Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye Atau Bukan?
Pertarungan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 makin memanas. Apapun yang dilakukan oleh salah satu kubu akan memunculkan reaksi dari kubu berlawanan. Salah satu kejadian teranyar adalah adanya tanggapan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap iklan pemerintah yang muncul di layar lebar.
Iklan berjudul “Dua Musim 65 Bendungan” yang memang sedang tampil di bioskop itu memunculkan berbagai reaksi, termasuk respon dari kubu Prabowo-Sandi. Iklan ini memang membahas mengenai kinerja pemerintah selama satu tahun untuk membantu pengairan sawah-sawah di banyak daerah. Melihat hal ini, Fadli Zon, Ketua DPR yang juga merupakan kader Gerindra, langsung berkomentar lewat akun Twitter-nya.
Dalam cuitannya, ia meminta agar iklan tersebut dicopot. Sebab, pembahasan iklan tersebut jadi makin ramai dibicarakan khalayak ramai di media sosial. “Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop,” tulis Fadli di akunnya.
Iklan terkait pembangunan bendungan ini pertama kali ditayangkan di bioskop sejak 8 September lalu dan akan diakhiri sampai 20 September 2018 nanti. Kepala Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan pihaknya sengaja memilih bioskop karena di sana pengelolanya memang menyediakan ruang untuk tayangan iklan. Lagi pula, kata Ferdinandus, belakangan ini animo masyarakat dalam menonton film di bioskop lagi mengalami pertumbuhan.
Bakal calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang, Sandiaga Uno, pun ikut angkat bicara. Sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia sendiri mengakui bahwa dalam pemerintahan, anggaran untuk keperluan sosialisasi kinerja pemerintahan memang disediakan.
Tapi, menurut Sandiaga, penyebaran iklannya harus dipikirkan secara cermat. Sebab katanya, jika iklan keberhasilan pemerintah dipasang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), akan ada anggapan dari berbagai pihak bahwa sosialisasi kinerja itu menjadi bentuk kampanye.
“Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan menaruh iklan di bioskop. Karena apa? Karena orang datang ke bioskop itu ingin nonton film. Begitu ada iklan, eh sebel begitu,” ujar Sandiaga Uno yang menyebut dirinya tak setuju perihal dipasangnya iklan Jokowi di bioskop.
Iklan kontroversial tersebut sebenarnya memang memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan itu. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi.
“Membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air,” demikian tulisan dengan nama ‘Presiden Joko Widodo’ di bawahnya, serta diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya. Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, seorang pengajar Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS), Raudy Gathmyr, mengatakan bahwa pemasangan iklan terkait hasil kerja pemerintah di bioskop ini sebenarnya sah-sah saja. Apalagi ini menggunakan data yang faktual. Di sisi lain, ia pun tidak menampik adanya kemungkinan bahwa ini termasuk dalam usaha negara untuk memperlihatkan kinerja mereka selama di bawah kepemimpinan Jokowi. “Personally speaking, itu memang merupakan ‘kampanye’ Jokowi via kementerian terkait. Tapi mereka pakai data faktual, bukan hoaks. Jadi enggak masalah mereka gembar-gemborkan pencapaian itu di public sphere. Aku sih melihatnya enggak masalah tuh dengan ide pemasangan iklan itu di bioskop. Itu namanya konsep development communication,” katanya pada Asumsi.co, 16 September 2018.
Bukan Kali Pertama
Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya Jokowi bukanlah presiden Indonesia pertama yang memanfaatkan perkembangan media komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai kerja pemerintah kepada masyarakat luas. Bahkan, Raudy melanjutkan, yang pemerintah sekarang lakukan, dengan memasang iklan di layar lebar, bisa dikategorikan sebagai hal biasa. “Ya dong, enggak hanya Jokowi yang gitu saat menjabat, semua presiden pun gitu, biasa aja itu,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Raudy menyebutkan bahwa dulu, mantan presiden Soeharto juga melakukan hal yang sama. Bedanya, dulu ia memanfaatkan keberadaan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), bukan layar bioskop seperti sekarang. Dulu, Menteri Penerangan Harmoko, mengonstruksi citra pemerintah melalui program-program, seperti Temu Wicara, Kontak Tani, Temu Kader, Safari Romadhon, hingga Kelompencapir.
“Zaman Pak Harto dulu, iklan sejenis itu udah reguler disiarkan via media milik pemerintah kayak TVRI, RRI, dikemas dalam paket commdev namanya ‘Kelompencapir’ misalnya,” tutur anggota aktif International Association of Media and Communication Research (IAMCR) ini.
Di sisi lain, menurut Raudy, topik pilpres yang memang sedang panas-panasnya ini menambah macam reaksi dari banyak pihak. “Jadi, pas ada iklan itu, ya jadi makanan empuklah (untuk pihak lawan”. Ia juga menambahkan, bisa jadi ada pihak-pihak yang memang sedang menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah, anggap saja sedang melaksanakan tugas sebagi watchdog.
Dalam wawancaranya dengan Asumsi.co, Raudy memberikan dua catatan penting. Pertama, apa yang Jokowi lakukan itu masih tergolong biasa saja selama menggunakan data-data yang benar. Kedua, bagi mereka yang tidak suka dengan apa yang Jokowi lakukan, bisa membalasnya dengan mengeluarkan counter narrative. Ini juga bisa menandakan bahwa terdapat kontestasi politik dalam ruang publik di dunia perpolitikan Indonesia.
“Biasa aja ah, itu kerja nyata, faktual, kalau Jokowi pakai data yang enggak benar, baru boleh dihajar. Selama datanya faktual, no problem, and this one, public needs to know about government’s work. Yang enggak suka dengan itu silahkan buat counter-narrative juga di public sphere. Kontestasi politik itu bagus, asal sehat. Enggak perlu ngamuk-ngamuk enggak jelas, santai ajalah,” tandasnya.
Lalu, apa yang dimaksud dengan “asal sehat”? Baginya, kontetasi politik yang sehat adalah kontetasi yang “logic, factual, clear, dan intellectual,” tutupnya.
