Manuver-manuver Mardani Ali Sera Selama Kampanye Pemilu 2019

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera bermanuver pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ia meminta kedua kubu yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk berhenti saling serang. Bahkan, ia pun mengharamkan tagar #2019GantiPresiden yang merupakan ciptaannya saat masa kampanye.

Mardani mengatakan bahwa TKN dan BPN harusnya tak boleh lagi saling mengomentari. Apalagi setelah pencoblosan selesai dilaksanakan, kedua kubu harusnya bisa lebih dewasa dan legawa dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 yang bakal diumumkan pada 22 Mei 2019 mendatang. Ia khawatir masyarakat di tataran bawah bisa terbawa arus jika para elite politiknya tak kunjung berdamai.

“Seruannya begini, sebaiknya BPN tidak mengomentari TKN, dan TKN tidak mengomentari BPN, masing-masing monggo. Kita apresiasi. Siapa pun pemenangnya, enggak usah ketakutan diambil TKN atau BPN kok. Tinggal tekun aja. Enggak usah saling sahut. Karena yang seperti itu membuat di bawah, publik, semakin pecah,” kata Mardani di kompleks DPR, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Terkait tagar dan teriakan #2019GantiPresiden yang selama masa kampanye selalu digaungkan, Mardani pun kini mengharamkan hal tersebut. Menurutnya, slogan itu sudah lama selesai terutama saat masa tenang kampanye dan saat ini tagar itu tak perlu lagi diteriakkan.

Baca Juga: Pileg 2019 Kurang Gaung, Politisi Minta Pemilu 2024 Tidak Serentak

“Contoh nih, saya dikenal penggagas tagar #2019GantiPresiden. Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Sekarang apalagi, sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal,” ucap Mardani.

“Ganti presiden sudah tutup buku. Saya enggak mau nyanyiin lagi, nggak mau hashtag lagi, karena itu pada masa kampanye,” ujarnya.

Menurut Mardani, semua pihak harus menghormati siapa saja yang nantinya menjadi presiden di Pemilu 2019. “Dan siapa pun yang terpilih nanti, kalau itu sudah melalui proses yang bagus, komplain diselesaikan, itu suaranya rakyat, dan saya harus menghormati. Kalau Pak Prabowo (menang), saya sujud syukur. Kalau Pak Jokowi (menang), ya berarti saya harus mengawal sesuai koridor,” kata Mardani.

Selain itu, apa lagi manuver-manuver yang pernah dilancarkan Mardani selama masa kampanye di Pemilu 2019 untuk mengkritik kubu Jokowi-Ma’ruf?

Ciptakan Tagar #2019GantiPresiden

Pembentukan gerakan #2019GantiPresiden berawal saat Mardani diundang pada acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada 27 Februari 2018. Selain Mardani, ada beberapa politikus lain yang turut diundang dalam acara itu. Tujuan gerakan itu adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Lalu, pada akhir Maret 2018, akun twitter @MardaniAliSera mengunggah 15 cuitan penjelasan tentang Gerakan Ganti Presiden di 2019. Cuitan itu menegaskan gerakan tagar tersebut legal dan konstitusional. Selain itu, ia juga pernah membagikan gelang karet “2019 Ganti Presiden” di acara diskusi sebuah stasiun televisi swasta selama April 2018.

Pada salah satu kesempatan, ia terlihat mengenakan gelang berwarna hitam itu bersama Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Tak hanya itu saja, ada pula baju bertuliskan Gerakan #2019GantiPresiden yang banyak terjual.

Mardani mengatakan gerakan ini diusung untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik serta antitesis dari gerakan yang sudah bergulir yaitu ‘Dua Periode’. “Gerakan #2019GantiPresiden akan memberikan data, analisa untuk menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019,” kata Mardani, Rabu, 4 April 2019 lalu.

Gerakan #2019GantiPresiden sendiri banyak mendapatkan dukungan. Salah satunya dari pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Selain itu, musisi Ahmad Dhani juga diketahui ikut mendukung gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan, Dhani sempat memakai baju bertuliskan #2019GantiPresiden saat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 April 2018, untuk menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian. Gerakan ini juga membentuk kelompok dan mendeklarasikan diri pada Minggu, 6 Mei 2018.

Kartu Prakerja “Bullshit“

Mardani Ali Sera pernah mengatakan bahwa kartu prakerja yang digagas Joko Widodo merupakan “kartu bullshit”. Manuver itu ia sampaikan di hadapan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dalam acara Mata Najwa bertajuk ‘Adu Kuat Kampanye’ pada Kamis, 27 Maret 2019.

Mardani menjelaskan bahwa Jokowi tidak pernah menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. “Belum lagi Kartu Prakerja itu bullshit. Kenapa? karena lapangan pekerjaannya tidak ada,” kata Mardani, Kamis, 27 Maret 2019.

Menurut Mardani, selama 4,5 tahun memimpin Indonesia, Jokowi dianggap tak mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih, lanjut Mardani, angka pertumbuhan ekonomi hanya mentok di angka 5. Ia yakin hal ini berbanding terbalik dengan program yang ditawarkan oleh capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Mardani mengungkapkan jika Prabowo dan Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden maka lapangan pekerjaan di Indonesia akan dibuka seluas-luasnya. “Lima tahun memimpin pertumbuhan ekonominya mentok di 5. Kenapa? karena memang tidak ada pekerjaannya. Kami menyiapkan pekerjaannya, bukan kartu prakerja,” ujarnya.

Bandingkan Harga Telur Indonesia vs Malaysia

Mardani juga pernah membandingkan harga telur ayam di Indonesia dengan Malaysia. Menurut Wakil Ketua BPN ini, harga telur di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang Malaysia. Menurutnya, hal itu disebabkan karena rantai distribusi pangan di Indonesia yang terlalu panjang.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan bahwa harga telur ayam di Malaysia hanya sekitar Rp12 ribu per kilogram (kg). Sementara di Indonesia sendiri harganya bisa mencapai Rp25 ribu per kg. “Kayaan Malaysia tapi harga (telur) hanya Rp12 ribu per kilogram karena rantai pasokan cukup, rantai distribusinya sesuai,” kata Mardani di Jakarta, Selasa, 20 November 2019.

Mardani juga menjelaskan bahwa selain persoalan rantai distribusinya, murahnya harga telur ayam di Malaysia juga dipicu tidak adanya monopoli harga. Sebab, harga pangan dengan sendirinya akan naik jika pedagang melakukan monopoli. “Karena itu pemerintah harus hadir menjaga harga sembako, yang menjual sembako di atas rata-rata ya dihukum,” ujarnya.