Blunder Menteri dan Kepala Daerah Ajak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Seperti yang kita ketahui, Joko Widodo (Jokowi) maju lagi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tak ayal, sebagai calon petahana, ia pun membanggakan hasil kerjanya selama 4 tahun belakangan dalam beberapa kesempatan. Dalam berkampanye, beliau pun mengajak beberapa menterinya untuk bergabung dalam tim suksesnya yang bernama Tim Kampanye Nasional (TKN). Lebih lagi, banyak juga kepala daerah yang sudah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap calon presiden nomor urut 01 ini.

Para menteri dan kepala daerah yang berada di belakang Jokowi pun sudah mulai terlihat memamerkan aksi dukungan mereka. Acap kali, mereka membanggakan hasil kerja mereka bersama pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Namun, hal tersebut dianggap kurang etis lantaran terlihat adanya ajakan untuk mendukung sang petahana. Alhasil, mereka dianggap berkampanye di tengah kegiatan pekerjaan mereka sebagai menteri ataupun kepala daerah.

Siapa saja mereka? Apa yang mereka lakukan dalam mencoba meraih suara demi Jokowi?

Menteri Tjahjo Kumolo

Salah satunya yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019. Tjahjo menyinggung soal kaitan dana desa dengan Presiden Jokowi di hadapan para kepala desa.

Saat itu Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan meneriakkan sebuah yel-yel. “Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” kata Tjahjo.

“Dana Desa,” ucap Tjahjo sambil berteriak. “Pak Jokowi,” kata para kepala desa merespons teriakan politikus PDI Perjuangan tersebut.

Usai meneriakkan yel-yel tersebut, Tjahjo pun menegaskan bahwa program dana desa yang sudah berjalan sampai saat ini merupakan hasil kerja keras Jokowi. “Ingat, anggaran dana desa karena ada pak Jokowi,” kata Tjahjo sambil mengakhiri ucapannya.

Dalam acara itu, Jokowi meminta agar dana desa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan desa. Pasalnya pemerintah telah menggelontorkan dana tersebut hingga Rp 257 triliun untuk desa. Ia berpesan jika anggaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur desa, maka material dan tenaga kerjanya harus berasal dari desa tersebut.

Baca Juga: Perbedaan-Persamaan Kedua Capres di Debat Jilid 1 dan 2

“Usahakan jangan sampai uang kembali lagi ke kota biar muter terus di desa. Karena semakin tinggi uang muter ke desa, akan memberikan kesejahteraan ke desa,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ke depan para kepala desa harus bisa memikirkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yang mampu menghasilkan Rp 14 miliar per tahun karena sukses memanfaatkan mata air yang ada di sana menjadi objek wisata. Selain itu, dana desa juga bisa digunakan untuk membantu produk unggulan dari masyarakat setempat . “Berikan suntikan ke sana biar bisa naik kelas,” ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid justru menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Jokowi. Hidayat mengatakan, awal mula dana desa muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditanda tangani Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarakan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

“Uniknya justru pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh, seperti yang lain,” ucap Wakil Ketua MPR itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Bantah Deklarasi Dukung Jokowi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu atas laporan terkait deklarasi dukungan para kepala daerah di Jateng kepada Jokowi-Ma’ruf yang digagas olehnya.  Untuk diketahui, dalam deklarasi itu hadir kepala daerah dari 27 daerah dari 31 yang mendukung. Bupati Sragen, Bupati Kendal, Wali Kota Tegal dan Wali Kota Salatiga tidak diundang karena bukan pendukung pasangan Jokowi.

Baca Juga: Apa yang Perlu Diperbaiki Bawaslu untuk Debat Ketiga?

Menariknya, usai diperiksa Bawaslu, Ganjar pun mengungkapkan bahwa aksinya bersama sederet kepala daerah itu bukanlah bentuk deklarasi dukungan untuk Jokowi. Ganjar membantah mengajak 31 kepala daerah di Jateng untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf saat deklarasi di Solo, Sabtu 26 Januari 2019. menurutnya, yang diajak adalah individu yang kebetulan kepala daerah dan mereka sebagai kader partai dan pendukung koalisi.

“Ada pula pertanyaan apakah setelah ini ada tindakan selanjutnya, saya jawab pasti ada, mereka petugas partai dan saya minta mereka bergerak untuk memenangkan Jokowi-Amin,” kata Ganjar usai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu di Kantor Bawaslu Jateng, Jl Papandayan Kota Semarang, Jumat, 15 Februari 2019.

“Ada pula pertanyaan terkait penggunaan fasilitas negara, saya jawab tidak, mereka sudah tahu. Maka dalam pernyataan saya saat itu meminta mereka tetap menggunakan etika dan tidak melanggar aturan,” ucapnya.

Ganjar mengaku Bawaslu menanyakan sejumlah hal soal apakah kegiatan itu yang mengundang dirinya. Ia pun mengiyakan pertanyaan tersebut bahwa memang dirinya lah yang mengundang para kepala daerah tersebut. Tapi, ia menegaskan bahwa yang diundang bukanlah kepala daerah, melainkan sebagai pribadi.

Ganjar juga menerangkan jika ada pertanyaan menarik dari Bawaslu di akhir pertemuan. Bawaslu menanyakan dirinya akan menggelar pertemuan serupa atau tidak. “Saya jawab ya, saya mau ketemu lagi dengan teman-teman kelompok ini. Mungkin nanti saya telefon-telefonan saja dengan Bawaslu,” kata Ganjar.

Heboh Bupati Kuningan Kutuk Kades Jika Tak Dukung Jokowi

Sebelumnya ramai di media sosial, video Bupati Kuningan, Acep Purnama, mengutuk para kepala desa (kades) yang tak mendukung Jokowi. Karena, menurut mantan Ketua DPC PDIP Kuningan itu, Jokowi telah membangun desa melalui dana desa.

Baca Juga: Larangan Menyerang Personal di Debat Capres, Ada Aturannya?

“Jokowi nyawer ke desa-desa, sehingga desa bisa dibangun, kepala desa bisa diangkat harkat, martabat, dan derajatnya karena berhasil memimpin di desanya. Makanya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desanya, kalau ada yang tidak mendukung Jokowi, berarti laknat,” kata Acep dalam video itu.

Bawaslu akhirnya memanggil Acep terkait ucapannya yang melaknat kepala desa (kades) jika tak mendukung Jokowi. Dalam penjelasannya, Acep mengaku bertindak sebagai kader Tim Akar Rumput saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel Purnama Cigugur pada Sabtu, 16 Februari 2019.

“Saya dimintai penjelasan tentang kegiatan, ada yang menimbulkan rasa tak nyaman. Atas dasar apa saya ke sana? (acara deklarasi Tim Akar Rumput). Saya sebagai kader,” kata Acep usai dimintai klarifikasi di kantor Bawaslu Kuningan, Jawa Barat, Rabu, 20 Februari 2019.

Meski begitu, Acep tak menampik jika dirinya menjadi bagian dari tim pemenangan capres dan cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Kuningan. Acep mengaku ingin memotivasi para kader Tim Akar Rumput untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Acep salah satu keberhasilan Jokowi adalah mengguulirkan dana desa. Sehingga, kata Acep, dana desa bisa menjadi materi untuk memotivasi para kader.

“Kebetulan ada sebuah keberhasilan yang dilakukan Pak Jokowi, digulirkannya dana desa. Walaupun ada yang memberi masukan itu program Pak SBY juga, tapi dana desa itu kan bersumber dari pemerintah pusat. Materi itu bisa menyemangati teman-teman untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Acep mengaku selama ini pihaknya tak pernah mengerahkan kades dan perangkat desa di Kuningan untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Baik langsung maupun tidak langsung, tidak pernah,” katanya.