Koalisi Plus-Plus ala Moeldoko Bisa Menciptakan Keretakan

Kubu koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf terus dilanda isu kurang sedap perihal keutuhan koalisi, terutama menjelang pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN), Jumat (26/07/19). Bahkan, muncul wacana pembentukan “koalisi plus-plus” yang disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko.

Seperti diberitakan Antara, Moeldoko menegaskan bahwa pembubaran TKN tidak bertujuan membubarkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Lagipula, menurutnya, tujuan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf ialah menjaga stabilitas pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif kelak. Tentang partai-partai politik yang berseberangan dalam Pemilu 2019 tetapi kini hendak bergabung ke KIK, ia menilai wajar.

“Tentunya Pak Jokowi akan mempertimbangkan baik-baik, mementingkan semua suara, termasuk suara dari relawan beliau juga didengarkan, suara dari koalisi yang sudah terbangun juga didengarkan,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, pernyataan Moeldoko jadi sorotan terutama terkait wacana adanya koalisi plus-plus, dengan kemungkinan bertambahnya anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf setelah TKN dibubarkan.

“Sampai saat ini kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus, koalisi plus-plus juga bisa,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/07). “Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun bertambah lagi. Itu namanya plus. Cuma plusnya berapa, nanti kita lihat.”

Meski demikian, mantan Panglima TNI itu tak menjawab apakah koalisi akan tetap kokoh bila partai dari seberang bergabung ke pemerintahan.

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, menyebut sejauh ini memang belum ada pemberitahuan soal ada tidaknya parpol lain yang akan bergabung ke KIK. Meski begitu, ia yakin kalau parpol yang saat ini ada di KIK akan mendukung kebijakan Jokowi. “Kalau Pak Moeldoko sudah menyampaikan itu berarti ini menjadi pesan pendahuluan. Pasti semua akan dijelaskan kepada partai koalisi,” kata Rofiq, Kamis (25/07).

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, “Dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, bisa saja ke depan koalisi akan bertambah,” ucapnya.

Sikap-sikap Partai di Luar Koalisi Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya sikap yang berbeda menyikapi spekulasi ini. PAN memang belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau tidak. Meski begitu, ada kemungkinan PAN merapat, dan hal itu tergantung dalam rapat kerja nasional (rakernas) dan komunikasi dengan Jokowi.

Sejauh ini, yang dapat dikatakan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi adalah PAN akan tetap mendukung pemerintahan yang konstitusional selama 5 tahun ke depan. “Saya berpendapat bahwa negara bangsa ini harus dikelola secara kolektif, yang melibatkan seluruh kekuatan politik, mengingat perjalanan ke depan akan semakin kompetitif, terjal, dan keras.”

Berbeda dari PAN, PKS siap kembali menjadi oposisi. Hal itu disampaikan  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang kini tengah mendorong tagar #KamiOposisi. “Semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi. PKS Insyaallah istikamah, walau keputusan akhir ada di musyawarah Majelis Syuro,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (26/07).

Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa keberadaan dan peran oposisi itu sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Mardani yakin banyak pihak yang mendukung PKS menjadi oposisi. “PKS yakin insyaallah akan bersama dengan banyak pihak di #KamiOposisi,” ucapnya.

Mardani menyebut PKS sama sekali tak takut jika pada akhirnya harus menjadi oposisi sendirian. Ia memprediksi juga bakal ada partai pro-Jokowi yang kecewa terhadap pembagian kekuasaan. “Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian ‘kue’,” ucapnya.

Pernyataan Mardani tersebut tentu bisa saja terjadi, apalagi politik itu dinamis dan tak mengenal kawan abadi. Kecenderungan ke arah pecahnya koalisi pendukung pemerintah bahkan sudah mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya saja pada pertemuan Megawati-Prabowo, tak setujunya NasDem jika Gerindra diajak bergabung ke kubu Jokowi, serta pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan.

Cepat atau lambat, pergeseran susunan dalam koalisi pemerintahan menarik dinanti. Barangkali kelak ada yang kecewa perihal pembagian jatah menteri, tambahan kekuatan dari seberang, dan sebagainya.