Jumlah Kematian COVID-19 Mencapai 13.000, Kawal COVID-19 ke Pemerintah: Buka Data Apa Adanya

Data kematian akibat COVID-19 yang dihimpun oleh Rumah Sakit Online pemerintah punya angka yang lebih besar daripada yang dilaporkan oleh Gugus Tugas COVID-19 setiap harinya. Perbedaannya tak main-main. Pada 3 Juli lalu, jumlah orang meninggal akibat COVID-19 mencapai 13.885—sedangkan angka yang diumumkan oleh pemerintah adalah 3.036. Artinya, ada perbedaan data lebih dari empat kali lipat dari yang dilaporkan oleh pemerintah ke publik.

Dilaporkan pertama kali oleh Tempo.co, belum diketahui pasti apakah angka kematian ini mencakup kematian PDP (pasien dalam pengawasan) yang menunjukkan gejala COVID-19 atau berdasarkan kasus terkonfirmasi positif saja.

Jika mengacu pada data dari Rumah Sakit Online ini, maka Indonesia masuk ke 10 besar dengan angka kematian tertinggi di dunia, melampaui Iran yang angka kematiannya mencapai lebih dari 11 ribu. Padahal, Iran memiliki jumlah kasus positif jauh lebih banyak, yaitu 245 ribu kasus.

Jika menghitung per 1 juta penduduk berdasarkan data ini, maka tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 51,5 orang per 1 juta orang—melebihi India dan Cina yang masing-masing sebesar 3 dan 14 per 1 juta penduduk. Indonesia pun jadi negara dengan tingkat kematian tertinggi se-Asia Tenggara.

Co-founder Kawal COVID-19, Elina Ciptadi, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menghimpun jumlah kematian PDP di Indonesia. Sebagaimana arahan WHO, jumlah kematian akibat COVID-19 semestinya turut mengikutsertakan data orang yang meninggal akibat gejala klinis yang mirip dengan kasus Corona. Artinya, PDP seharusnya termasuk di dalamnya. Data yang dihimpun oleh Kawal COVID-19 ini tidak jauh berbeda dari data yang dihimpun dari Rumah Sakit Online.

“Kalau di catatan kami, antara yang meninggal karena positif COVID ditambah mereka yang PDP saja udah mendekati 10 ribu. Itu pun datanya tidak lengkap dari semua provinsi, karena nggak semuanya mengumumkan angka PDP meninggal. Kalau nggak salah ada 20 provinsi. Jadi istilahnya ketika melihat data dari Tempo itu 13 ribu sekian, kami nggak kaget, karena kalau data kami lengkap dari 34 provinsi, mestinya segitu-gitu juga,” ungkap Elina kepada Asumsi.co (8/7).

Elina juga menilai bahwa data dari RS Online ini bisa jadi belum mencakup seluruh kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia. Selain belum mengetahui apakah PDP yang meninggal termasuk di dalamnya, data yang diambil dari rumah sakit di seluruh Indonesia ini juga kemungkinan besar tidak mengikutsertakan kematian orang-orang yang dirawat di rumah. Artinya, jumlah riil kematian akibat COVID-19 di Indonesia bisa jauh lebih tinggi lagi.

“Jadi ada beberapa poin yang masih grey area,” katanya.

Optimisme Semu Berujung Denial

Achmad Yurianto selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sempat berkilah bahwa data PDP yang meninggal tak dibutuhkan masyarakat, sebab akan menimbulkan kepanikan—sementara ia menilai WHO tidak meminta data tersebut. “Untuk apa saya laporkan sesuatu yang tidak dibutuhkan?” katanya.

Jika tujuannya untuk membikin orang tidak panik, maka strategi Gugus Tugas COVID-19 ini memang dapat dikatakan berhasil. Saking tidak paniknya, masyarakat jadi kelewat santai dan tak segan untuk pergi ke luar rumah dan berada dalam keramaian.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lapor COVID-19 bersama Nanyang Technological University (NTU), misalnya, menemukan bahwa 77% warga DKI Jakarta menganggap dirinya tak berisiko untuk tertular penyakit. “Mereka menganggap dirinya tidak akan terkena COVID-19. Sangat kecil kemungkinannya terkena,” ujar peneliti Social Resilience Lab, Sulfikar Amin, dikutip dari idntimes.com.

Survei terhadap 154.471 warga DKI Jakarta ini juga menunjukkan bahwa 94% responden tidak mengenal orang yang pernah terpapar COVID-19—membuat mereka semakin menganggap entang risiko penularan virus.

Apalagi, Elina juga menilai pemerintah turut menebarkan optimisme semu dengan memberikan informasi positif yang kebenarannya dipertanyakan. Kementerian Pertanian, misalnya, sempat mengklaim kalung eucalyptus dari tumbuhan kayu putih dapat membunuh virus Corona. Sebelumnya, DPR sempat merekomendasikan obat-obatan herbal berbahan dasar propolis dan tanaman empon-empon dalam bentuk roll on dan inhaler yang dinamakan Herbavid-19. Begitu pula rencana pemerintah untuk memproduksi massal hidroksiklorokuin—terlepas dari pengujiannya yang sudah dihentikan oleh FDA dan WHO.

Lewat akun Twitter-nya, Kawal COVID-19 mendesak pemerintah untuk membuka data apa adanya sehingga masyarakat bisa membangun sense of crisis tanpa terburu-buru menyambut new normal. Hal ini dikonfirmasi oleh Elina. “Kalau yang dikasih tau itu hanya angka-angka yang bagusnya, sementara yang jelek-jeleknya, risiko-risikonya tidak dikomunikasikan, dengan harapan orangnya berpikir positif terus, itu namanya bukan optimisme, itu denial. Karena optimisme adalah mengkomunikasikan risikonya dengan benar, orang tahu, dan kemudian dari situ kita memitigasi bersama-sama, dari situ kita punya harapan bahwa pandemi ini bisa lebih cepat berakhir.”

Apa Implikasi dari Angka Kematian yang Tinggi?

Angka kematian akibat COVID-19 yang lebih tinggi dari yang dilaporkan dapat mengimplikasikan dua hal. Pertama, Indonesia memiliki tingkat kematian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skala global. WHO menyebutkan (3/3) bahwa tingkat kematian COVID-19 secara global adalah sekitar 3,4%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan data RS Online, maka Indonesia dengan angka kematian sebesar 13 ribu dan jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 66 ribu memiliki tingkat kematian hingga 19,7%.

Kemungkinan kedua, tingkat pengetesan yang masih terlampau rendah. Merujuk standar WHO pula, tingkat pengetesan dianggap cukup jika suatu wilayah telah melakukan 10-30 tes untuk setiap kasus terkonfirmasi. Namun, hingga 7/7 lalu, Indonesia baru melakukan 8,66 tes per kasus. “Testing rate kita kan masih tergolong rendah. Bisa jadi masih banyak kasus di luar sana yang belum terdeteksi karena kapasitas testing kita yang masih segini-segini aja. 20 ribu tes per hari aja kita masih belum, sementara kalau kita lihat Amerika, mereka 150 ribu sehari aja orang masih teriak-teriak kurang. Padahal jumlah penduduknya kurang lebih sama,” ujar Elina.

Melakukan swab test memang membutuhkan biaya besar, Elina pun menilai hal ini bisa diatasi dengan melakukan contact tracing dan mengisolasi secara lebih masif. Setiap orang yang diketahui berkontakan dengan pasien positif COVID-19 mesti mengisolasi diri setidaknya selama 14 hari untuk meminimalisir penularan. Lewat Kawal COVID-19, Elina meninjau bahwa negara-negara yang mengisolasi setidaknya 25 orang untuk tiap kasus positif memiliki tingkat kematian yang rendah.

Namun, tak semua wilayah di Indonesia telah melakukan contact tracing dan isolasi secara optimal. Jika ditinjau dari jumlah ODP (Orang Dalam Pengawasan) per jumlah kasus terkonfirmasi positif (rasio lacak isolasi), maka setiap daerah memiliki angka rasio yang berbeda-beda.

“Banyak daerah yang untuk tiap kasus positif yang di-ODP-kan cuma 2 orang atau 3 orang. Padahal kalau orang itu tidak merasa sakit, mereka tidak akan diam di rumah aja, kan. Tapi mereka ke pasar, mereka pergi makan, pergi kerja. Itu semuanya kan kontak.”

Di Bogor, misalnya, dari 388 kasus positif, baru 1.703 orang yang masuk dalam kategori ODP. Artinya, rasio lacak isolasi atau contact tracing dan isolasi yang dilakukan di Bogor adalah sebesar 4-5 orang untuk setiap kasus positif. Begitu pula Surabaya yang bahkan rasio lacak isolasinya kurang dari 1, yaitu 0,69. Tingkat kematian di kedua wilayah tersebut relatif tinggi, dengan Bogor di angka 5,15% dan Surabaya di angka 8,2%.

“Bandingkan dengan Pati. Mereka meng-ODP-kan 44 orang per kasus positif, sementara jumlah kasus positif 23. Ini rendah jika menilik jumlah penduduk Pati yang mencapai 1,2 juta. Jumlah kasus termasuk PDP per kapitanya juga rendah. Istilahnya, containment mereka berhasil,” jelas Elina.

“Kita sampai sekarang ini masih 1.000-an kasus per hari, sementara kondisinya adalah banyak daerah yang sudah reopen. Yang kami khawatirkan ya ini, jumlah kasusnya akan naik terus. Sampai kapan kita juga nggak bisa tahu, karena kita nggak bisa hitung. Kita nggak tahu apakah data yang sekarang ini akuntabel. Jadi mau bikin kurva epidemiologi kalau raw data-nya aja nggak reliable, ya kurvanya nggak reliable, kan?”