JPO Instagrammable Karya Anies Baswedan
Saya seorang connoisseur selfie. Saya punya sebuah album foto di WhatsApp yang berisi koleksi selfie saya dalam berbagai suasana. Di pemakaman saudara, di hadapan barikade polisi, di tengah kerusuhan, bahkan di tempat pembuangan sampah terakhir. Maka, bayangkan betapa bungahnya hati saya ketika mendengar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar atap sebuah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta, demi memfasilitasi kehendak warganya untuk berswafoto.
Ide brilian tersebut pertama muncul ketika Anies berjalan kaki di kawasan Sudirman. “Saya merasakan keunikan karena gedung-gedung yang tinggi,” kenangnya. “Tapi ketika saya melewati jembatan penyeberangan, pengalamannya lebih unik lagi. Saya di atas mobil-mobil tapi pada saat itu justru saya nggak merasakan bagian dari sebuah areal yang penuh dengan gedung tinggi.”
Pengalaman imersif tersebut lantas menjadi titah dalam sebuah rapat pimpinan (rapim) penataan pedagang kaki lima pada 23 Oktober 2019. Sebuah JPO di antara Indofood Tower dan Menara Astra diplot menjadi percontohan, sebab JPO tersebut hanya menghubungkan trotoar dan tidak tersambung ke halte Transjakarta. “Apa yang terjadi nanti kalau dibuka?” tanya Anies, kepada seisi ruangan yang terperangah. “Itu tempat selfie paling sering nanti, karena pemandangan gedung di malam hari bagus sekali. Jadi atapnya copot, itu langsung jadi ruang terbuka.”
Saya tidak menyangka semangat romantik telah bersemayam di dalam diri Pak Anies. Rasanya saya semakin cocok saja dengan beliau–sudah berzodiak Taurus, berjiwa kepemimpinan, visioner pula. Pagi ini (8/11), naluri selfie memboyong saya kepada JPO menakjubkan tersebut. Namun, alamak. Saya dibuat kecewa oleh prakarsa sang gubernur perajut kebangsaan kita.
Jembatan tersebut disesaki oleh pekerja Dinas Bina Marga, yang melaburnya dengan cat perak dan merapikan tanaman di sisinya. Tangga aksesnya tetap curam dan ngeri, mustahil dijangkau oleh seseorang yang berkursi roda. Matahari pagi yang jinak mulai menjadi terik, seperti teaser padang Mahsyar. Lebih buruk lagi, warga yang melintas di JPO tersebut tampak lesu darah dan gagal menangkap semangat Pak Anies. Mereka–dan ini sungguh bikin geleng-geleng kepala–sekadar menggunakan JPO tersebut untuk menyeberang jalan.
Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mencanangkan untuk membangun lebih banyak JPO plontos serupa di sepanjang jalan protokol. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho menyatakan bahwa mulai tahun ini hingga 2020, pihaknya akan menggunduli tiga sampai empat JPO di area Sudirman-Thamrin. Tetapi hanya JPO “yang jelek-jelek saja” yang akan dibuka atapnya dan dijadikan spot selfie, dan bukan JPO yang terhubung dengan halte Transjakarta. “Masa orang mau naik Transjakarta basah kuyup?” kata Hari, memberi alasan.
Lebih jauh lagi, mulai tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta akan membangun 11 JPO yang “instagrammable”, atau cantik bila dijadikan latar belakang foto. Rencana ambisius ini membutuhkan dana yang tak sedikit. “Bisa Rp10 miliar,” ucap Hari. “Kalau bicara 11 JPO, bisa total Rp110 miliar.” Biaya tersebut menurutnya telah dianggarkan dalam APBD 2020 DKI Jakarta.
Persoalannya, APBD 2020 untuk DKI Jakarta masih lengket dengan kontroversi. Anggaran untuk lem aibon sebanyak Rp126 miliar menuai sorotan publik, begitupun anggaran pembelian pulpen yang mencapai angka Rp579,9 miliar. Setelah angka-angka fantastis tersebut dipertanyakan, tautan APBD 2020 yang tadinya muncul di situs apbd.go.id hilang secara misterius. Pihak Pemprov DKI berkilah sistemnya “bocor”. Bahkan hingga kini, pihak Pemprov pun lempar-lemparan dengan DPRD DKI–Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku belum menerima draf anggaran, sementara pihak Pemprov mengaku telah menyampaikan draf tersebut sejak Juli 2019.
Dana ratusan miliar yang akan digelontorkan untuk JPO Instagrammable pun tak luput dari perkara. Wana Alamsyah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai bahwa anggaran tersebut tidak wajar. Mengacu pada data pembangunan JPO di situs LPSE Jakarta, terdapat 17 paket pengadaan pada tahun 2012, 16 paket di 2013, dan 1 paket di 2018. “Pada 2012-2013, rata-rata nominal proyeknya berkisar antara Rp1-2 miliar,” tutur Wana. “Sementara di 2018, anggarannya Rp11,7 miliar untuk dua JPO. Jadi tahun lalu, harga pembangunan per JPO sekitar Rp5 miliar.”
Maka, angka Rp10 miliar per JPO yang diajukan Dinas Bina Marga untuk membangun satu JPO Instagrammable patut dipertanyakan. Sebab angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Rasionalisasi membangun JPO dengan harga sebesar itu perlu dipertanyakan,” tutur Wana. “Pemprov DKI perlu transparan dan akuntabel pada publik soal seluruh proses pengadaannya, dari perencanaan hingga tahap pelaksanaannya.” Kalau perlu, tutur Wana, Pemprov DKI buka-bukaan soal biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk membangun satu JPO–apalagi JPO yang pas jadi latar swafoto.
Namun, mari kita tunda sejenak segala prasangka. Mari berasumsi bahwa di Jakarta fulus senantiasa bercucuran dari langit. Ide mencopot atap dari JPO reyot supaya ia dapat beralihfungsi menjadi spot selfie sudah menuai pro-kontra dari berbagai penjuru. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyambut baik inisiatif tersebut sebab toh JPO dipergunakan untuk menyeberang jalan, bukan untuk berteduh. Komika Pandji Pragiwaksono pun menyampaikan pendapat cemerlang bahwa JPO tanpa atap bukanlah masalah, sebab zebra cross dan trotoar pun tidak ditutup atap.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai alasan mencopot atap JPO demi memamerkan pemandangan bukan saja “tidak tepat, tetapi sangat tidak tepat.” Dikutip Tirto, seorang pekerja yang kantornya dekat dari lokasi mengaku heran karena pemandangan yang ada dari sana hanyalah “mobil yang berderet-deret dan macet”. Pernyataan terakhir ada benarnya juga. Barangkali Pak Anies memiliki selera humor yang sama morbid-nya seperti saya, tetapi meminta pekerja kantor berswafoto dengan gedung pencakar langit itu seperti mengimbau seorang napi berpose bersama sipirnya.
“Mungkin, pemerintah mau mengubah citra JPO menjadi ruang yang menarik buat penggunanya sekaligus landmark buat ruang kota di sekitarnya,” tutur Feby Hendola, dosen Arsitektur di Universitas Pembangunan Jaya. “Tapi JPO itu rentan jadi pembangunan yang sia-sia. Dibikin tapi enggak dipakai.”
Masalahnya, menurut Feby, kebanyakan JPO di Jakarta tidak nyaman digunakan. Jumlah dan lebar tangganya “tidak manusiawi”, akses untuk difabel jangan dipertanyakan, hingga “pengalaman ruang yang bikin resah”. Baginya, ada isu yang lebih mendasar ketimbang memastikan JPO tersebut patut dijadikan latar swafoto. “Mengedepankan estetika memang mudah, tapi pembangunannya akan sia-sia kalau kenyamanan penggunanya tidak diperhatikan.”
Standar kenyamanan pengguna tersebut pun tidak mengawang. Lembaga seperti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, misalnya, pernah merumuskan standar Transit Oriented Development untuk merumuskan pembangunan yang ramah bagi pengguna. Akses dan keamanan penyeberangan, tekstur muka bangunan, hingga peneduhan yang memadai dan terjaga temperaturnya dijabarkan dalam standar tersebut. “Kalau mengacu pada semua standar ini, rasanya perihal Instagrammable jadi enggak signifikan,” kritik Feby.
Namun, saya pikir para pakar salah dalam menanggapi fenomena ini. Tak lama setelah saya melangkah turun dari jembatan tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Sepasang perempuan kembar yang sama-sama mengenakan baju motif loreng hitam-putih dari ujung kepala sampai ujung kaki menaiki tangga JPO tersebut. Mereka disusul seorang lelaki berambut klimis, yang perangainya mengingatkan saya akan penyanyi dangdut kabupaten atau pembawa acara di pusat perbelanjaan. Dengan pede, ketiganya kompak mengabaikan para pekerja kantoran yang meringis akibat silau matahari.
Seperti Musa di Laut Merah, kumpulan itu pecah dan henti seketika. Trisula maut tersebut berswafoto dengan riang, selagi para pekerja kantoran terpaksa berhenti menyeberang dan klakson mobil menggema. Malaise kita termaktub dalam senyum mereka.
Saya mengangguk takzim. Jakarta adalah kota yang terus meronta-kekang terhadap nasib, nalar, dan nestapa.
