Kebangkitan Ekonomi Setelah COVID-19 Bisa Memperparah Krisis Iklim

Langit yang lebih cerah, kualitas udara dan air yang membaik, serta satwa liar yang merasa aman untuk berkeliaran di tengah kota. Hari-hari ini kita kerap melihat kabar-kabar tersebut. Kebijakan lockdown dan social distancing bisa jadi telah membuat kondisi lingkungan membaik.

Hasil pengukuran satelit European Space Agency menunjukkan bahwa level nitrogen dioksida (NO2) di sejumlah kota dan wilayah industri di Eropa dan Asia telah berkurang hingga 40% selama Januari-Februari. Menurut NASA, polusi udara di New York dan kota-kota metropolitan lain di Amerika Serikat pun telah berkurang sebesar 30% pada Maret 2020.

“Jika ada hal positif yang bisa diambil dari krisis mengenaskan ini, mungkin cuplikan atas kualitas udara yang seharusnya dapat kita hirup jika kita hidup di masa yang rendah karbon,” tutur Paul Monks, Professor of Atmospheric Chemistry and Earth Observation Science, di The Conversation.

Terlepas dari kabar baik itu, pandemi jelas bukan solusi untuk mengentaskan krisis iklim. Ketika penyebaran virus telah mereda, pabrik-pabrik kembali beroperasi, dan orang-orang melanjutkan hidup seperti sedia kala, polusi akan kembali dan pemanasan global tetap berlanjut. Menurut Human Rights Watch, rebound ekonomi pascapandemi bisa jadi malah memperparah krisis iklim. Berkaca pada krisis finansial 2008 lalu, misalnya, emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen memang berkurang hingga 1,4%. Namun, setelah krisis mereda, emisi malah meningkat tajam hingga 5,9% pada 2010.

“Jika upaya global untuk mengatasi krisis iklim gagal, krisis kali ini dapat memiliki dampak lebih panjang terhadap lingkungan–dengan biaya yang jauh lebih besar untuk menanggulangi kesehatan dan keamanan manusia,” ungkap ahli lingkungan dan hak asasi manusia Daniel Wilkinson dan Luciana Tellez Chaves di hrw.org.

Saat ini, krisis iklim tetap terjadi dan cenderung semakin parah. Henry Fountain di The New York Times menuliskan bahwa Arktika, wilayah di Kutub Utara, sedang mengalami pemanasan global yang 2,5 kali lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah lain sejak tahun lalu. Rata-rata temperatur udara di sana adalah 1,9oC, lebih tinggi dari rata-rata temperatur sepanjang 1981-2020. Pemanasan ini berpengaruh pada munculnya cuaca ekstrem di wilayah-wilayah lain. “Yang terjadi di Arktika tak hanya terjadi di Arktika,” kata Fountain.

Sebuah studi yang dipublikasikan di Nature pada April ini juga menunjukkan krisis iklim dapat menyebabkan kepunahan makhluk hidup lebih banyak daripada yang telah diestimasikan sebelumnya.

Riset berjudul “The projected timing of abrupt ecological disruption from climate change” itu mengobservasi lebih dari 30.000 spesies di daratan dan air untuk memprediksi seberapa cepat krisis iklim berdampak terhadap populasi. Hasilnya, hampir semua spesies (ikan, reptil, amfibi, burung, dan mamalia) dapat punah secara mendadak. Kelangsungan ekosistem lingkungan tentu akan terganggu secara signifikan, begitu pula dengan kehidupan manusia yang senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain.

Jika emisi gas rumah kaca tidak mengalami perubahan, lebih dari satu juta spesies tanaman dan hewan berisiko punah. Coral bleaching yang telah terjadi sejak beberapa tahun lalu menjadi pertanda bahwa proses kepunahan itu telah dimulai. Hutan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai ekosistem makhluk hidup akan runtuh pada 2040-an. Namun, jika kita dapat mempertahankan pemanasan global di angka kurang dari 2oC, jumlah spesies yang rentan punah akan berkurang hingga 60%. Angka ini pun belum sepenuhnya aman dan tetap akan membuat sejumlah orang dan ekosistem dalam kondisi rentan.

Sementara itu, pandemi membuat sejumlah negara mengendurkan komitmennya untuk mengatasi krisis iklim. Republik Ceko meminta European Union untuk meninggalkan climate bill. Cina akan memperpanjang waktu tenggat bagi perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan. Amerika Serikat juga tidak akan menghukum perusahaan yang gagal mematuhi persyaratan lingkungan selama pandemi. Bagi sejumlah ahli, langkah-langkah ini mungkin dapat dimengerti di tengah pandemi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan permanen jika dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin yang anti-lingkungan untuk menentang upaya mengatasi krisis iklim.

Walaupun pandemi COVID-19 tak berkaitan langsung dengan krisis iklim, keduanya mengekspos kecacatan sistem yang telah mengabaikan peringatan ilmuwan, menomorsekiankan sistem layanan kesehatan yang mumpuni, dan mengukuhkan kesenjangan ekonomi yang membuat sebagian orang lebih rentan dibandingkan yang lain.

Penasihat perubahan iklim WHO Arthur Wyns menyebutkan bahwa sistem kesehatan yang kurang persiapan telah membuat kelompok paling miskin dan paling rentan di dunia tidak bisa  bertahan hidup, seperti warga Haiti yang terdampak parah akibat Badai Matthew pada 2016 lalu dan jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang tinggi—yang seharusnya dapat dicegah jika sistem kesehatan di wilayah-wilayah terdampak lebih siap.

Cuaca ekstrem yang disebabkan oleh krisis iklim juga telah memperluas penyebaran penyakit malaria dan dengue di beberapa wilayah. Sementara itu, kesenjangan ekonomi telah membuat setengah dari populasi dunia tidak punya perlindungan asuransi atau layanan kesehatan mendasar yang mumpuni.

Wyns dalam World Economic Forum mengatakan kecacatan sistem kesehatan ini telah berperan sebagai “poverty multipliers”—di mana orang yang paling miskin dan terpinggir yang jadi korbannya. “Pelajaran utama yang dapat diambil dari pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan perubahan iklim adalah sistem kesehatan yang kuat menjadi penting untuk melindungi kita dari ancaman kesehatan, termasuk dampak dari perubahan iklim,” ungkap Wyn.

WHO pun telah memperkirakan bahwa hampir seperempat beban kesehatan global dapat dicegah jika faktor risiko lingkungan dikurangi. “Ketika kita berhasil mengatasi pandemi COVID-19, kita mesti dapat membangun ulang sistem sosial dan ekonomi yang berpihak pada kemanusiaan. Paket dukungan finansial dan sosial yang dikeluarkan untuk memulihkan ekonomi global pasca pandemi harus dapat meningkatkan kesehatan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap lingkungan,” pungkas Wyns.