Jokowi Adakan Rapat Terbatas Bahas Pengelolaan Transportasi dan Janjinya Atasi Macet Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengadakan rapat terbatas untuk membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Rapat itu dihadiri para menteri dan para kepala daerah di Jabodetabek. Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 8 Januari 2019.

Dalam kesempatan itu Jokowi membahas tentang permasalahan kemacetan lalu lintas yang hingga kini masih melanda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia pun memaparkan data dari laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), yang mengungkapkan bahwa total kerugian materil akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp65 triliun setiap tahun.

“Hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp65 triliun per tahun,” kata Jokowi.

Jokowi menyesalkan besarnya total kerugian materil yang cukup besar hanya akibat dari kemacetan. Jika anggaran Rp65 triliun itu dialokasikan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Maka, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur Jabodetabek bisa lebih berkembang pesat.

“Nggak mungkin hal-hal seperti ini kita teruskan, kita harus berani memulai, harus berani rancang agar bisa selesai sehingga Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” harapnya.

Dalam rapat itu turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Maka pada kesempatan yang sama pula, Jokowi meminta ke depan kementerian dan pemerintah daerah terkait segera membenahi tata kelola moda transportasi umum di masing-masing daerahnya.

Jokowi juga meminta pemeliharaan jalur transportasi dilakukan secara terintegrasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Jokowi juga menginginkan setelah pembangunan LRT, MRT, dan kereta bandara sudah rampung, masyarakat didorong menggunakan moda transportasi umum. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi di Jabodetabek bisa berkurang. Sebab Jokowi merasa optimis, dengan adanya moda raya terpadu (MRT) yang akan diresmikan pada Maret 2019 nanti, akan mampu mengatasi kemacetan yang ada.

“Betul-betul masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah kita siapkan ini sehingga mobil-mobil di jalanan berkurang secara besar-besaran,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga mengkritik tidak adanya integritas yang terjalin antara sejumlah intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam pengelolaan transportasi. “Yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu,” kritiknya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar ke depannya pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) bisa diintegrasikan. TOD merupakan pengembangan kota yang memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti Busway, MRT, LRT, serta jaringan pejalan kaki/sepeda. Dengan begitu, perjalanan tiap individu akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan. Pengelolaan TOD ini sendiri sudah berjalan di sejumlah wilayah selama 10 tahun namun tidak berjalan dengan baik. Melihat kenyataan itu, Jokowi ingin ke depannya ada keterpaduan.

“Salah satunya strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD. Intinya kita ingin ada penyerderhanaan dalam manajemen yang ada, sehingga semakin gampang dimulai, gampang dikerjakan dan tak saling lempar antarinstitusi satu dengan institusi yang lain,” tandasnya.

Janji Jokowi Atasi Macet

Sebelum terpilih menjadi Presiden, Jokowi sempat memberikan beberapa janji, salah satu di antaranya adalah janji untuk mengatasi permasalahan kemacetan khususnya di Jakarta. Janji itu ia ungkapkan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Katanya, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Menjadi seorang presiden, kata Jokowi, akan lebih mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Sebab baginya kemacetan yang terjadi di Jakarta disebabkan dari daerah-daerah penyangganya.

“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, pada Senin, 23 Maret 2014 silam.

Sebelum melepas jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta, Jokowi berjanji. Ia menjamin, seluruh perencanaan transportasi yang telah dicanangkannya di Ibu Kota tidak akan terbengkalai meskipun nantinya terpilih menjadi presiden.