Jelang Pemilu, Kader PKS di Bali dan Sidoarjo Malah Mundur Massal

Tsunami di Indonesia tak hanya terjadi pada status bencana alam saja, tapi juga terjadi di dunia perpolitikan. Seperti yang sedang terjadi pada tubuh Partai Keadialan Sejahtera (PKS) di Bali dan Sidoarjo, Jawa Timur. Mantan Ketua DPW PKS Bali Mudjiono mengklaim ada sekitar 4600 kader dan pengurus Bali yang loyal dan siap mengundurkan diri dari kepengurusan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Bali sendiri mengundurkan diri dari partai karena merasa sakit hati dicopot melalui pesan singkat. Sedangkan, kader-kader di bawah Mudjiono dan pengurus lainnya merasa tak lagi dihargai, sehingga ikut mengundurkan diri. Hal itu juga yang terjadi pada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang juga beramai-ramai mengundurkan diri.

Ketua DPC PKS, Sukodono Ahmad Mundzir, juga katanya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo pada Jumat, 28 September 2018 kemarin. Mundzir mengatakan bahwa itu bermula karena adanya baiat ulang dan janji setia yang akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari struktur kepada kadernya.

Berawal dari Pencopotan

Pengunduran diri massal ini bermula dari dilantiknya pengurus baru yang ditunjuk oleh DPP PKS. Mudjiono mengugkapkan bahwa awalnya ada pergantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur kepartaian. Pergantian yang dilakukan pada tanggal 27 September 2018 itu tanpa musyawarah dan dilakukan beberapa saat setelah kelolosan PKS sebagai kontestan Pemilu 2019.

Dari kejadian itu, setidaknya ada empat poin kesalahan DPP PKS menurut Mudjiono. Pertama adalah pergantian tidak sesuai aturan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal. “Kedua, DPP PKS anti demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan,” kata Mudjiono di hadapan ratusan pengurus dan kader PKS se-Bali di Kantor DPW PKS Provinsi Bali di Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar.

Ketiga, kata Mudjiono, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019.

Kader yang Mundur Berjanji Tetap Berkontribusi di Pilpres 2019

Meski mengundurkan diri dari jajaran struktur kepengurusan PKS di Bali, namun Mudjiono menegaskan mereka tetap akan berkontribusi pada Pilpres 2019. Walaupun ia dan rekan-rekannya dituduh memiliki dukungan yang melenceng, sebab DPP PKS telah menetapkan akan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Hari ini saya dituduh berkiblat berbeda pada pilihan DPP PKS kaitannya dengan Pilpres. Sekali lagi kita belum menyampaikan sikap dengan tegas kaitannya dengan Pilpres, walaupun pengurus yang baru dilantik tadi malam sudah menuduh kami berpihak pada nomor 01. Tapi sekali lagi saya sebagai pribadi belum menentukan sikap kaitannya dengan Pilpres,” katanya.

Mudjiono sendiri membeberkan bahwa DPP PKS belum memberikan instruksi kepada DPW seluruh Indonesia untuk mendukung dan memenangkan Prabowo-Sandi. Dari situ, Mudjiono justru mempertanyakan kembali sikap DPP PKS yang sebenarnya.

“Justru saya bertanya,  betulkah DPP PKS sungguh-sungguh memenangkan paket nomor 02? Jangan-jangan dia berkaki dua. Saya ada indikasi sebetulnya partai ini ada sandera. Diartikan sendirilah,” katanya.

Target PKS di Pemilu dan Pilpres

Mendengar kabar kader PKS di Bali yang mundur massal, tim pemenangan Prabowo-Sandi yakin bahwa gabungan partai koalisi akan tetap kompak. Ketua tim kampanye Prabowo-Sandi cabang Bali, Ida Bagus Putu Sukarta juga sempat mengatakan bahwa mundurnya para kader PKS adalah masalah internal partai dan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja koalisi.

“Tapi itu kan urusan internal itu permasalahan bisa diselesaikan internal PKS. Dan juga di koalisi tetap masih ada, dan kita masih nunggu kepengurusan baru yang bisa kita tambahkan lagi ke tim koalisi,” kata Ida yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra dilansir dari Detik.com pada Senin, 1 Oktober 2018.

Di lain sisi, Ketua DPW PKS Bali yang baru dilantik, Hilmun Nabi mengatakan bahwa surat pengunduran diri itu belum diterimanya. Setelah dilantik pada 27 September 2018 kemarin, Hilmun pun langsung mengklarifikasi terkait kabar mundurnya para pengurus tersebut yang sampai saatini belum diserahkankepada DPW PKS.

“Pernyataan mundur memang sampai saat ini baik secara lisan maupun tulisan pernyataan mundur itu belum kami terima, sehingga kami dalam hal ini belum bisa menyikapi apa-apa. Sehingga kami tetap beranggapan mereka pengurus definitif,” kata Hilmun.

Pencopotan itu sendiri merupakan strategi PKS dalam menghadapi Pemilu 2019. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sempat mengatakan partainya menargetkan perolehan suara sebanyak 12 persen secara nasional pada Pemilihan Umum serentak 2019.