Ancang-ancang PAN-Demokrat: Potensi Membelot dan Masuk Kabinet Jokowi

Spekulasi-spekulasi politik mulai bermunculan pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Meski saat ini proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang berjalan, namun sebagian besar partai mulai menunjukkan sikap politiknya. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, misalnya, disebut-sebut berpotensi merapat ke kubu Joko Widodo.

Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 April 2019 siang. Keduanya juga tampak berbincang-bincang dengan seusai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Tak lama setelah itu, Zulkifli pun menjelaskan mengenai isi obrolannya dengan Jokowi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi biasa. Terlebih Zulkifli juga merupakan pejabat negara.”Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan,” kata Zulkifli kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Selain itu, dalam obrolan dengan Jokowi itu, Zulkifli juga mengatakan bahwa ada pembahasan terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya, Pemilu 2019 ini benar-benar banyak menguras waktu dan tenaga. “Soal pemilu ini terlalu lama, sampai 8 bulan, habis energi,” ujarnya.

Meski begitu, spekulasi liar pun tetap saja tak terbendung. Banyak pihak yang menduga bahwa pertemuan itu sebagai bagian dari lobi-lobi PAN terhadap Jokowi terkait pembahasan kabinet. Sehingga PAN pun diprediksi bakal membelot dengan keluar dari Koalisi Adil Makmur pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan merapat ke kubu petahana.

Demokrat Juga Diprediksi Bakal Merapat

Selain PAN, Partai Demokrat juga menjadi sorotan dalam situasi ini. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dianggap cukup ramah dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Demokrat jarang melakukan manuver ke kubu petahana dan cenderung bersahabat.

Maka dari itu, Demokrat juga bukan tak mungkin merapat ke kubu Jokowi dan keluar dari barisan partai pendukung Prabowo-Sandi. Namun, dalam hal ini, PAN dianggap memiliki peluang cukup besar untuk bergabung dengan kubu petahana ketimbang Demokrat.

Seperti diketahui, PAN memang tidak memiliki beban politik dengan parpol pendukung pemerintah saat ini seperti PDIP. Misalnya saja perihal masih renggangnya hubungan Ketua Umum Demokrat SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Situasi ini lah yang seolah menegaskan jika posisi PAN lebih diuntungkan untuk merapat ke Jokowi.

Hal itu sudah cukup terbukti dari keputusan PAN yang akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla pada tahun 2016 lalu. Selama sekitar tiga tahun lebih, PAN berada di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Padahal, di Pilpres 2014, PAN justru tercatat sebagai salah satu partai pengusung Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN yang kemudian posisinya digantikan Zulkifli Hasan.

Pertemuan Zulkifli-Jokowi Hal Biasa dalam Politik

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat pertemuan yang dilakukan Zulkifli dengan Jokowi sebagai sesuatu yang biasa dalam politik. Sekalipun pada akhirnya PAN bergabung dengan kubu petahana dan masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi, maka PAN dianggap memiliki sikap yang realistis. Begitu juga dengan Demokrat yang disebut-sebut berpeluang merapat ke kubu Jokowi.

“Arah langkah PAN dan Demokrat sebenarnya biasa saja, dalam politik itu normal. Ya minimal mereka sudah cari komunikasi lah, enggak tegang lagi seperti delapan bulan yang lalu, terutama selama persiapan menuju Pilpres 2019,” kata Adi saat dihubungi Asumsi.co, Selasa, 30 April 2019.

Bahkan menurut Adi, langkah yang diambil PAN jika memang ingin bergabung ke kubu pemerintah, tentu sah-sah saja dan tak ada yang salah. Bahkan, langkah itu dianggap bisa menguntungkan PAN sebagai partai yang akan bertarung kembali di Pemilu 2024 mendatang. Setidaknya bisa menjadi modal politik.

Namun, meski PAN nantinya sudah melancarkan lobi-lobi politik demi meluluhkan Jokowi, namun tak sepenuhnya jalan yang ditempu akan mudah. Adi mengatakan bisa saja ada partai-partai pendukung Jokowi yang tak setuju. Sehingga mungkin ada yang mempertanyakan loyalitas PAN yang dianggap sebagai ‘kutu loncat’ lantaran selalu pindah haluan dan membelot masuk ke koalisi tertentu.

“Persoalan apa yang bakal didapat itu kan nanti saja. Kalau dilihat hal itu terjadi untuk mencairkan suasana saja. Mereka ngobrol, gayung bersambut. Toh, proses pembentukan kabinet itu tidak semudah seperti yang dibayangkan orang-orang, kalau PAN gabung, Demokrat gabung, seolah-olah kubu 01 bisa menerima begitu saja, ya enggak semudah itu lah,” ujar Adi.

“Pasti rumit. Tapi minimal saat ini ada komunikasi lah dengan pihak-pihak yang berseberangan, itu bagus. Persoalan bakal dapat apa nantinya, ya itu lain soal, urusan belakang saja.”

Sekali lagi, Adi menekankan bahwa tak ada masalah jika PAN melakukan lobi dan komunikasi dengan Presiden Jokowi. Bahkan, kubu Prabowo pun tak ada hak untuk mengatur arah langkah partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut. Jadi, PAN memiliki kebebasan untuk melangkah ke kubu manapun, baik itu ke kubu pemerintah ataupun tetap bertahan di kubu oposisi.

Lagipula, berpindahnya satu parpol ke koalisi tertentu bukan lah pemandangan aneh dan baru. Apalagi partai politik selalu mencari kekuasaan. Maka dari itu, situasi tersebut dianggap sebagai pragmatisme elite politik yang ujung-ujungnya tetap saja mencari kekuasaan.

“Koalisi itu urusannya sampai pilpres saja, enggak mengikat setelah pilpres. Jadi setelah 17 April kemarin, partai-partai politik pendukung Prabowo-Sandi itu terserah mau ngapain. Entah itu mau keluar dari koalisi, lanjut berjuang dengan koalisi, ya bebas saja. Enggak ada hak bagi Prabowo atau Gerindra untuk memagari rekan-rekan partai koalisinya biar tidak lompat pagar, atau mengatur sikap politik mereka, enggak ada urusan itu.”

“Koalisi itu dibentuk hanya untuk kepentingan dan urusan pilpres saja. Bukan untuk selama-lamanya,” ucap Adi.