Curhat Jokowi Dituduh PKI dan Fakta yang Harusnya Diungkapkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sering dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia sendiri sempat berkeluh kesah mendapati survei yang mengatakan bahwa sebanyak enam persen masyarakat Indonesia percaya bahwa Presiden Jokowi adalah kader PKI. “Banyak yang percaya. Ada survei kita enam persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya,” cerita Jokowi saat menghadiri pembukaan Kongres ke-20 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.

Tak sekali ini saja mantan Gubernur DKI Jakarta ke-14 itu curhat masalah dirinya yang kerap dituduh PKI. Masih dalam bulan yang sama, ketika acara pembagian sertifikat tanah di Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang PKI.

“Saya bukan seorang PKI. Saya adalah Jokowi, yang tidak berkaitan dengan PKI,” akunya pada Kamis, 25 Oktober 2018.

Hal yang sama juga ia katakan saat menghadiri pembukaan Rakernas LDII di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 10 Oktober 2018. Dijelaskan bahwa tuduhan PKI yang disematkan padanya sangat tidak masik akal dan tuduhan itu masih berlarut-larut selama ia menjabat sebagai Presiden.

“Di media sosial, saya dibilang PKI, astagfirullahaladzim. Sudah empat tahun diulang- ulang dan itu masih ada saja yang percaya,” ungkap Jokowi.

Nyaris di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi kerap menerangkan bahwa dirinya lahir pada tahun 1961. Sedangkan PKI sendiri dibubarkan pada tahun 1965, di mana artinya ia masih menjadi balita kala PKI masih ada di Indonesia.

Perlu diketahui, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibentuk pada tanggal 23 Mei 1929. PKI adalah bukti bahwa sekelas buruh mampu berkongsi dan menciptakan partainya sendiri, di mana kepentingan mereka hanya untuk menyuarakan hak-hak kaum tani dan masyarakat sipil lainnya yang kerap dijajah oleh para penguasa.

Tentunya, tidak semua senang dengan kehadiran PKI, terutama dari Angakatan Darat (AD) yang akhirnya mencari dukungan ke negara barat seperti Amerika Serikat yang sama-sama membenci PKI. Hingga muncul gerakan G30 S, peristiwa yang terjadi pada malam 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, dan menewaskan hingga jenderal dan panglima AD.

Setelah kejadian itu PKI dibubarkan, mereka yang tertuduh sebagai kader PKI akan dihabisi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan dalam Ketetapan MPRS XXV Tahun 1966 menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang di Indonesia, dan pemahaman serta ajaran komunisme dilarang penyebarannya.

Satu hal yang masih belum benar-benar terjawab adalah fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di balik G30 S tersebut. Sayangnya, Jokowi yang kini juga sebagai calon presiden petahana di Pemilihan Presiden 2019 lebih takut kehilangan suara karena dicap PKI daripada mengungkapkan sejarah yang lebih valid.

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, sebenarnya ayah dari tiga anak itu tidak perlu terlalu khawatir  dalam menanggapi hoaks yang menimpanya. Karena ia akan selalu dikawal oleh Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden).

Berbeda dengan masyarakat sipil biasa yang tak punya kuasa apa-apa. Hingga saat ini saja, masih ada yang kerap dituduh PKI tanpa bukti dan mendapati perilaku intimidasi. Masyarakat Indonesia sudah terlanjur menelan mentah-mentah gambaran PKI yang kejam dari film buatan Soeharto, Presiden Indonesia ke-2. Sangking takutnya, orang-orang tak segan melakukan pencekalan, pengeroyokan, dan sebagainya kepada mereka yang disangka PKI, bahkan hanya sekedar pakai kaos bergambar palu arit saja, bisa berurusan dengan polisi.

Hal yang demikian akan terus muncul jika sekelas pemimpin negara saja masih enggan membereskan mitos-mitos yang ada dalam benak masyarakatnya tentang PKI. Tragedi G30 S yang ceritanya sering dilebih-lebihkan sebenarnya masih punya banyak sekali pertanyaan.

Misalnya saja, ketika kejadian itu usai, Soekarno, Presiden Indonesia kala itu dicecar habis-habisan terkait pertanggungjawabannya. Kemudian mucullah Supersemar, sebagai surat perintah bertanggal sebelas maret yang membuat Soekarno lengser dan membuat Soeharto yang sebelumnya merupakan Jenderal Besar AD naik ke puncak kekuasaan di Republik Indonesia membuat peralihan kepemimpinan nasional.

Namun, keberadaan Supersemar masih menjadi kontroversi. Pengungkapan misteri seputar Supersemar masih jalan di tempat, sebab surat aslinya tidak diketahui keberadaannya. Surat maha penting itu hilang secara misterius. Tentu hal ini menemukan beragam pertanyaan, di manakah keberadaan surat perintah yang asli itu? Bagaimana isi yang sebenarnya dan siapa yang membuatnya?

Maka, jika memang Jokowi benar-benar ingin menjadi pemimpin yang bijaksana, seharusnya ia tidak perlu khawatir dituduh PKI. Dengan power yang ia miliki, ia mestinya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah PKI sangat kejam, ataukah ada pihak lain yang memang sengaja ingin membelah bangsa. Sebab, hal itulah yang sebenarnya sangat penting untuk diketahui.