengenal istilah-istilah baru seperti ODP dan PDP. Saya merasa tetap harus bekerja untuk memberikan akses informasi bagi teman-teman tuli lain,” ucap Rodiah kepada Asumsi.co (30/4).

Aktivitas perkuliahan Rodiah tidak terganggu. Sebelum pandemi terjadi, ia telah terbiasa untuk melaksanakan kuliah secara online. Kendala seperti materi dalam bentuk video yang tidak didampingi teks dapat ia selesaikan dengan mencari materi dengan topik yang sama di internet. Namun, ia mengatakan bahwa banyak teman tuli lainnya yang tidak seberuntung dirinya.

“Kampus mereka tidak memiliki panduan untuk memulai kuliah secara online. Dosen tidak tahu cara mengajarkannya dan juru bahasa isyarat juga tidak ada. Ujung-ujungnya para mahasiswa tuli hanya mengisi daftar hadir tanpa bisa mengakses materi sepenuhnya,” jelas Rodiah.

Akses terhadap informasi memang jadi kendala utama yang dihadapi oleh orang-orang tuli. Selain perkuliahan, tidak semua informasi di televisi, platform video seperti Youtube, dan media sosial dilengkapi dengan teks atau juru bahasa isyarat.

“Saya pernah bertanya kepada teman saya tentang COVID-19. Orang tersebut ternyata tidak memahami maksudnya. Ia bilang tidak ada akses bahasa isyarat sehingga dirinya tidak bisa memahami apa yang disampaikan di berita,” kata Rodiah.

Difabel Juga Butuh Akses Informasi

Yudhi dan Rodiah adalah segelintir dari belasan juta difabel di Indonesia. Menurut data Kementerian Sosial 2010, ada 11,5 juta penduduk Indonesia termasuk kelompok orang dengan disabilitas. 3,5 juta di antaranya adalah difabel netra dan 2,5 juta adalah orang tuli. Selama pandemi, banyak dari mereka yang mesti tetap beraktivitas di luar rumah. Jika pun dapat tetap tinggal di rumah, pekerjaan atau aktivitas sekolah dan perkuliahan menuntut mereka untuk menyesuaikan diri untuk beralih ke platform online.

Konekin, lembaga yang aktif menyebarkan awareness terkait isu disabilitas, menyoroti sejumlah tantangan yang mesti dihadapi orang-orang dengan disabilitas selama pandemi di Indonesia. Menurut Community Head Konekin Chintia Octenta, aksesibilitas informasi yang tidak memadai membuat orang-orang dengan disabilitas kesulitan mendapatkan informasi yang akurat. “Banyak berita yang memaparkan informasi terbaru tentang kondisi COVID-19 saat ini, jumlah pasien, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Namun, teman-teman tuli kesulitan untuk mendapatkan informasi ini ketika informasi tidak didampingi dengan teks atau juru bahasa isyarat (JBI),” kata Chintia kepada Asumsi.co (30/4).

Selain itu, proses belajar-mengajar yang mesti beralih secara online pun menjadi tantangan. Biasanya, universitas yang punya pusat pelayanan disabilitas menyediakan relawan bagi orang dengan disabilitas untuk membantu proses belajar mereka. Namun, layanan tersebut sulit didapatkan di kala penerapan social distancing.

Pada awal Maret lalu, Konekin membuka survei online yang bertujuan memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang dengan disabilitas ketika belajar online semasa pandemi. Menurut Chintia, pelajar difabel netra kesulitan mengikuti perkuliahan karena materi kerap tidak kompatibel untuk didengarkan menggunakan screen reader. Begitu pula dengan penyandang tuli yang mesti bergantung pada teks subtitle atau JBI.

“Walaupun difabel netra dan tuli tidak memiliki gangguan kognitif, mereka tidak dapat menerima informasi secepat orang non-disabilitas. Kalau satu ketinggalan, ke depannya ketinggalan lagi, begitu seterusnya,” kata Chintia.

Konekin pun membuat gerakan inisiatif bernama #BantuKuliahdariRumah. Konekin mengumpulkan relawan untuk mendampingi proses belajar orang dengan disabilitas secara online. “Satu relawan, satu mahasiswa dengan disabilitas. Kan ada mahasiswa dengan disabilitas dari berbagai jurusan. Nah, kita matching-kan kawan belajar ini sesuai jurusan agar mereka bisa sekalian jadi kawan diskusi.”

Chintia mengatakan informasi yang tidak mudah diakses membuat penyandang disabilitas berada pada posisi rentan. Mereka bisa tidak memahami gejala penyakit COVID-19 jika terjangkit dan dapat menularkan virus ke orang lain tanpa diketahui.

“Kemarin di Solo ada satu pasien positif COVID-19 yang tuli-bisu. Karena kesulitan komunikasi, tim medisnya sendiri kesulitan untuk mendapatkan informasi dirinya sudah ke mana aja dan kontak dengan siapa aja. Dia sendiri pun kesulitan untuk menginformasikan gejala yang ia alami. Kita butuh pedoman penanganan COVID-19 khusus bagi teman-teman disabilitas,” kata Chintia.

Rodiah berharap pemerintah dapat meniru negara lain yang memudahkan akses informasi bagi orang-orang tuli selama pandemi. “Kami sebenarnya iri melihat layanan yang diberikan negara lain untuk penyandang disabilitas. Ketika seorang pimpinan atau pusat yang memberikan informasi tentang COVID-19, selalu ada JBI yang mendampingi. Kami pun menginginkan hal serupa ada di sini.”

Sementara bagi Yudhi, aksesibilitas itu dapat dicapai jika pemerintah melibatkan lebih banyak orang dengan disabilitas dalam membuat kebijakan. “Mungkin selama ini pemerintah berpikir kita orang-orang difabel ini bisanya diam di rumah aja. Mereka nggak berpikir gimana para penyandang disabilitas mendapatkan penghasilan, siapa tahu dapat belas kasihan dari orang. Nyatanya kan nggak seperti itu. Dalam penanganannya, coba melibatkan teman-teman disabilitas yang memang kompeten di bidangnya ketika membuat sebuah kebijakan.”