Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Begini Kasus yang Menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan perolehan anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk Kabupaten Kebumen. KPK menduga Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad.

“KPK menetapkan TK sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

“TK diduga menerima hadiah atau janji, padahal hadiah atau janji tersebut diketahui diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujarnya.

Basaria mengungkapkan bahwa setelah dilantik menjadi Bupati Kebumen, M. Yahya Fuad melakukan pendekatan terhadap anggota DPR, termasuk Taufik. Taufik merupakan anggota DPR hasil Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII, yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Pada Pemilu 2014 terseut, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) ini meraih total 59.945 suara. Lalu, Basaria mengatakan, saat itu terdapat rencana DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 100 miliar dalam APBN 2016.

KPK menduga total fee yang disiapkan untuk pengurusan anggaran DAK ini adalah 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. “MYF diduga menyanggupi fee itu dan meminta fee 7 persen dari rekanan di Kebumen,” ucap Basaria.

Selain itu, dugaan KPK lainnya adalah bahwa pihak M. Yahya Fuad memberikan uang tersebut kepada Taufik dalam dua pertemuan di hotel, yang pertama di Semarang dan Yogyakarta. Namun rencana penyerahan ketiga gagal lantaran ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2015.

Dalam pengesahan APBN Perubahan 2016, Kebumen mendapatkan DAK tambahan Rp 93,37 miliar, yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

KPK menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari OTT terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seorang pegawai negeri sipil Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen dengan barang bukti Rp 70 juta. Setelah OTT, KPK juga menetapkan tersangka terhadap sembilan orang lagi, antara lain Bupati Kebumen, Sekretaris Daerah, anggota DPR, dan swasta.

Lalu, kesembilan tersangka tersebut telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dari pengembangan perkara tersebut, KPK kemudian melakukan penyelidikan mulai 8 Agustus 2018, yang berujung penetapan tersangka terhadap Taufik Kurniawan.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ada Kode Sandi dalam Kasus Taufik Kurniawan

KPK membeberkan adanya penggunaan sandi atau kode yang terkait dengan kasus suap yang menjerat Taufik Kurniawan. Penggunaan sandi dalam kasus yang diungkap KPK sendiri biasanya untuk menyamarkan komunikasi.

“Sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar adalah ‘satu ton’,” kata Basaria.

Meski begitu, Basaria tidak merinci penggunaan sandi itu berasal dari Taufik atau yang lainnya. Taufik sebelumnya diduga menerima setidaknya Rp 3 miliar lebih. “Diduga TK (Taufik Kurniawan) menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar,” ujarnya.

Nama Taufik Kurniawan di Kasus Kebumen

Seperti diketahui, nama Taufik Kurniawan ternyata pernah disebut dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam sidang 2 Juli 2018 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, terdakwa Bupati Kebumen Yahya Fuad, mengaku bertemu dengan Taufik untuk membahas alokasi DAK Kabupaten Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta. Bupati Yahya menjelaskan bahwa ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Fee diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp 3,7 miliar.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kebumen sendiri merupakan daerah pemilihan Taufik Kurniawan berasal Jawa Tengah VII meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Taufik diduga menerima total sekitar Rp 4,8 miliar dari lima persen anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen.

Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK sebesar Rp 106,067 miliar pada 2017. Yahya Fuad sendiri sudah dijatuhi hukuman empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan dalam kasus suap atas sejumlah proyek di Kebumen selama kurun waktu 2016 pada 22 Oktober 2018.

Sementara itu, perusahaan milik Yahya yaitu PT Tradha juga ditetapkan KPK sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PT Tradha diduga meminjam bendera lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.

PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya sekitar Rp 3 miliar seolah-olah sebagai utang.

Selanjutnya uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT Tradha sehingga memberikan manfaat bagi PT Tradha sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi Yahya Fuad, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cucilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya.