Beda Reaksi Jokowi dan JK Soal Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Kebijakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia menuai beragam reaksi dari elit pemerintah. Kebijakan Menteri Susi itu juga membuat Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda pendapat, seperti apa?
Sorotan soal kebijakan penenggelaman kapal dalam beberapa hari terakhir ini emang berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rapat koordinasi awal tahun bersama para menteri di bawah koordinasinya Senin (08/01) lalu, Luhut berpesan kepada Susi untuk tidak lagi menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing. Menurut Luhut, kapal-kapal itu lebih baik disita dan dijadikan aset negara ketimbang dimusnahkan dan ditenggelamkan. Untuk itu, menteri yang kerap disapa Opung Luhut itu juga meminta Susi agar lebih fokus pada peningkatan jumlah ekspor ikan saja.
“Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman),” kata Luhut Pandjaitan pada Senin kemarin seperti dinukil dari Kompas.com, Kamis (11/01).
Nah, pernyataan Luhut itu justru memicu pro dan kontra. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla memiliki reaksi yang berbeda terkait kebijakan tegas pemerintah yang merupakan implementasi Undang-Undang sebagai bentuk law enforcement itu.
Kalla sejalan dengan Luhut yang berpendapat tak perlu ada lagi kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini dijalankan Susi. Apalagi selama tiga tahun terakhir, Kalla menyebutkan banyak negara yang komplain atas hal tersebut.
“Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam,” kata Jusuf Kalla pada Selasa (09/01) lalu.
Sekadar informasi, sebanyak 350 kapal ilegal dan pencuri ikan yang sudah ditenggelamkan oleh Susi jadi bukti konkret pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam menjalankan amanah Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009.
Namun, soal peraturan dari kebijakan tersebut, Kalla mengungkapkan justru tidak ada poin dalam UU 45/2009 yang mengharuskan kapal dibakar atau dibom seperti yang selama ini dilakukan oleh Susi. Politisi senior Partai Golkar itu menyebut penenggelaman kapal hanya sebuah cara memberikan hukuman.
“Itu hanya cara kita untuk memberikan hukuman. Jadi tidak benar jika ada UU yang menyebutkan bahwa kapal yang ditahan itu harus dibakar,” ucap Kalla.
Berbeda dengan Kalla, Jokowi malah menyebutkan penenggelaman kapal merupakan bentuk tegas pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pencuri ikan. Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu usai memberikan arahan di acara Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (10/01) kemarin.
“Jadi penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukan bahwa kita tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan, gak main-main,” kata Jokowi.
“Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan. Untuk efek jera,” jelas mantan Wali Kota Solo tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan tegas soal penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut tentu demi kebaikan negara dan masyarakat. Presiden RI ke-7 itu pun yakin para menterinya termasuk Susi sudah menjalankan kebijakan yang baik untuk semuanya.
“Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan pasti untuk kebaikan. Sudah,” kata Jokowi.
Meski kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan mendapat dukungan Presiden Jokowi, namun bukan berarti Susi bisa terus-terusan fokus terhadap persoalan penenggelaman. Jokowi meminta Susi tetap memperhatikan ekspor ikan.
“Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor karena ekspor kita turun. Itu saja,” tandasnya.
Guys, jadi menurut kalian masih perlu ga sih kebijakan Bu Susi buat tenggelamin kapal pencuri ikan di laut kita?
