Luhut Sebut RI Gagal Nego Dengan China Terkait Bunga Proyek Kereta Cepat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, Indonesia gagal melakukan negosiasi dengan China soal tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Negosiasi Ulang: Oleh sebab itu, Luhut memastikan negosiasi ulang dengan China terkait hal ini, terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun sejauh ini, kata Luhut tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp18,2 triliun.

“Pembicaraan detail dari dua belah pihak sepakat angkanya 1,2 miliar dolar AS. Terkait pinjaman terhadap KAI terkait pinjaman cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi tentang suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengen lebih rendah lagi, ya kita lihat lah. Insya Allah akan beres,” jelas Luhut melalui keterangan persnya di Jakarta seperti diberitakan Antara, Senin (11/4/2023).

Penawaran Suku Bunga: Lebih lanjut, mantan Menko Polhukam ini mengatakan belakangan pemerintah China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen, dengan total pinjaman sekitar USD 560 juta. Akan tetapi, Luhut mengatakan pemerintah mengharapkan suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen.

“Kemarin dia (China) sudah mau di bawah 4 persen. Tapi kita masih mau lebih rendah lagi, offer-nya (tawarannya) yang pertama sudah 3,4 persen tapi kita mau lebih rendah lagi. Targetnya, negosiasi total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan,” tuturnya.

Menurutnya, suku bunga pinjaman sebesar 3,4 persen sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang angkanya bisa mencapai 6 persen. Luhut menyebutkan, pemerintah tidak punya kendala dan memiliki kemampuan bayar dengan ketentuan angka tersebut.

Jaminan: Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan China sudah jauh lebih rendah dari bunga yang ditawarkan pemerintah AS atau pun bunga obligasi dolar AS dengan tenor 30 tahun dari pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah Indonesia akan terus melakukan negosiasi berikutnya dengan China. Adapun pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

“Ini terkait penjaminannya kan selama ini kita mau ada PII ya, mereka mau penjaminan langsung, kita coba negosiasi itu,” ujarnya.