Menerka Potensi Reshuffle Kabinet Usai Jokowi Marahi Menteri

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terhadap para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6). Rekamannya diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Jokowi awalnya bicara mengenai "sense of crisis" yang seharusnya dimiliki dan dirasakan para pembantunya di kabinet dalam menghadapi pandemi selama tiga bulan terakhir. "Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi.

"Lha, kalau saya lihat Bapak-Ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra-luar biasa, extraordinary,” ujarnya.

Dengan nada bicara yang meninggi, Jokowi menyatakan ingin ada gebrakan luar biasa, mulai dari sektor ekonomi hingga kesehatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata tak berkeberatan merombak kabinet (reshuffle) atau bahkan membubarkan suatu lembaga negara jika diperlukan.

"Saya membuka yang namanya langkah-langkah entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," kata Jokowi.

Pengamat: Menteri yang Kinerjanya Jeblok Tak Akan Bisa Tidur Nyenyak

Ujang Komaruddin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) melihat inti dari isi pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah sebagai cambukan kepada para menterinya agar bekerja sekuat tenaga.

“Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle. Pernyataan yang keras tanpa tedeng aling-aling. Dan itu membuat para menteri yang jeblok kinerjanya tak akan bisa tidur karena takut di-reshuffle,” kata Ujang saat dihubungi Asumsi.co, Senin (29/06).

Ujang pun menyoroti kinerja sejumlah menteri, antara lain Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Menurutnya, mereka perlu mengevaluasi kinerja masing-masing sesegera mungkin.

“Kan Menkes serapan anggarannya rendah. Langsung dibilang Jokowi juga. Mensos terkait bansos yang kacau. Menaker, banyak PHK di mana-mana. Menkumham sudah tahu sendiri banyak kontroversi, tapi masih aman karena partai. Dan tim menteri ekonomi itu kan tak siap dalam menghadapi COVID-19, akhirnya kedodoran,” ujarnya. “Mendikbud juga layak untuk di-reshuffle karena tidak sesuai ekspektasi publik.”

Menurut Ujang, menteri yang berasal dari kalangan non partai rentan dicopot.

Senada dengan Ujang, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menyebut kekesalan yang disampaikan Jokowi merupakan puncak kekecewaan presiden terhadap kinerja menterinya yang di luar ekspektasi. Padahal menurut Bakir, Presiden Jokowi tampaknya sudah berusaha "menuruti" kemauan para menterinya dalam beragam kebijakan yang memerlukan presiden pasang badan, termasuk dalam hal RUU KPK atau Perppu terkait COVID-19. 

Menurut Bakir, kondisi ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak berbuah sesuai harapannya. Bakir menyebut bahwa hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, era kepemimpinan di periode kedua cenderung menjadi ajang pertarungan para elite untuk kepentingan diri dan kelompok atau partainya. 

“Masa tenggat kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak bisa diperpanjang lagi, mendorong orang atau elite partai lebih sibuk dengan kepentingan partainya daripada kepentingan umum,” kata Bakir saat dihubungi Asumsi.co, Senin (29/6).

Kedua, posisi Presiden Jokowi di partai politik yang tidak strategis. Apalagi, menurut Bakir, Jokowi bukanlah orang penting secara struktural di partai yang mengusungnya, PDIP. Kondisi itu membuatnya tidak punya kendali kuat terhadap menteri yang berasal dari partai politik.

Ketiga, Bakir mengatakan bahwa kapasitas menteri itu sendiri yang gagap menghadapi kenyataan yang memerlukan langkah ekstra dan serba cepat, sehingga dianggap gagal atau biasa-biasa saja terkait kinerjanya di tengah COVID-19 yang terus berlangsung. 

“Tentang siapa menteri yang dibidik, tentu saja yang terkait dengan penanganan COVID-19, yang belum membuahkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan presiden,” ujarnya.

Menteri Belum Cakap Menerjemahkan Visi Misi Presiden

Sementara itu, kepada Asumsi.co, Senin (29/6), pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memandang ada beberapa hal yang bisa ditarik dari pidato Presiden Jokowi tersebut.

“Kenapa [presiden] kesal? Seperti yang sudah sering saya bilang, Pak Jokowi ini kan peduli sama hasil pembangunan yang tangible, yang bisa dilihat dan bisa dirasa. Nah, selama COVID-19 ini atau sekitar lima bulan terakhir, nggak ada hal-hal yang bisa ia banggakan,” kata Hendri.

Misalnya saja Kartu Prakerja yang belakangan dapat peringatan dari KPK, masalah penerimaan murid baru diiringi blunder, sektor pariwisata mandek, perekonomian masih lesu, sektor kesehatan masih belum menunjukkan progress dalam penanganan COVID-19, dan sebagainya.

“Jadi memang otomatis tidak ada yang bisa ia banggakan, makanya muncul kekesalan-kekesalan itu. Tapi di satu sisi saya sih memuji sikap Pak Jokowi. Kenapa? Karena ia mengakui. Nah ini leadership-nya Jokowi jarang sekali muncul dan kemarin kita lihat sebagai leader ia mengakui bahwa tidak ada progres yang signifikan terhadap pembangunan,” ujarnya.

Kalau diingat lagi, Jokowi sering kali mengatakan bahwa tidak ada visi menteri, dan yang ada hanya visi presiden. Secara tidak langsung, mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui memang ada hal yang tidak berjalan dengan baik dari penerjemahan visi dirinya oleh menteri-menterinya.

“Kelihatannya Presiden Jokowi seperti "kerasukan rakyat." Jadi rakyat kan memang marah betul terhadap pemerintah akhir-akhir ini karena kondisi penanganan COVID-19 nggak jelas, situasi ekonomi nggak stabil dan rakyat semakin susah. Belum lagi koordinasi antara pusat dengan daerah terlihat sekali ada persaingan.”

“Jokowi seperti mendengarkan rakyat, kemudian ia berani marah ke menteri-menterinya. Kemarin Jokowi seolah memberi tahu bahwa sebetulnya menterinya juga kurang cakap untuk melaksanakan atau menerjemahkan visi misi presiden.”

Hendri menyebut bahwa satu hal yang juga perlu didorong dan didesak masyarakat saat ini adalah tindak lanjut dari luapan amarah Presiden Jokowi. Menurutnya, selama ini kerapkali tak ada tindak lanjut dan kebijakan apa yang selanjutnya diambil untuk memperbaiki situasi.

“Semoga setelah ini what next-nya kelihatan, impelementasi baru dari kekesalannya ini. Terserah mau bentuknya reshuffle atau penyegaran di kabinetnya, dipersilakan. Saya kan berkali-kali bilang, bahwa harusnya Pak Jokowi harusnya memiliki kabinet yang memang siap menghadapi krisis dalam pandemi," ujarnya.

Related Article