Airlangga Hartarto: Dari Restu Jokowi Hingga Dilema Rangkap Jabatan

Sosok pengganti Setya Novanto yang akan menduduki posisi sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) kini mengerucut ke satu nama, yakni Airlangga Hartarto. Pria berusia 55 tahun itu saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Airlangga bahkan sudah mendapatkan dukungan dari Organisasi pendiri Partai Golkar, Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 untuk maju sebagai calon Ketum Partai Golkar.

Munaslub dan Airlangga Hartarto

Seolah tak ingin berlama-lama, Kosgoro mendesak untuk segera digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk memilih ketua umum baru yang akan menggantikan Setnov. Seperti yang kita ketahui, saat ini Setya Novanto tengah menjadi pesakitan KPK karena kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjeratnya.

“Kesepakatan bahwa yang diusung dalam sidang Munaslub adalah Airlangga. Semuanya sepakat inilah calon kita ke depan,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (02/12).

Bukan tanpa alasan Munaslub Partai Golkar sangat mendesak untuk diselenggarakan. Pasalnya, sudah ada 31 dari 34 DPD Partai Golkar yang telah mengusulkan diselenggarakannya Munaslub untuk memilih Ketum baru. Dengan demikian, sudah ada lebih dari 2/3 suara yang mengusulkan sidang pleno seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Dukungan Presiden Jokowi

Setelah mendapatkan dukungan secara langsung dari Kosgoro untuk mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar menggantikan Setnov, Airlangga berbicara soal dukungan Presiden Jokowi. Pria kelahiran 01 Oktober 1962 silam itu menyebut bahwa dirinya sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi untuk ikut mencalonkan diri dalam Munaslub Golkar.

“Kalau izin presiden kan izin untuk mengikuti proses Munaslub menjadi bakal calon. Jadi itu sudah diberikan izin,” kata Airlangga Hartarto seperti dinukil dari Tribunnews.com, Minggu (03/12).

Sebagai seorang Menteri yang masih aktif menjabat saat ini, Airlangga menegaskan bahwa dirinya memang sudah seharusnya meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon ketum partai berlambang pohon beringin itu.

Airlangga menyebut Presiden Jokowi hanya berpesan bahwa pencalonan dan Munaslub harus sesuai aturan. Pencalonan tidak bolah menyalahi aturan Partai Golkar.

“Diberikan izin, karena saya pembantu beliau (menteri) jadi saya harus meminta izin,” tambahnya.

Soal Rangkap Jabatan

Meski sudah mendapatkan dukungan dari Kosgoro dan mengklaim sudah mengantongi izin dari Presiden Jokowi, jalan Airlangga untuk menjadi orang nomor satu di Partai Golkar masih terganjal. Pasalnya, Airlangga yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Jokowi-JK berpeluang besar terpilih menjadi Ketum Partai Golkar. Jika hal itu terjadi, maka Airlangga bakal memiliki dua jabatan strategis di pemerintahan dan partai.

Namun, perihal izin Presiden Jokowi dan kemungkinan rangkap jabatan tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo membantah kabar jika Presiden Jokowi mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Eko menjelaskan bahwa Presiden bakal konsisten menerapkan aturan bahwa pembantunya (Menteri) untuk tak merangkap jabatan.

“Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan, agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol,” kata Eko Sulistyo seperti dilansir Tempo.co, Minggu (03/12).

Itu artinya, Airlangga mau tidak mau harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian andai benar-benar terpilih sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan Setnov.

“Sudah secara otomatis dia harus mundur. Kalau komunikasi tentu ada, karena dia pembantu presiden,” beber Eko Sulistyo.

Menariknya, Eko sekaligus membantah kabar bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan dukungan kepada Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar. Eko memastikan Presiden tak akan ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar.

“Presiden mengatakan tidak mendukung siapapun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol,” pungkasnya.