Beredar Surat Uang Muka Cicilan Mobil DPR, Ini Kata Sekjen DPR

Hari ini beredar surat dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang menjelaskan adanya fasilitas uang muka sekitar Rp116 juta untuk pembelian kendaraan perorangan anggota DPR. Uang muka itu akan diberikan per Selasa (07/04/20) atau enam bulan sejak pelantikan.

Selengkapnya, surat bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/2020 yang bertanda tangan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar itu menyatakan:

“Dengan hormat, kami sampaikan bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembalian Kendaraan Perorangan Pasal (2) ayat (2) disebutkan bahwa “Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah 6 (enam) bulan sejak dilantik.”

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI, yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 akan dibayarkan uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer langsung melalui rekening Bank Mandiri Bapak/Ibu Anggota DPR RI pada tanggal 7 April 2020.”

Surat tersebut beredar tatkala negara berjuang keras menangani pandemi COVID-19. Jika terbukti benar, tentu ia jadi urusan penting bagi publik.

“Karena ada penghematan dari edaran Kementerian Keuangan, [kebijakan] tersebut ditunda. Semua harus berhemat,” kata Indra saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (08/04).

Maka, kata Indra, hingga kini tak ada sepeser pun uang yang ditransfer ke rekening semua anggota dewan, yang mestinya dilakukan Selasa (07/04) kemarin. Indra tidak tahu penundaan ini akan berlangsung berapa lama.

“Belum diputuskan lagi. Duitnya harus dibalikin semua. Yang jelas ada penghematan keuangan ya dari semua kementerian juga, kita juga belum tahu dari mana mau dipotong-potong itu. DPR juga dari sekian ratus miliar harus dicari mana yang harus dipotong ya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin mengatakan belum mendapat surat itu. Seperti Aziz, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga tidak tahu-menahu perkara surat tersebut. Andre saat ini mengaku sedang sibuk membagi-bagikan ribuan hand sanitizer di Sumatera Barat.