Kubu Pengusung Prabowo-Sandi Mulai Jalan Sendiri-Sendiri

Pertemuan antara Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, dan penantangnya, Prabowo Subianto, menggulirkan dinamika terbaru di perpolitikan Indonesia. Pertemuan yang bermula di Stasiun MRT Lebak Bulus dan berakhir di Senayan itu merupakan bagian dari rekonsiliasi kedua belah pihak setelah Pemilu 2019. Harapannya, perjumpaan keduanya dapat kembali menyatukan masyarakat Indonesia.

Namun, pertemuan ini justru ditanggapi secara acuh oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Kubu yang selama Pemilu 2019 lalu aktif mendukung Prabowo ini menyatakan akan menghentikan dukungan. Mereka memilih untuk hanya patuh kepada Rizieq Shihab.

“Kami PA 212 serta alumnus dan simpatisan 212 tidak tunduk, apalagi patuh kepada Kertanegara. Kami hanya tunduk kepada imam besar Rizieq Shihab yang saat ini berada di kota suci Mekkah,” ujar Damai Hari Lubis, Kepala Divisi Hukum PA 212, dalam sebuah keterangan tertulis seperti dilansir oleh CNN Indonesia. “Atas peristiwa pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi, kami sampaikan selama tinggal Prabowo Subianto.”

Disebutkan bahwa kekecewaan ini lahir karena Prabowo Subianto belum sempat berbincang secara mendalam mengenai gerakan politik ke depannya bersama para ulama, namun memutuskan untuk langsung bertemu dengan Jokowi. Keputusan ini pun menjadi sinyal bahwa hubungan politik Prabowo dan PA 212 akan semakin merenggang.

PKS: Tetap Jadi Oposisi, Pertemuan Prabowo dan Jokowi Penting untuk Kesejukan

Meski sama-sama aktif mendukung Prabowo, kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru memandang bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo telah membawa kesejukan setelah Pilpres 2019. Dalam sebuah pesan singkat yang dilansir Kompas.com, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melihat bahwa pertemuan ini adalah langkah yang tepat. Hanya, ia berharap Prabowo tetap dapat menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan.

“Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi #KamiOposisi akan membuat kekecewaan pendukung. Dan PKS yakin, Pak Prabowo dan pendukungnya akan bersama #KamiOposisi, karena oposisi itu baik dan mulia,” lanjutnya.

Gerindra Belum Tentukan Pilihan

Kendati PA 212 sudah mengultimatum Prabowo dan PKS sudah mengajak Prabowo menjadi oposisi, Gerindra belum menentukan pilihan untuk lima tahun ke depan. Andre Rosiade dari Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra mengatakan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo adalah bagian dari pertemuan kebangsaan saja. Gerindra diprediksi baru akan memutuskan arah politik pada Agustus mendatang.

“Menyampaikan sikap resmi itu adalah domain Pak Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina. Yang jelas, Agustus kalau nggak salah, kami akan adakan Rakernas,” ujar Andre, seperti dilansir Detik.com, Sabtu (13/7).

Demokrat dan PAN Masih Terbuka

Selain Gerindra, partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi yang belum menentukan pilihan adalah Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan menuturkan bahwa ia menghormati ajakan PKS, namun Partai Demokrat adalah partai independen yang akan menentukan pilihannya sendiri.

“Kita hormati pandangan beliau, tapi kami tentu punya kedaulatan sendiri sebagai parpol untuk menentukan arah dan garis politik PD (Partai Demokrat,” ujar Hinca kepada wartawan, Selasa (2/7).

Hal senada dilontarkan oleh Ketua DPP Demokrat Jansen Sitidaon. Ia yakin kader Partai Demokrat akan siap baik menjadi koalisi atau pun oposisi.

“Tentu dengan pengalaman kami 10 tahun kemarin ya kami akan memberikan kontribusi yang maksimal, agar pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan itu bisa betul-betul melayani masyarakat, melayani publik, memecahkan masalah. Jika di luar, Partai Demokrat akan mengambil posisi sebagai oposisi yang kritis dan solutif,” tuturnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini mengutarakan bahwa PAN juga masih terbuka dengan opsi yang tersedia. Ia menyatakan bahwa PAN juga siap baik menjadi oposisi atau koalisi.

“PAN diajak syukur, kami tahu dirilah sebagai parpol. Kalau di barisan oposisi pun kami siap. Jadi karena DNA PAN demokratis semua bersuara dan berpendapat,” ujar Faldo dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6). Ia pun melanjutkan, “Ada mekanisme Rakernas nanti.”