Menolak Lupa ‘Tragedi 98’, PBHI Imbau Masyarakat Tak Pilih Pelanggar HAM di Pilpres 2024

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional mengingatkan masyarakat, supaya tak melupakan ‘Tragedi 98′ yang diduga kuat, terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di dalamnya.

Sehubungan dengan itu, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani meminta masyarakat agar lebih peka dalam menghadapi kontestasi politik di Pemilihan Presiden 2024, dengan tidak mendukung pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi di tahun 1998 dan merenggut banyak korban jiwa itu.

Menurutnya, pelaku kejahatan di masa lalu tidak pantas untuk menjadi pemimpin bangsa karena dikhawatirkan keberadaan mereka memimpin negeri ini, memungkinkan kejadian serupa terulang kembali.

Julius menilai bila pelanggar HAM berat tersebut, tetap diberikan ruang untuk berkuasa dan mendapatkan pengaruh, maka dikhawatirkan juga membangkitkan atmosfer tragedi tersebut, 

“Langkah kampanye ini juga akan kami dorong bagi para pemilih masyarakat sipil agar bisa membuka mata dan telinga. Agar tidak memberikan suaranya kepada para pelanggar HAM karena kakek, neneknya terancam menjadi korban dan cucu, cicitnya masih dalam potensi keterancaman,” ujar Julius dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (26/7/2023)

Ia menuturkan, hingga kini belum ada penyelesaian atau penuntasan kasus kerusuhan 1998 yang tergolong pada pelanggaran HAM berat tersebut. Dirinya menekankan supaya masyarakat, senantiasa jeli mengamati isu ini hingga dugaan pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Ini bagian juga dari gerakan sosial dan politik dari kelompok masyarakat sipil bahwa nasib kami masih diujung tanduk selama pelaku HAM berat ini masih berada dalam kekuasaan dan berpotensi makin berkuasa lagi dalam kontestasi Pemilu 2024,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan para keluarga korban untuk menagih komitmen dan tanggung jawab dari Komnas HAM, demi mengusut tuntas siapa dalang dan pelaku yang terlibat di dalamnya.  

“Tindakan yang paling berat adalah mulai dari korban kekerasan, penyiksaan, penculikan. Kami Minta Komnas HAM bersikap tegas,” tegasnya.  

Lebih lanjut, Julius juga menyinggung mengenai politik impunitas pada Pemilu 2024. Ia menduga Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. 

“Politik impunitas ini tidak hanya kami bunyikan pada pemilu 2024, tetapi pada 10 tahun lalu, 2014. Kerusuhan Mei 98 ada Wiranto, dan penculikan paksa ada Prabowo, dan lain-lain. Kami tegaskan selama ada itu belum clean and clear dari para pelaku pelanggar HAM, itu bisa dimaknai sebagai politik impunitas,” tuturnya.