Celah Isu Pendidikan yang Bisa Jadi Modal Sandiaga di Debat Ketiga

Debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan menghadirkan dua sosok calon wakil presiden antara Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 dan berlokasi di tempat yang sama seperti debat kedua yakni di Hotel Sultan, Jakarta. Tema yang akan diangkat pada debat ini adalah tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Seperti dua debat sebelumnya, kedua kubu tentu memiliki persiapan masing-masing. Jika kubu pasangan 01 mempersiapkan gagasan, program, prestasi dan jawaban penangkal andai diserang lawannya, berbeda halnya dengan kubu pasangan 02. Selain mempersiapkan program, kubu 02 tentu juga bakal mencari celah dari program-program petahana untuk dikritisi.

Di debat ketiga, isu pendidikan tentu jadi salah satu isu vital yang bisa saja jadi perdebatan panjang di debat ketiga nanti. Sejauh ini, kubu Prabowo-Sandi sudah mempersiapkan bekal untuk mengkritisi program pendidikan yang sudah berjalan di era Presiden Jokowi.

BPN Kritik Sistem Pendidikan Era Presiden Jokowi

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mulai menyoroti sistem pendidikan yang sejauh ini berjalan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka menilai sistem pendidikan di era Jokowi kurang menghasilkan angkatan kerja yang berkualitas. Berbagai masalah pun mengiringi sistem pendidikan saat ini.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ledia Hanifah mengkritik program pendidikan vokasi yang jadi unggulan pemerintahan Jokowi. Menurut Ledia, progam pendidikan vokasi tak efektif dalam memangkas jumlah pengangguran. Ia menegaskan bahwa lulusan program vokasi bahkan masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi.

“Di periode ini pemerintah menyosialisasikan pendidikan vokasi, baik di SMA dengan SMK atau di perguruan tinggi dengan bidang vokasinya. Kita melihat bahwa yang katanya dahsyat itu, tapi sebetulnya berapa persen yang terserap langsung di pekerjaan? Pada kenyataanya 11% dari pengangguran itu adalah lulusan SMK,” kata Ledia di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.

Baca Juga: Kinerja Pemerintah Jokowi di Bidang Pendidikan, Bagaimana Janji dan Capaiannya?

Sekadar informasi, pada November 2018 lalu, Presiden Jokowi sempat meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menciptakan road map pendidikan vokasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pendidikan vokasi salah satu kunci menekan angga pengangguran.

Namun, Ledia mengatakan tingginya angka pengangguran lulusan SMK menunjukkan bahwa tidak adanya kesinambungan antara sekolah dan dunia kerja. Lebih lanjut, menurut Ledia, hal itu tak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah yang gagal menghadirkan guru-guru produktif yang memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Secara pendidikan memang kita masih sangat rendah dan sejumlah persoalan di SMK karena tak tersedianya cukup guru-guru produktif yang memberikan arahan dan pendidikan agar dia langsung diterima di dunia kerja,” ucap Ledia yang juga merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Ledia, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bisa menjadi ancaman di masa mendatang. Pasalnya, Indonesia memiliki populasi angkatan kerja yang besar. “Kalau kita bicara tentang bonus demografi, kita malah justru dikhawatirkan mendapatkan bencana demografi karena kualitas pendidikan yang masih sangat minim,” ujarnya.

Senada dengan Ledia, Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro juga menyoroti hal yang sama. Menurut Nizar, Jokowi seharusnya tak perlu lagi meluncurkan kartu Prakerja, karena program itu sudah terselip di Program Keluarga Harapan (PKH). “Apalagi bikin KIP kuliah, kan sudah ada bidik misi. Program pra kerja ini sudah ada di PKH,” kata Nizar.

Sandiaga Soroti Persoalan Guru Honorer

Sementara itu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin pada debat ketiga 17 Maret 2019 nanti. Salah satu yang jadi sorotan Sandi dan akan ia sampaikan pada debat nanti adalah soal keberadaan guru honorer.

“Prabowo-Sandiaga menjanjikan pendekatan yang transformatif untuk pendidikan kita. Kita akan selesaikan pendidikan guru honorer yang sudah berlarut,” kata Sandiaga di daerah Sudirman, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

Sandi mengatakan dirinya selalu mendapatkan masukan dari beberapa pakar yang sebagian besar menyoroti masalah pendidikan. “Day by day hari ini saya akan dapat masukan, hari ini juga tadi sudah ada pertanyaan mengenai kebijakan di bidang pendidikan untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bisa dihadirkan untuk Indonesia 5 tahun ke depan bagaimana peningkatan kualitas dan kompetensi guru honorer,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi pun sejauh ini terus melakukan diskusi dan dialog dengan guru honorer setiap berkunjung ke daerah. Ia mengungkapkan bahwa keluhan guru honorer rata-rata sama yakni meminta perhatian dan keadilan pemerintah.

“Di Cirebon kemarin ada ibu guru honorer yang sudah tidak mendapatkan kompensasi gajinya 12 bulan. Jadi ini hal-hal yang sangat fundamental yang kami ingin kembalikan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas guru kita kalau kesejagteraan guru kita tidak kita perhatikan,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Bahkan, sebelumnya, Sandi sendiri mengaku sempat mendapatkan masukan dari sahabatnya yang merupakan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan. Menurutnya, Anies berkompeten dalam isu pendidikan.

“Saya sempat diskusi makan siang sama Pak Anies, dan Pak Anies menyampaikan pokok-pokok pikirannya karena waktu kita di DKI sama-sama berjuang, beliau juga menteri pendidikan, hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikan dan sektor pendidikan yang ada di DKI,” kata Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.

“Ini yang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki di DKI, alhamdulillah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke mahasiswa, kita punya terobosan di DKI.”

Namun, menurut Sandi, di DKI tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain karena DKI relatif kecil tempatnya, masyarakat lebih terdidik dan terekspose. Apalagi DKI merupakan ibu kota Indonesia. “Tapi bagaimana program-program di DKI ini bisa digunakan sebagai batu pijakan kita untuk mendesain secara nasional yang lebih baik lagi.”

Tak hanya itu saja, pada kesempatan yang sama, Sandi juga mengaku mendapat masukkan dari Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Sandi mendapatkan pencerahan soal sistem pendidikan yang setara di sekolah swasta.

“Profesor Sri Edi Swasono bercerita tentang sistem pendidikan karena beliau pimpinan di Taman Siswa, dan usulan dari Prabowo-Sandi untuk memberikan usulan yang setara kepada sekolah swasta, tidak ada GAP antara guru-guru dan kompensasi di sekolah negeri dan swasta ini harus jadi perhatian buat kita semua,” kata Sandi.