Gaduh Koalisi Perubahan Dikabarkan Pecah, Jokowi: Bukan Urusan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari kabar keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang belakangan, menjadi perbincangan di ranah politik.

Jokowi mengatakan, hal itu merupakan urusan para ketua partai politik yang tergabung ke dalam koalisi tersebut. Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS dikabarkan pecah kongsi.

Kabar itu mencuat, usai Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengambil keputusan sepihak memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon presiden dan wakil presiden (Capres/Cawapres) 2024.

“Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai. Bukan urusannya presiden,” ujar Jokowi melalui keterangan persnya di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengonfirmasi pertemuannya dengan Surya Paloh pada Kamis (31/8/2023) lalu. Namun, ia membantah pertemuan keduanya membahas soal duet Anies Baswedan Cak Imin di Pilpres 2024.

“Ya pertemuan biasa. Pertemuan biasa (dengan Surya Paloh). Ya memang bertemu, pertemuan biasa. Ndak ada sama sekali (membahas soal Anies-Cak Imin). Ndak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Paloh mengatakan, duet Anies Baswedan dengan Cak Imin masih belum resmi. Pihaknya masih menunggu perkembangan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Pak Muhaimin Iskandar? Jadi cawapres? Kemungkinan ke arah situ bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan satu- dua hari ini,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023).

Keputusan sepihak Paloh itu dianggap mendapat memantik amarah mitra koalisinya, Demokrat. Demokrat menuding Anies Baswedan dan Partai NasDem telah mengkhianati Koalisi Perubahan. 

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Tudingan tersebut bukan tanpa alasan, Teuku Riefky mengatakan bahwa jauh hari sebelumnya, Anies telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capresnya. Menurut Teuku Riefky, Anies bahkan telah meminang AHY secara lisan sejak 14 Juni 2024.

“Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” tuturnya.