Baru Sehari Punya Ketum Baru, Golkar Langsung Bermanuver Tajam

Fraksi Partai Golkar di DPR langsung melancarkan manuver tajam sehari setelah Airlangga Hartarto disahkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Airlangga menjabat sebagai ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto lewat forum Munaslub Golkar 2017 yang berlangsung di JCC, Senayan Jakarta, 19-20 Desember kemarin. Apa sih manuver yang dimaksud?

Ya, Fraksi Golkar kemungkinan besar akan mencabut dukungan terhadap Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya sangat jelas, yakni agar tak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melemahkan KPK.  Setidaknya, ada dua poin penting yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar terkait evaluasi mereka terhadap keberadaan Pansus Hak Angket KPK di DPR RI. Kedua poin tersebut sama-sama berisi upaya untuk tak melemahkan KPK.

“Pertama, F-PG DPR RI akan memerintahkan anggota Pansus Hak Angket KPK yang berasal dari Fraksi Partai Golkar untuk mengakhiri kerja Pansus segera setelah masa sidang berikutnya, dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK,” kata Sekretaris FPG DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya pada Kamis (21/12).

“Kedua, jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, FPG DPR RI akan menarik anggotanya dari Pansus Angket,” sambungnya lagi.

Politisi berusia 48 tahun itu juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi terkait Pansus Hak Angket KPK tersebut akan diambil setelah masa reses berakhir atau saat masa sidang DPR pada 9 Januari 2018 mendatang.

“Hasil evaluasi ini akan diambil F-PG DPR RI setelah masa reses berakhir di awal masa persidangan berikutnya,” ujarnya.

Selain tak ingin melemahkan KPK, sikap Golkar ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena dihantam kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya.

Sebagai informasi, Panitia Hak Angket KPK sendiri dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Sejumlah kader Golkar yang menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam pansus tersebut diantaranya adalah Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, dan John Kennedy Azis. Pansus ini juga diketuai oleh kader Golkar asal Jawa Barat, Agun Gunandjar.

Kini, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang mengusung slogan ‘Golkar Bersih dan Golkar Bangkit’  itu, Golkar berkomitmen untuk mendukung KPK. Tentu hal ini berbeda dengan Golkar di era Setya Novanto.

Jadi, kita tunggu aja ya manuver-manuver tajam apa lagi yang akan dilancarkan Golkar selanjutnya.