Cerita Perjuangan Guru Honorer Brebes dan Srikandi KASBI di Aksi May Day 2018 Jakarta

Sejak pagi, kawasan sekitaran Istana Merdeka dan Monumen Nasional sudah dipenuhi para buruh yang menggelar aksi May Day 2018 pada Selasa, 01 Mei. Salah satu yang ikut serta adalah Dali S.Pd, seorang guru honorer Sekolah Dasar di Brebes.

Bukan perkara mudah bagi Pak Dali untuk datang ke Jakarta dengan membawa segenggam harapan yang ingin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Bermalam di Masjid Istiqlal

Ia harus rela meninggalkan keluarganya dan menempuh jarak ratusan kilometer dari Brebes demi menyuarakan harapan dan masa depannya yang kadung tak menentu. Ya, Pak Dali yang berprofesi sebagai guru honorer ingin mengetuk hati pemerintah.

“Saya datang dari kemarin sore di Jakarta. Langsung ke Masjid Istiqlal, tidur dan menginap di sana semalam. Lalu, pagi-pagi sekali saya dan teman-teman yang lain langsung berangkat menuju depan Istana Negara,” kata Pak Dali kepada Asumsi di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 1 Mei.

Pak Dali tak menuntut banyak kepada pemerintah. Setelah hampir selama 15 tahun menjadi guru honorer di Brebes, Pak Dali kini meminta agar statusnya bisa dinaikkan menjadi PNS, begitu juga dengan guru-guru honorer yang lainnya.

“Saya mengajar sebagai guru honorer di SD 3 Larangan Brebes dari tahun 2003 sampai sekarang. Tuntutan saya adalah pertama segera diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan itu adalah harga mati,” ujarnya.

Pak Dali merasa sudah cukup untuk menjadi guru honorer selama belasan tahun. Selain usianya yang terus menua dan fisiknya mulai melemah, Pak Dali juga tak tahan menahan rasa malu lantaran murid-muridnya dulu sudah sukses.

“Masalahnya murid murid saya dari SD tempat saya mengajar sudah banyak yang sukses dan jadi orang hebat. Ada yang jadi guru, dokter, ABRI, Polisi, karyawan yang gajinya sangat bagus yakni 5 juta bahkan ada yang 10 juta,” ucapnya.

Bayangkan saja, Pak Dali mengakui bahwa upah yang diterimanya saat ini jauh di bawah upah yang didapat murid-muridnya itu. Pak Dali menyebut, dirinya dan teman-temannya sesama guru honorer hanya mendapatkan upah senilai 500 ribu rupiah.

Dengan upah sebesar itu, Dali pun menyebut harus pintar-pintar mengatur pengeluaran untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Apalagi, ia hidup bersama istri dan seorang anaknya di Brebes.

“Sementara saya dan teman-teman guru honorer lainnya hanya mendapatkan upah sebesar 500 ribu rupiah. Bayangkan saja cukup untuk apa uang dengan jumlah tersebut di zaman sekarang,” katanya.

Pak Dali yang sudah bergelar Sarjana Pendidikan S1 dari Universitas Terbuka ini menegaskan bahwa nasib guru saat ini memang sangat miris dan jauh ketinggalan dibanding profesi lainnya. Sekali lagi, ia pun berharap Presiden Jokowi bisa membuka hatinya untuk guru honorer di seluruh Indonesia.

Ia pun tak masalah jika proses untuk menjadi guru PNS bisa dilalui secara bertahap. Yang pasti nantinya, ia bisa memiliki kejelasan status dan tidak lagi mengemban tugas sebagai guru honorer.

“Walaupun bertahap, yang penting kita bisa diangkat jadi PNS, entah itu di tahun 2018 ini ataupun 2019 nanti,” ujarnya.

Perjuangan Srikandi Ketua Umum KASBI

Tak jauh berbeda, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga menyuarakan harapan dan hak-hak kaum buruh di depan halaman Monumen Nasional (Monas), dekat dengan Istana Negara. Nining menjelaskan sederet tuntutan KASBI.

“Tuntutan kami yang pertama adalah agar pemerintah bisa menghapus sistem kerja koorporat atau outsourcing dan sistem pemagangan. Dan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok, BBM dan tarif dasar listrik,” kata Nining kepada Asumsi di luar gerbang Monas, Selasa 1 Mei.

Sementara tuntutan ketiga, Nining berharap pihak perusahaan bisa menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi kepada buruh, petani, perempuan dan masyarakat secara luas yang hari ini memperjuangkan hak-haknya.

“Tuntutan selanjutnya adalah soal pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, lalu bangun industri nasional yang kuat dan mandiri, cabut PP Nomor 78 tahun 2016 dan cabut aturan soal penangguhan upah,” ujar Nining.

Menurut Nining, setiap tahun, pihaknya selalu menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama kepada pemerintah. Namun, Nining sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak serius menanggapi tuntutan rakyat.

“Nyatanya pemerintah sama sekali tidak serius untuk mengedepankan kepentingan rakyat terutama pada buruh yang upahnya masih jauh dari layak,” ucap Nining yang juga menjabat sebagai juru bicara Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK).

“Pada 1 Mei 2018 ini kami masih menyuarakan tuntutan yang mendasar yakni kaum buruh harus mendapatkan kepastian pekerjaan dan tidak dibayar dengan upah yang serendah-rendahnya.”

“Saya ini kan juga seorang buruh sementara suami saya juga buruh pabrik. Upahnya yang kami dapatkan dalam satu bulan sama sekali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga.”

Nining membeberkan bahwa ia dan suaminya harus membayar kontrakan sebesar 700-800 ribu. Selain itu juga ia harus membayar listrik yang bisa mencapai 400-500 ribu.

“Padahal dulu hanya 100 ribuan, namun pasca dicabutnya subsidi listrik, biayanya pun jadi membengkak.”

“Artinya apa? Biasanya kita bisa membeli beras, susu, dan gula, tapi sekarang harus dialokasikan untuk membayar listrik saja. Kalau tidak membayar listrik, ya mau gimana lagi jadinya,”

“Bagaimana bisa kita bicara soal bertahan hidup jika penghasilan buruh sekarang hanya berkisar di angka 3 juta saja? Negara harusnya hadir dan menjamin kesejahteraan kaum buruh.”

Sekali lagi Nining dan teman-teman KASBI se-Jabodetabek pun berharap pemerintah Joko Widodo tak lagi diam dan seolah membiarkan nasib kaum buruh. Ia berharap kaum buruh bisa menikmati hasil keringatnya sendiri dengan harga yang pantas dan layak.