Hampir Setahun Menjabat, Apa Kabar Jakarta di Bawah Kepemimpinan Anies Baswedan?

Berubah.

Mungkin itu yang bisa dikatakan ketika ditanyakan kabar DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan setahun belakangan. Bisa dilihat banyak pergantian yang terjadi, mulai dari pembangunan fasilitas umum untuk kota sampai dimulainya implementasi janji-janji kampanye Anies dahulu. Tak lupa, banyak juga ekspansi yang masih dilakukan dan ditunggu penyelesaiannya.

Jadi, apa saja perubahan Jakarta di bawah kepemimpinan Anies?

Kesuksesan

Sebagai seorang gubernur yang baru disumpah selama setahun, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) melihat setidaknya ada empat capaian yang berhasil dilakukan oleh Anies. Keempat hal tersebut adalah adanya shelter korban penggusuran tahun 2015 dan 2016,  program Community Action Plan (CAP) di 15 kampung, mengembalikan becak di Jakarta dengan aturan yang ketat, dan Jaminan Keamanan PKL di Ancol. Selain itu,  ada dua capaian lain yang juga dapat disematkan untuk masa kepemimpinan Anies, yaitu Menata Jalur Pejalan kaki Ramah Difabel dan Penataan Kali Item untuk Asian Games 2018.

Shelter Korban Penggusuran Tahun 2015 dan 2016

Ketua JRMK, Eny Rochyati, menyatakan bahwa capaian pertama masa kepemimpinan Anies yang paling terasa adalah telah dibangunnya shelter untuk para korban penggusuran di Kampung Aquarium dan Kampung Kunir yang terjadi di tahun 2015 dan 2016. Kedua kampung tersebut kini total berisikan 123 Kartu Keluarga (KK). Menurut Eny, adanya pembangunan shelter ini menandai adanya kepedulian yang besar dari Anies untuk warga miskin kota. Ia juga menambahkan bahwa Kampung Aquarium direncanakan untuk didirikan kembali, namun belum tau kapan pastinya.

Community Action Plan (CAP) di 15 Kampung

Kedua, CAP yang telah dibangun di 15 kampung menandai pencapaian Anies lainnya. Eny menyatakan bahwa sebelumnya, program masyarakat ditentukan oleh pemerintah dari atas ke bawah. CAP ini menjadi pencapaian karena program ini telah memberi ruang bagi pemerintah untuk bersikap lebih partisipatoris. Salah satu hasil konkret dari CAP ini adalah adanya pemerintah yang mendengar suara masyarakat ketika mereka tidak ingin tinggal di rumah susun. Saat ini, warga korban penggusuran tidak diharuskan untuk pindah ke rumah susun.

Mengembalikan Becak di Jakarta

Sebelumnya, becak di Jakarta beroperasi dengan cara diam-diam. Aparat melakukan penangkapan tucak becak karena mengoperasikan becak adalah suatu hal yang ilegal di Jakarta. Kini, becak telah diresmikan sebagai angkutan umum di tempat-tempat tertentu dan telah memiliki tanda anggota, rompi, dan terdapat stiker Dinas Perhubungan. Total ada sekitar 1,685 becak yang secara resmi terdaftar dan tersebar di 16 titik.

Jaminan Keamanan PKL di Ancol

Keempat, pedagang Kaki Lima di Ancol, yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA), sebelumnya seringkali mendapatkan kekerasan dan intimidasi dari pengelola. Sekitar lebih dari 10 tahun pedagang kaki lima di Ancol tidak mendapatkan keleluasaan dalam berdagang. Kini, permasalahan tersebut telah selesai dan para pedagang kecil di Ancol telah dapat berdagang dengan tenang.

Menata Jalur Pejalan Kaki Ramah Disabel

Pejalan Kaki Ramah Disabel, terutama di Jalan Sudirman-Thamrin, merupakan salah satu gagasan yang diinisiasikan oleh Anies bersama dengan Sandiaga Uno semasa masih menjabat jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sekarang, hal ini telah diimplementasikan. Tujuannya, agar zona pejalan kaki di Jakarta dapat semakin ramah untuk penyandang disabilitas.

Penataan Kali Item

Meskipun kebijakan yang kontroversial karena menutup kali dengan jaring-jaring, penataan Kali Item ternyata telah membuahkan hasil. Warga sekitar mengakui bahwa bau dari Kali Item tersebut berkurang. Tidak hanya menutup kali dengan jaring, ada beberapa mekanisme lain yang dilakukan seperti mengairi kali tersebut agar lebih lancar.

Reklamasi Teluk Jakarta

Kesuksesan yang baru-baru ini dicapai oleh Anies adalah menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Pada tanggal 26 September 2018 kemarin, Anies Baswedan memutuskan untuk mencabut izin 13 pulau reklamasi yang belum dibangun. Untuk 4 pulau yang sudah dibangun, akan tetap dibangun dan akan diambil alih oleh pemerintah untuk nantinya dikaji lebih dalam agar penggunaannya tidak merusak lingkungan dan bermanfaat untuk warga sekitar.

Kegagalan

Tidak hanya capaian yang berhasil, dalam satu tahun ini, terdapat juga implementasi kebijakan yang ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diperkirakan. Tiga kebijakan yang dapat dinilai gagal adalah OK Otrip, OK OCE, dan Rumah DP 0 Persen.

OK Otrip

Kebijakan pertama yang ternyata tidak berhasil setelah diimplementasikan adalah OK Otrip. Kebijakan ini dilansir dapat mengurangi biaya perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Jakarta. Namun ternyata, alih-alih meningkatkan gairah untuk menggunakan OK Otrip, justru keinginan untuk menerapkan program ini semakin lesu di masyarakat. Hanya ada 200 unit kendaraan dari target 2000 kendaraan yang diharapkan terintegrasi dalam OK Otrip.

Tidak sampai di situ, Anies pun hari ini (8/10) justru melakukan rebranding OK Otrip menjadi Jak Lingko. Adanya usaha menggantikan nama ini pun semakin menjadi bukti bahwa OK Otrip sebagai sebuah program telah gagal. Lingko sendiri memiliki arti terintegrasi, sesuai dengan harapan yang disematkan pada OK Otrip yang sudah tergantikan.

One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK OCE)

Program lain yang juga gagal dalam pengimplementasiannya di bawah kepemimpinan Anies selama setahun ini adalah OK OCE. Gagasan ini berangkat dari mantan wakil gubernur, Sandi. Namun, berdasarkan analisis Jerry Massie dari Indonesia Public Institute (IPI), kegagalan tersebut terlihat dari bagaimaan sebelumnya, target dari program ini adalah menciptakan 200 ribu entrepreneur baru di Jakarta. Namun sayangnya, yang mendaftar baru hanya sekitar 45 ribu. Mirisnya lagi, yang benar-benar baru difasilitasi secara permodalan hanya sejumlah 300 orang.

Bukti lain dari adanya kegagalan OK OCE adalah tutupnya sejumlah OK OCE Mart. Tutupnya OK OCE Mart ini tutup karena tidak diberikan modal pinjaman yang sebelumnya dijanjikan. Bahkan, pinjaman ternyata berangkat dari Bank, juga tidak sesuai dari yang dijanjikan. Banyaknya perbedaan antara janji dan realisasi ini membuat banyak pihak merasa bahwa OK OCE telah menjadi program yang gagal.

Rumah DP 0%

Dalam kampanye pemilu DKI Jakarta 2017 silam, program Rumah DP 0% telah banyak yang menyangsikan terkait keberhasilannya. Setelah setahun menjabat, ternyata memang bentuk dan arah nyata dari program ini masih belum terlihat sama sekali. Beberapa poin yang juga menjadi penguat bukti bahwa program ini sulit direalisasikan adalah skema biaya yang tak kunjung rampung dan tidak adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang jelas. Target penjualan yang seharusnya dibuka di bulan Agustus dan September pun nampak belum jelas. Mundurnya Sandi dari kursi Wakil Gubernur juga tentu semakin membuat pertanyaan banyak pihak terkait keberhasilan program ini.