Presiden Minta Penyelesaian Persoalan Pulau Rempang Secara Kekeluargaan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar konflik Rempang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu dikatakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai menghadiri pertemuan dengan Jokowi dan sejumlah menteri.
Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023) itu secara khusus membahas soal permasalahan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
“Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat, pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan, Jokowi mengarahkan agar penyelesaian konflik Rempang melibatkan kementerian-kementerian lain.
“Kami diberikan tugas langsung oleh Pak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya 7 ribu hingga 8 ribu hektare yang bisa dikelola. Dia mengutarakan bahwa pemerintah bakal mengelola 2,3 ribu hektare lahan untuk pembangunan industri.
Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mencari solusi dari permasalahan di Pulau Rempang. Dia memastikan bahwa tidak ada penggusuran di Pulau Rempang, melainkan hanya pergeseran masih di dalam pulau.
“Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” katanya.
Baca Juga:
Jokowi Terkait Konflik Rempang: Masa Urusan Begitu Harus Sampai Presiden
