Tanda-tanda Gerindra Berpeluang Masuk Pemerintahan

Desas-desus perihal kemungkinan Partai Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo di pemerintahan mulai mengemuka. Peluang kubu 02 pindah haluan pun dibicarakan politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini dalam videonya di channel YouTube. Bahkan, tanda-tanda hal itu bakal terjadi juga tampak dari sejumlah pernyataan dan gelagat kedua kubu.

Yang paling menyita perhatian mungkin pernyataan Faldo. Sosok yang sebelumnya merupakan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Pilpres 2019 itu, begitu yakin membaca situasi jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Menurutnya, bergabung ke pemerintahan merupakan pilihan realistis bagi Gerindra dan Prabowo.

Beberapa waktu sebelum Faldo menebak masa depan Gerindra dan Prabowo, sebetulnya sinyalemen bahwa kedua kubu bakal bersatu pun sudah mulai terlihat, bahkan hal itu muncul langsung dari pernyataan Presiden RI Joko Widodo, yang merupakan capres 01.

Jokowi Terbuka Jika Gerindra Merapat

Dalam wawancara khusus dengan Jakarta Post, Selasa (11/06/19) lalu, Presiden Jokowi mengatakan bakal membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024 nanti. Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Jokowi menegaskan akan membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara. “Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” kata Jokowi.

Nantinya, jika Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan, hal itu bakal membuka peluang Jokowi untuk mendapatkan dukungan penuh dan memperbesar kekuatan di parlemen selama lima tahun ke depan. Apalagi, seperti yang diketahui, posisi Gerindra dalam DPR RI periode 2019-2024 bakal cukup kuat.

Baca Juga: Faldo Maldini: Gerindra Berpotensi Ikut Jokowi

Gerindra memperoleh suara terbanyak ketiga dengan 17.594.839 suara atau 12,57%. Dengan catatan itu, Gerindra bakal menjadi partai oposisi terkuat di parlemen.

Meski demikian, Jokowi sendiri menegaskan bahwa prinsip yang akan dikedepankannya adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan. “Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Sementara itu, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yaitu PDIP, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengajak Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan. Menurut pengakuan seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, sebagian besar parpol koalisi pendukung pemerintah sebenarnya lebih tertarik mengajak Gerindra untuk bergabung daripada parpol-parpol lain di koalisi oposisi.

Sebab,menurut sumber tersebut, petinggi parpol, seperti sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah memiliki hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Gerindra dibandingkan dengan parpol lain dalam koalisi oposisi.

Terkait hal itu, politikus PDI-P Aria Bima mengatakan bahwa Gerindra memang memiliki peluang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. “Dalam hal memperjuangkan kepentingan bangsa, Jokowi dan Prabowo memiliki ikatan yang kuat. Mereka memiliki kesamaan dalam program dan kebijakan,” ujar Aria Bima, juga dikutip dari Jakarta Post.

Meski begitu, perbincangan formal terkait hal tersebut baru akan dilakukan setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Sementara hasil Pilpres 2019 masih digugat tim Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi dan menunggu keputusan pada Jumat (28/06/19).

Gerindra Tanggapi Peluang Gabung ke Kubu Pemerintah

Sinyal lain juga terlihat jelas saat Gerindra merespons isu yang sedang ramai dibicarakan, terutama setelah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Gerindra layak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Menurut Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid, hal itu sangat wajar.

“Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius,” kata Sodik seperti dikutip dari Merdeka.com, Selasa (25/06).

Meski begitu, Sodik belum bisa memastikan apakah Gerindra nantinya benar-benar akan bergabung ke pemerintahan. Menurunya, semua itu tergantung keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Soal menerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak Pimpinan Pak Prabowo Subianto akan membicarakan dengan dewan pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD, DPC, se-Indonesia,” ujarnya.

Sodik pun tetap menghormati pandangan yang menyebut Gerindra layak bergabung dalam kabinet ataupun koalisi Jokowi di pemerintahan. “Kami sampaikan terima kasih atas pandangan tersebut,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani menyebut ada partai di internal koalisi pendukung Presiden Jokowi yang berpendapat Gerindra merupakan partai paling pantas ditawari untuk bergabung jika koalisi hendak menambah anggota.