“Yang Bayar Gaji Kamu Siapa?”: Sistem Gaji ASN yang Berasal dari Pajak

Pertanyaan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara ke salah satu pegawainya sedang ramai dibicarakan di media sosial. Pertanyaan tersebut sebenarnya sederhana, yakni berbunyi, “yang gaji kamu siapa?”. Sayangnya, pernyataan tersebut memang dapat diinterpretasi dalam berbagai makna. Berikut kira-kira potongan pertanyaan yang dilontarkan Menkominfo Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/1).

“Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah itu siapa? Heh? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah, terima kasih.”

Menkominfo Rudiantara pun tidak tinggal diam mengetahui pertanyaannya tersebut menjadi bahan omongan. Melalui akun Twitternya @rudiantara_id, ia langsung mengklarifikasi hal tersebut. Berikut cuitannya.

Teman2, terkait dg pernyataan “yang bayar gaji ASN adalah pemerintah/negara” dlm forum internal karyawan Kominfo kmrn, berikut penjelasan tentang kronologi dan konteksnya agar dpt menjadi gambaran utuh, tdk sepotong2 sebagaimana video & kutipan yg banyak beredar. Terima kasih. https://t.co/fVQFUjs011— Rudiantara (@rudiantara_id) February 1, 2019

BPN Prabowo-Sandi Menyesalkan Hal Tersebut, TKN Jokowi-Ma’ruf Langsung Membalas

Mengetahui adanya ungkapan dari Menkominfo Rudiantara seperti itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, pernyataan Rudiantara ini berbahaya. Dahnil mengungkapkan penyesalannya ini melalui akun Twitternya @Dahnilanzar. Berikut cuitannya.

Bahaya sekali ktk pejabat publik membangun perspektif uang negara yg berasal dr rakyat itu adl uang penguasa shg mengintimidasi ASN dg pertanyaan yg intimidatif dan cenderung menghina nalar sehat @rudiantara_id— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 31, 2019

Mengomentari hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Inas Nasrullah Zubir pun angkat bicara. Menurutnya, tindakan BPN tidak wajar, mengingat ASN harus menjaga netralitasnya. “Sangat tidak wajar adalah reaksi BPN alias kubu Prabowo yang membela ASN yang jelas-jelas menyalahi aturan tentang netralitas ASN,” tutur Inas pada wartawan, Jumat (1/2). Ia pun merasa tindakan Rudiantara sebagai menteri sudah sangat benar. “Rudiantara sebagai menteri sudah sangat benar mengingatkan ASN mengenai posisi mereka untuk tetap netral, dan wajar jika kemudian terlontar pertanyaan dari Rudiantara ‘yang gaji ibu siapa?’ ketika salah seorang ASN tersebut secara tidak langsung mengkampanyekan pasangan capres 02 dalam sosialisasi pemilu di Kemkominfo.”

Inas pun merasa tidak selayaknya membela mati-matian orang yang berbuat salah. Ia menyinggung kasus Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet yang telah dibela mati-matian oleh kubu Prabowo padahal menurutnya kedua orang tersebut telah melanggar hukum. “Janganlah karena ada yang berbuat salah tapi berasal dari kubu mereka, lalu dibela mati-matian walaupun melanggar hukum, bahkan dengan enteng mereka menyalahkan hukum, contohnya dalam kasus Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani, di mana justru hukum yang dipersalahkan oleh kubu Prabowo,” ujarnya.

Lantas, kalau ingin menjawab, sebenarnya siapa sih yang membayar gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini?

Melalui Pajak, Rakyat Berkontribusi Membayar Gaji Para Pekerja Publik

Mengetahui kalau ibu-ibu tersebut adalah bagian dari pekerja sektor publik, berarti gaji yang dibayarkan untuk dirinya dianggarkan dalam anggaran negara. Nah, sumber anggaran belanja ini cukup banyak. Salah satunya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat! Seperti ibu yang ditanyakan oleh Menkominfo Rudiantara, seluruh gaji pekerja publik di Indonesia berasal dari anggaran negara tersebut.

Perlu ditekankan juga kalau berbicara sumber anggaran negara, tidak ada satu pun yang menyebutkan kalau presiden atau gubernur harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar langsung para pekerja sektor publik ini. jadi, para pekerja sektor publik ini tidak harus mengabdi pada pemimpinnya secara personal. Para pekerja sektor publik ini tidak perlu takut kalau dalam Pemilu, mereka tidak memilih petahana. Yang terpenting, mereka harus mengabdi pada negara dan bertanggung jawab pada rakyat.