Janji Kampanye Unik Partai Politik di Pemilu 2019

Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) selalu dijadikan ajang menebar janji-janji politik kepada masyarakat. Bagi para calon legislatif (caleg), janji kampanye diumbar dengan tujuan merebut simpati masyarakat agar bisa terpilih masuk ke parlemen. Menariknya, ada sejumlah janji kampanye unik yang muncul di Pemilu 2019 ini.

PKS Umbar Dua Janji Terkait SIM dan STNK

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menjanjikan dua program andalan jika mereka terpilih pada Pemilu 2019. Dua program yang akan diperjuangkan tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

“Pada Pemilu 2019 ini, PKS menjanjikan dua hal. salah satunya adalah jika PKS menang pada Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.

Menurut Muzzammil, pajak sepeda motor yang dimaksud yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Setidaknya ada tiga alasan di balik rancangan peraturan terkait penghapusan pajak tersebut. Muzzammi mengatakan bahwa PKS ingin meringankan beban hidup rakyat yang semakin berat dengan tuntutan membayar berbagai macam biaya. Tak hanya itu saja, PKS juga melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik.

Maka dari itu, dengan dihapuskannya pajak sepeda motor, PKS melihat hal itu akan membuat publik memiliki lebih banyak waktu produktif yang tidak terbuang karena mengurus hal-hal administratif. Mereka pun meyakini kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) provinsi.

“Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7 sampai 8 persen dari total APBD,” ucapnya.

Sementara itu, terkait program pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS akan menerapkannya untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. Muzzammil menjelaskan bahwa penggantian SIM setiap lima tahun sekali merepotkan masyarakat. Alasan lain PKS adalah demi meringankan beban yang harus dibayarkan masyarakat.

PKS juga melihat beberapa negara lain telah memberlakukan program tersebut. Mereka pun berharap program tersebut dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. “Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup.”

PKS Juga Janji Perjuangkan RUU Pemuliaan Alim Ulama

Tak hanya itu saja, PKS juga memiliki janji kampanye lain yang ditawarkan kepada masyarakat. PKS berjanji akan menjadi pelopor lahirnya RUU Pemuliaan Alim Ulama, Tokoh agama, dan Simbol Agama jika meraih suara signifikan di Pileg 2019.

“Kalau di pileg menang, kami berjanji akan memperjuangkan lahirnya RUU Pemuliaan Alim Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama,” kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam acara Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Januari 2019.

Sohibul mengatakan bagi PKS, alim ulama maupun tokoh agama memiliki posisi penting di Indonesia. Maka dari itu, PKS berkomitmen membidani lahirnya RUU Pemuliaan Ulama apabila menang di Pileg 2019. “Kami perlu sampaikan, setelah Maulid ini, kami akan menggelar konferensi pers janji kampanye PKS yang ketiga. PKS berkomitmen untuk itu (RUU Pemuliaan Alim Ulama),” ujarnya.

PKPI Akan Perjuangkan UU eSports

Tak hanya PKS, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga tak mau kalah dan punya janji kampanye unik. PKPI jadi satu-satunya partai yang punya departemen eSports. Salah satu programnya diwujudkan dengan menggelar Indonesian eSports Games (IEG) 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 27 Januari 2019 lalu.

Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono bahkan memiliki harapan lebih agar eSports bisa diatur secara resmi oleh pemerintah lewat undang-undang. Diaz menyebut PKPI punya komitmen mendukung atlet maupun industri eSports.

“Dukungan PKPI terhadap eSports bukanlah sekadar omongan. Kita menjadi satu-satunya partai yang memiliki Departemen eSports yang sudah diluncurkan pada September 2018 lalu. Dan kini, kita sukses menyelenggarakan turnamen eSports berskala nasional,” kata Diaz dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Januari 2019.

Diaz mengatakan PKPI akan fokus mempersiapkan RUU eSports untuk memperjuangkan hak-hak atlet eSports yang selama ini masih terabaikan. Dalam hal ini, atlet eSports seharusnya bisa mencantumkan profesinya di kolom pekerjaan pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Surat Izin Mengemudi (SIM) atau bahkan pemberian visa khusus untuk atlet eSports asing yang hendak berkunjung ke Indonesia. Selain itu, PKPI juga akan mendorong hal-hal lain termasuk jaminan hari tua atau pensiun untuk para atlet eSports, pembangunan stadion eSports bertaraf internasional di setiap provinsi, dan keikutsertaan eSports sebagai cabang resmi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Jika PKPI duduk di DPR RI, kita akan memperjuangkan RUU Sistem Keolahragaan Elektronik (eSports) yang terpisah dari UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” ujarnya.

“RUU tersebut akan menjadi jawaban atas permasalahan yang dialami oleh atlet maupun industri eSports Indonesia.”