General

Ingin Penuhi Target Pemberian 7 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi Ancam Copot Menteri Sofyan Djalil

Winda Chairunisyah Suryani — Asumsi.co

featured image

Pesiden Joko Widodo (Jokowi) ngebagi-bagiin sertifikat lahan untuk 15 ribu warga Bogor di Lapangan Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini, Selasa, 6 Maret. Hal ini merupakan salah satu program Presiden Jokowi untuk bisa mempermudah masyarakat Indonesia memiliki legalitas terhadap tanah yang dimiliki.

Tahun lalu, udah sekitar 5 juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat secara gratis. Dari beberapa agenda, pembagian sertifikat lahan kepada masyarakat di wilayah Bogor yang meliputi empat kecamatan hari ini jumlahnya menjadi yang paling banyak, lho!

“Dari seluruh acara pembagian sertifikat, ini jumlah penerima yang terbanyak,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pada 3 Maret sebelumnya.

Sebenarnya, tahun ini pemerintah menargetkan agar jumlah sertifikat yang dibagi bisa tembus hingga angka tujuh juta. Oleh sebab itu, dalam acara penyerahan tanah untuk rakyat, Presiden Jokowi ngasih ultimatum untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Ancamannya adalah, jika enggak bisa penuhi target, sang menteri bisa dipecat.

“Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta [sertifikat]. Kalau enggak bisa, ganti, saya copot,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

“Menterinya juga nyuruh ke Kanwil [Kantor Wilayah] BPN-nya kalau enggak sampai target copot juga. Kerja kalau enggak seperti itu ya enggak rampung-rampung,” ujar Jokowi.

Pembagian sertifikat ini, kata Jokowi, untuk menyelesaikan persoalan sengeketa lahan yang terjadi di Indonesia. Sengketa lahan itu terjadi karena belum adanya sertifikat yang dimiliki seseorang. Padahal sertifikat sangat penting perannnya, seperti bisa dijadikan bahan jaminan jika ingin meminjam uang ke bank untuk usaha.

“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah,” katanya.

Jokowi juga dulu sempat mengaku, bahwa proses pembuatan sertifikat cenderung lama. Salah satu alasannya karena rumitnya proses birokrasi di BPN. Setelah masuk ke zaman teknologi yang serba canggih, Presiden pun ingin bisa mengubah urusan birokrasi itu menjadi lebih cepat dan mudah.

Share: Ingin Penuhi Target Pemberian 7 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi Ancam Copot Menteri Sofyan Djalil