8 Parpol Pendukung Jokowi Ngumpul Bareng, Bahas Apa Sih?

Partai koalisi yang mendukung pemerintah pada hari Senin, 7 Mei, mengutus sekretaris jenderal (sekjen) partainya untuk menemui Sekretariat Kabinet Pramono Anung. Pertemuan antar sekjen tersebut kabarnya untuk ngebahas capaian kinerja pemerintah.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani bilang bahwa pertemuan itu merupakan inisiatif dari beberapa sekjen partai politik (parpol) koalisi yang ingin tahu perkembangan kinerja dan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla.

“Dan sekaligus mendiskusikan beberapa isu yang selama ini ditembakkan oleh parpol-parpol non-pemerintah dan elemen masyarakat tertentu, termasuk isu TKA (Tenaga Kerja Asing), kelesuan ekonomi dan masalah penegakan hukum,” kata Arsul dilansir Tirto.id pada 7 Mei.

Acara itu dihadir oleh Sekjen PKPI Imam Anshori, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Dikritik Fadli Zon

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik penggunaan kantor Sekretariat Kabinet untuk pertemuan sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar pada siang, 7 Mei itu.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, kantor Setkab seharusnya digunakan untuk kepentingan nasional.

“Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara? Harusnya dicari tempat lain di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi abuse of power,” kata Fadli pada media di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 7 Mei.

Kantor institusi negara digunakan untuk konsolidasi politik itu, kata Fadli, memang bukan yang pertama dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Fadli mengakui bahwa bukan pertama kali di era pemerintahan Jokowi, kantor institusi negara digunakan untuk konsolidasi politik. Perlakuan tersebut, lanjut Fadli, adalah perbuatan yang salah.

“Saya kira nanti di komisi terkait kita akan suarakan itu, jangan dong menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait lah dengan kepentingan untuk pilpres,” katanya.