Depok Kian Macet, Dishub Wacanakan Sistem Ganjil-Genap

Depok, kota yang terletak di selatan Jakarta ini punya masalah kemacetan yang tak beda jauh dengan ibu kota. Mengatasi rumitnya kemacetan yang semakin parah, rencananya Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan rekayasa ganjil genap.

“Ini sekedar wacana, untuk mengatasi kemacetan. Kita akan kaji dulu. Beberapa kebijakan, telah dikaji sesuai arahan dari Wali Kota Depok. Jadi ada wacana ganjil genap terutama waktu hari libur Sabtu dan Ahad,” ungkap Kepala Dishub Pemkot Depok, Dadang Wihana di proyek pembangunan Metro, Starter Depok, Kamis, 2 Agustus 2018. Dadang melanjutkan, “Mungkin sistem ganjil genap adalah solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Depok, terutama saat akhir pekan dan hari libur karena memang jumlah penduduk Depok meningkat dibandingkan hari biasa yang sebagian besar bekerja di Jakarta.”

Rencana ganjil-genap itu pun dapat restu dari Badan Pengelolaaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Kepala Humas BPTJ, Budi Rahadjo mengungkapkan, kewenangan kebijakan ganjil-genap di Jalan Margonda Depok tentu itu milik pemerintah daerah atau kota. “Hak kewenangan pemkot masing-masing seperti ganjil-genap di Kota Depok. Mungkin sifatnya lebih ke koordinasi teknis soal ganjil-genap,” kata Budi Rahadjo.

Lalu, apakah benar Depok membutuhkan sistem ganjil-genap seperti Jakarta?

Jumlah Kendaraan di Depok Terus Bertambah

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pernah mengungkapkan kalau kemacetan terjadi akibat dari meningkatnya pertumbuhan angka populasi penduduk dan kendaraan bermotor. Penduduk kota Depok sendiri kini naik hingga sekitar 4,7% per tahun atau tiga kali lipat laju pertumbuhan penduduk nasional. Saat masih tahun 2010, jumlah penduduk kota Depok masih di angka 1,7 juta orang, kemudian angkanya naik menjadi 2,3 juta orang pada 2017. Tak heran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Bambang Bambang Brodjonegoro memprediksi Depok akan menjadi kota terpadat kedua di Indonesia pada 2045.

Memang, sebagai kota yang mampu menerima beban sosial ekonomi dari pusat pertumbuhan ibu kota, jumlah kendaraan di Depok juga kian bertambah. Di 2011, ada sekitar 510 ribu kendaraan di Depok, kemudian bertambah di di tahun 2014 menjadi 979.868 kendaraan. “Jumlah kendaraan di Kota Depok yang tercatat di Samsat itu sebanyak 970.000 kendaraan, hampir 1 juta. Belum lagi yang tidak tercatat,” ujar Walikota Depok Mohammad Idris saat mengikuti rapat paripurna istimewa di DPRD Depok, Rabu, 26 April 2017 lalu.

Perluasan Jalan di Depok Lamban

Kenaikan jumlah kendaraan di Depk mencapai 33% untuk sepeda motor dan 9% untuk mobil per tahunnya. Namun sayang, pertumbuhan itu tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,7% per tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kota Depok di tahun 2010 lalu seharusnya bisa membangun 1.861 Km, tapi nyatanya baru bisa 476,15 Km saja.

Tapi, masih ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032 kota Depok yang ingin membangun jalan tol Depok Outer Ring Road (DORR) dengan alokasi dana APBD. DORR ini nantinya akan menghubungkan Jl. Raya Parung dengan Jl. Raya Bogor, dan Jl. Juanda dengan Jl. Cinere Raya di utara, serta terhubung dengan jalan tol Depok-Antasari.

Namun, kembali lagi, pertumbuhan jumlah kendaraan tentu lebih cepat dibandingkan dengan target perluasan jalan. Maka dari itu, Dadang sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok mewacanakan sistem ganjil-genap yang saat ini diterapkan di beberapa wilayah DKI Jakarta. “Kita tidak mungkin melebarkan Jalan Margonda, kita pun tak mungkin menerapkan kebijakan itu semingguan full penuh. Karena, pola pergerakan orang dari Depok itu di hari biasa 58 persen keluar, 42 persen di dalam. Sedangkan Sabtu-Minggu pergerakan orang mayoritas ada di dalam (Margonda), sehingga terjadi krodit. Di situlah fungsi pengaturan, pemerintah harus hadir,” ujar Dadang.